PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH DI INDONESIA (SEBUAH TINJAUAN ANALISIS TERHADAP PERUSAHAAN PEMBIAYAAN PT. FIF SYARIAH)

29 04 2010

Penulis: Dr. (Cand) Muhaimin, S. Ag, M. I. S.

A.     Pendahuluan

Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia cukup pesat. Hal itu ditandai dengan meningkatnya jumlah bank syariah dan lembaga keuangan non bank. Ada beberapa yang memang asli syariah, akan tetapi ada yang berupa unit usaha syariah. Dalam kehidupan perekonomian, kita tidak hanya mengenal perbankan syariah yang memang menjadi perhatian banyak orang. Ekonomi Islam bukan hanya sekedar membahas tentang perbankan Islam, tetapi semua hal yang berkaitan dengan kehidupan ekonomi manusia.

Dengan perkembangan perbankan Islam, juga berkembang praktek ekonomi Islam yang lain, seperti leasing, asuransi, pasar modal, dana pensiun, pegadaian, lembaga zakat, koperasi dan lain sebagainya. Kemajuan ini menjadi sinyal positif untuk menunjang segala kebutuhan masyarakat yang diselenggarakan secara Islami, mengingat sebelumnya belum tersedia pelayanan dan proses pemenuhan kebutuhan masyarakat yang sesuai dengan syariat Islam.

Perekonomian yang Islami, perlu adanya instrumen yang menunjang, baik yang disediakan oleh pemerintah maupun swasta. Perkembangan praktek ekonomi Islam di masyarakat cukup pesat sehingga perlu mendapatkan sebuah payung hukum dan aturan yang berfungsi untuk melindungi proses ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Termasuk dalam hal ini lembaga pembiayaan non bank perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah.

Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana langsung dari masyarakat. Bidang usaha lembaga pembiayaan mencakup beberapa alternatif kegiatan pembiayaan seperti sewa guna usaha (leasing), anjak piutang (factoring), kartu kredit (credit card), dan pembiayaan konsumen (consumer finance).

Memasuki dekade tahun 2000 industri jasa pembiayaan di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat sehingga menuntut industri jasa pembiayaan dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan jasa keuangan yang sangat kompleks. Perkembangan industri jasa pembiayaan ini secara keseluruhan telah mampu menjadikannya sebagai suatu industri yang cukup menonjol dalam dunia bisnis khususnya sektor keuangan yang diperlukan dalam menunjang pembangunan ekonomi secara nasional.

Peranan yang menonjol dari industri jasa pembiayaan adalah menyediakan dana bagi masyarakat yang memerlukan sumber dana pembiayaan baik untuk keperluan investasi, modal kerja, atau semata-mata untuk barang yang akan dipakai sendiri (konsumsi). Dana yang disalurkan oleh industri jasa pembiayaan kepada masyarakat diharapkan akan dapat bermanfaat untuk mendorong perkembangan perekonomian nasional.

Dengan perkembangan kegiatan industri jasa pembiayaan yang sedemikian pesat, Pemerintah dalam hal ini Departemen Keuangan dituntut untuk mengoptimalkan perannya sebagai regulator dan supervisor kegiatan jasa pembiayaan melalui upaya kebijakan yang mendorong kearah perkembangan industri jasa pembiayaan secara berkesinambungan.

Salah satu upaya Departemen Keuangan dalam rangka optimalisasi peran dilakukan melalui peningkatan fungsi pembinaan dan pengawasan secara berkelanjutan dengan tujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan kegiatan industri jasa pembiayaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk di dalamnya perusahaan pembiayaan yang berbasis syariah[1]

Dalam konteks perusahaan pembiayaan syariah, sangat jarang tulisan dan makalah yang ditulis oleh para ahli ekonomi Islam saat ini, terlebih memang konsep dan pelaksanaan pembiayaan syariah oleh perusahaan pembiayaan syariah belum banyak dan belum lama beroperasi di Indonesia. Oleh karena itu dalam tulisan ini mencoba untuk mengkaji lebih dalam mengenai perusahaan pembiayaan yang berbasis syariah khususnya FIF Syariah yang sekarang sudah mulai eksis di masyarakat.

Pada hari Senin, 10 Desember 2007, Bapepam dan LK melalui Peraturan Ketua Bapepam dan LK Nomor Per-03/BL/2007 dan Nomor Per-04/BL/2007 telah menerbitkan satu paket regulasi yang terkait dengan Perusahaan Pembiayaan yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah, yaitu Peraturan tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah dan Peraturan tentang Akad-Akad Yang Digunakan Dalam Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah.

Penerbitan paket regulasi tersebut adalah untuk memberikan landasan hukum yang memadai berkaitan dengan kegiatan Perusahaan Pembiayaan yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah serta guna memenuhi kebutuhan masyarakat pada industri pembiayaan yang memerlukan keragaman sumber pembiayaan dan pendanaan berdasarkan pada syariat Islam.

Pembahasan kedua peraturan dimaksud telah melibatkan Asosiasi Perusahaan Pembiayaan dan Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Terhadap kedua peraturan tersebut, DSN-MUI, melalui surat Nomor B-323/DSN-MUI/XI/2007 tanggal 29 Nopember 2007 telah menyatakan bahwa secara umum kedua peraturan dimaksud tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN-MUI.

Adapun lingkup pengaturan dari peraturan tentang kegiatan perusahaan pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah antara lain meliputi: (1) pengaturan yang terkait dengan sumber pendanaan yang antara lain dapat dilakukan melalui pendanaan Mudharabah Mutlaqah, pendanaan Mudharabah Muqayyadah, pendanaan Mudharabah Musytarakah dan pendanaan Musyarakah; (2) pengaturan yang terkait dengan kegiatan pembiayaan bagi perusahaan pembiayaan yang dapat dilakukan melalui pembiayaan dengan menggunakan akad-akad Ijarah, Ijarah Muntahiah Bit Tamlik, Wakalah Bil Ujrah, Murabahah, Salam dan Istishna’; (3) kewajiban perusahan pembiayaan untuk memiliki Dewan Pengawas Syariah; dan (4) kewajiban pelaporan.

Sedangkan peraturan tentang akad-akad yang digunakan dalam kegiatan perusahaan pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah, bertujuan untuk memberikan pedoman tentang hak dan kewajiban para pihak, obyek atas transaksi, persyaratan-persyaratan pada setiap jenis akad serta dokumentasi yang digunakan oleh perusahaan pembiayaan dalam melakukan kegiatan usaha pembiayaan dengan menggunakan akad-akad sebagaimana telah diatur dalam peraturan dimaksud.

Dalam kaitan pembahasan tentang perusahaan pembiayaan syariah yang ada di Indonesia, penulis tertarik mengangkat salah satu perusahaan pembiayaan yang berbasis syariah dan sedang mengemuka pada saat ini yaitu perusahaan FIF Syariah, anak cabang perusahaan PT Astra International. Penulis akan memberikan tinjauan analisis terhadap seluk beluk dan mekanisme kerja FIF Syariah, termasuk perbedaannya dengan FIF Konvensional.

B.     Metode Kajian

Tulisan ini menggunakan metode kajian analisis kritis berdasarkan studi literature dan pelaksanaan dari konsep bisnis perusahaan pembiayaan syariah dalam melakukan praktek bisnisnya. Bentuk kajian bersifat analisis deskriptif-komparatif dengan menggambarkan bagaimana praktek perusahaan pembiayaan berbasis syariah model FIF Syariah dan kemudian membandingkannya dengan praktek perusahaan pembiayaan non-syariah. Selanjutnya dilakukan analisis kesesuaian praktek di lapangan dengan teorinya dalam berbagai literatur  ekonomi syariah dalam dunia akademik.

C.     Tujuan Penulisan

Di Indonesia sedikit sekali yang menulis dan meneliti tentang perusahaan pembiayaan yang berbasis syariah. Hal itu berbeda dengan perbankan syariah yang sudah cukup lama dibicarakan baik secara teori maupun praktiknya. Sehingga penulisan makalah ini bertujuan untuk menambah dan memperkaya khazanah pengetahuan khususnya tentang teori dan praktek perusahaan pembiayaan yang berbasis syariah. Penulis bertujuan melakukan eksplorasi lebih jauh tentang perkembangan praktik bisnis Islami di Indonesia model perusahaan pembiayaan FIF Syariah yang menangkap peluang maraknya permintaan kredit motor yang menawarkan kemudahan dan waktu yang singkat, pemohon dapat langsung memiliki kebutuhan motor yang diinginkannya, tapi sudah dapat memilikinya dengan cara syariah.

D.     Perkembangan Perusahaan Pembiayaan Di Indonesia

Perkembangan perusahaan pembiayaan tidak lepas dari adanya perkembangan perbankan konvensional dan perbankan syariah. Dunia perbankan bersinergi dengan perusahaan pembiayaan untuk menyalurkan dana yang dihimpun dari dari masyarakat. Bedanya, kalau bank adalah mempunyai kewenangan menghimpun dana dari masyarakat secara langsung dan sekaligus berwenang menyalurkan dana, maka perusahaan pembiayaan hanya dapat menyalurkan dana kepada masyarakat dan ia tidak mempunyai kewenangan menghimpun dana masyarakat, ia hanya dapat. Dana yang disalurkan oleh perusahaan pembiayaan adalah tetap dana dari bank. Pengawasan perbankan konvensional dan syariah berada di bawah bank Indonesia, sedangkan pengawasan perusahaan pembiayaan berada di bawah Departemen Keuangan khususnya Badan Pengawasan Pasar Modal Lembaga Keuangan atau disingkat BAPEPAM LK.

Sinergisitas antara dunia perbankan dan perusahaan pembiayaan adalah sangat kentara sekali, karena memang perusahaan pembiayaan kebanyakan merupakan adalah anak perusahaan bank. Apabila bukan anak perusahaan biasanya merupakan satu group. Misalnya WOM finance merupakan anak perusahaan BII, Federal International Finance merupakan anak perusahaan Astra, kerjasama dengan Bank Permata, dan Adira Finance dengan Bank Danamon juga sama-sama anak perusahaan temasek.

Kehadiran industri pembiayaan (multi finance) di Indonesia sesungguhnya belumlah terlalu lama, terutama bila dibandingkan dengan di negara-negara maju. Dari beberapa sumber, diketahui industri ini mulai tumbuh di Indonesia pada 1974. Kelahirannya didasarkan pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri, yaitu Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan.

Menjamurnya perusahaan pembiayaan tidak terlepas dari suburnya permintaan pembiayaan untuk konsumsi masyarakat atau kredit untuk barang-barang seperti motor dan alat elektronik di Indonesia. Pada tahun 2007 seperti yang dicatat oleh Investor Daily, pada senin 18 Februari 2008, ada beberapa perusahaan yang mampu melakukan pembiayaan di atas satu triliun. Perusahaan konvensional seperti Adira menempati urutan teratas dengan 11 triliun rupiah, FIF dengan 9 triliun rupiah, BAF dengan 5 triliun rupiah, WOM Finance membiayai sebesar 4,8 triliun rupiah dan BFI Finance sebanyak 2,5 triliun rupiah.

Setahun setelah dikeluarkannya SKB tersebut, berdirilah PT Pembangunan Armada Niaga Nasional pada 1975. Kelak, perusahaan tersebut mengganti namanya menjadi PT (Persero) PANN Multi Finance. Kemudian, melalui Keputusan Presiden (Keppres) No.61/1988, yang ditindaklanjuti dengan SK Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988, pemerintah membuka lebih luas lagi bagi bisnis pembiayaan, dengan cakupan kegiatan meliputi leasing, factoring, consumer finance, modal ventura dan kartu kredit.

Sebagai sesama industri keuangan, perkembangan industri leasing relatif tertinggal dibandingkan yang lain, perbankan, misalnya. Terlebih lagi bila dibandingkan dengan perbankan pasca Pakto 1988. Pada era inilah bank muncul dan menjamur di mana-mana. Deregulasi yang digulirkan pemerintah di bidang perbankan telah membuahkan banyak sekali bank, walaupun dalam skala gurem. Tetapi banyak kalangan menuding, justru Pakto 88 inilah menjadi biang keladi suramnya industri perbankan di kemudian hari. Puncaknya, terjadi pada 1996 ketika pemerintah melikuidasi 16 bank. Langkah itu ternyata masih diikuti dengan dimasukkannya beberapa bank lain dalam perawatan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Meski demikian, perusahaan pembiayaan juga mampu berkembang cukup mengesankan. Hingga saat ini leasing di Indonesia telah ikut berkiprah dalam pembiayaan perusahaan. Jenis barang yang dibiayai pun terus meningkat. Jika sebelumnya hanya terfokus pada pembiayaan transportasi, kini berkembang pada keperluan kantor, manufaktur, konstruksi dan pertanian. Hal ini mengindikasikan multifinance kian dikenal pelaku usaha nasional.

Ada beberapa hal menarik jika kita mencermati konsentrasi dan perkembangan perusahaan leasing. Pada era 1989, misalnya, industri ini di Indonesia cenderung berupaya memperbesar asset. Perburuan aset tersebut diantaranya disebabkan tantangan perekonomian menuntut mereka tampil lebih besar, sehat dan kuat. Perusahaan yang tidak beranjak dari skala semula, tampak terguncang-guncang dana akhirnya tutup sama sekali.

Dengan asset dan skala usaha yang besar, muncul anggapan perusahaan lebih andal dibandingkan yang lain. Bagi yang kapasitasnya memang terbatas, mereka berupaya agar tetap tampil megah dan gagah. Maka, dimulailah saling lirik dan penjajakan di antara sesamanya. Skenario selanjutnya, banyak perusahaan leasing yang melakukan penggabungan menjadi satu grup. Tampaknya, langkah ini membuahkan hasil positif. Selain modal dan asset menggelembung, kredibilitas dan penguasaan pasar pun ikut terdongkrak.

Namun gairah menggelembungkan asset tersebut berangsur-angsur mulai pudar, karena pada tahun berikutnya (1990), industri leasing mulai kembali pada prinsip dasar ekonomi, mereka lebih mengutamakan keuntungan yang sebesar-besarnya.

Sebetulnya, berubahnya orientasi ini dipicu oleh kian sengitnya persaingan di industri leasing. Akibatnya, kehati-hatian menjadi agak terabaikan. Indikasinya, persyaratan untuk memperoleh sewa guna usaha menjadi semakin longgar. Bahkan, kabarnya di Bengkulu, orang bisa mendapatkan sewa guna usaha hanya dengan menyerahkan selembar kartu tanda penduduk (KTP).

Pada tahun 1991, kembali terjadi perubahan besar-besaran pada perusahaan pembiayaan. Seiring dengan kebijakan uang ketat (TMP = tight money policy) – yang lebih dikenal dengan Gebrakan Sumarlin I dan II – suku bunga pun ikut meroket naik. Akibatnya, banyak kredit yang sudah disetujui terpaksa ditunda pencairannya.

Dari sisi permodalan, TMP membuat perusahaan multi finance seperti kehabisan darah. Aliran dana menjadi seret, kalaupun ada, harganya tinggi sekali. Itulah sebabnya banyak di antara mereka yang menggabungkan usahanya. Dengan bergabung, mereka lebih mudah dalam memperoleh kredit, termasuk dari luar negeri.

Perusahaan pembiayaan lebih agresif dibanding perbankan karena perbedaan pengawasan. Pembiayaan bank memiliki persyaratan yang cukup banyak termasuk adanya agunan, sehingga analis kreditnya harus hati-hati karena hal ini terkait dengan bancable bagi bank. Sedangkan pada perusahaan pembiayaan kadang tidak memerlukan syarat yang terlalu banyak dengan waktu yang tidak begitu lama prosesnya.

E.      Karakteristik Pembiayaan Syariah

Secara teori, ada tiga hal yang menjadi penciri dari pembiayaan berbasis syariah, yaitu (1) bebas bunga, (2) berprinsip bagi hasil dan risiko, dan (3) perhitungan bagi hasil tidak dilakukan di muka. Berbeda dengan kredit konvensional yang memperhitungkan suku bunga di depan, ekonomi  syariah menghitung hasil setelah periode transaksi berakhir. Hal ini berarti dalam pembiayaan syariah pembagian hasil dilakukan setelah ada keuntungan riil, bukan berdasar hasil perhitungan spekulatif. Sistem bagi hasil ini dipandang lebih sesuai dengan iklim bisnis yang memang mempunyai potensi untung dan rugi. Baik sistem bunga maupun bagi hasil sebenarnya sama-sama dapat memberikan keuntungan bagi pemilik dana (bank/lembaga keuangan), namun keduanya mempunyai perbedaan yang sangat nyata. Secara ringkas perbedaan kedua sistem tersebut dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 1

Perbedaan antara pembiayaan dengan sistem bunga dan bagi hasil.

Bagi hasil Bunga
Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung-rugi. Penentuan bunga dilakukan pada waktu akad dengan asumsi harus bagi hasil dibuat pada waktu akad selalu untung
Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh. Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.
Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama kedua belah pihak. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek/usaha yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.
Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang booming.
Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil. Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama. [2]

Mekanisme pembiayaan utang pada perusahaan pembiayaan konvensional berbeda dengan pembiayaan syariah. Ada dua jenis utang yang berbeda sama sekali, yaitu utang yang terjadi karena pinjam meminjam uang dan utang yang terjadi karena pengadaan barang. Utang yang terjadi karena pinjam meminjam uang tidak boleh ada tambahan, kecuali dengan alasan yang pasti dan jelas, seperti biaya materai, biaya notaris, dan studi kelayakan. Tambahan lain yang sifatnya tidak pasti dan tidak jelas, seperti inflasi dan deplasi tidak diperbolehkan, dan mekanisme inilah yang berlaku pada perusahaan pembiayaan konvensional. Kemudian ada utang yang terjadi karena pembiayaan pengadaan barang, utang seperti ini harus jelas dalam satu kesatuan yang utuh yang disebut harga jual. Harga jual itu terdiri atas harga pokok barang plus keuntungan yang disepakati. Sekali harga jual disepakati, selamanya tidak boleh berubah naik karena akan masuk dalam kategori riba fadl. Mekanisme pembiayaan seperti ini berlaku pada perusahaan pembiayaan syariah.[3] Jadi utang yang terjadi pada perusahaan pembiayaan konvensional adalah utang uang dan utang yang terjadi pada perusahaan pembiayaan syariah adalah utang pengadaan barang.

Pembiayaan syariah upaya menghidarkan diri dari riba. Secara etimologis riba berarti perluasan, pertambahan dan pertumbuhan. Baik berupa tambahan material maupun immaterial. Pada masa pra-Islam, kata riba menunjukkan satu transaksi bisnis tertentu, dimana transaksi-transaksi tersebut mengindikasikan jumlah tertentu di muka ( a fixed amount) terhadap modal yang digunakan. Secara garis besar, riba terjadi pada utang pitutang dan jual beli.[4]

Umar Chapra mengutip Ibnu Manzur dalam kitabnya Lisan al-Arab, mengatakan bahwa pengertian riba secara harfiah berarti peningkatan, pertambahan, perluasan, atau pertumbuhan. Tetapi tidak semua peningkatan atau pertumbuhan terlarang dalam Islam. Keuntungan juga menyebabkan peningkatan atas jumlah pokok, tetapi tidak dilarang.[5]

Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam.

Mengenai hal ini Allah Swt. mengingatkan dalam firman-Nya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan bathil.”[6]

dan juga dalam surat lain seperti dibawah ini:

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia. Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).”[7]

Dalam kaitannya dengan pengertian al-bathil dalam ayat tersebut, Ibnu Al Arabi Al Maliki, dalam kitabnya Ahkam Al Qur’an, menjelaskan:

“Pengertian riba secara bahasa adalah tambahan, namun yang dimaksud riba dalam ayat Qur’ani yaitu setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syariah.”[8]

Tahap kedua, riba digambarkan sebagai suatu yang buruk. Allah Swt. mengancam memberi balasan yang keras kepada orang Yahudi yang memakan riba.

“Maka disebabkan kezhaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka yang (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang bathil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.” (Q.S. An Nisa: 160-161)

Tahap ketiga, riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Para ahli tafsir berpendapat, bahwa pengambilan bunga dengan tingkat yang cukup tinggi merupakan fenomena yang banyak dipraktekkan pada masa tersebut. Allah berfirman:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat-ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”(Q.S. Ali Imran: 130).

Yang dimaksud dengan transaksi pengganti atau penyeimbang yaitu transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi adanya penambahan tersebut secara adil. Seperti transaksi jual-beli, gadai, sewa, atau bagi hasil proyek. Dalam transaksi sewa, si penyewa membayar upah sewa karena adanya manfaat sewa yang dinikmati, termasuk menurunnya nilai ekonomis suatu barang karena penggunaan si penyewa. Mobil misalnya, sesudah dipakai nilai ekonomisnya pasti menurun, jika dibandingkan sebelumnya. Dalam hal jual-beli si pembeli membayar harga atas imbalan barang yang diterimanya. Demikian juga dalam proyek bagi hasil, para peserta pengkongsian berhak mendapat keuntungan karena di samping menyertakan modal juga turut serta menanggung kemungkinan risiko kerugian yang bisa saja muncul setiap saat.

Dalam transaksi simpan-pinjam dana, secara konvensional si pemberi pinjaman mengambil tambahan dalam bentuk bunga tanpa adanya suatu penyeimbang yang diterima si peminjam kecuali kesempatan dan faktor waktu yang berjalan selama proses peminjaman tersebut. Yang tidak adil di sini adalah si peminjam diwajibkan untuk selalu, tidak boleh tidak, harus, mutlak, dan pasti untung dalam setiap penggunaan kesempatan tersebut.

Ada beberapa model pembiayaan syariah pada perusahaan pembiayaan di Indonesia yaitu:

  1. 1. Ijarah

Sesuai dengan yang tercantum pada Pasal 1 peraturan ini, definisi Ijarah adalah akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah), antara Perusahaan Pembiayaan sebagai pemberi sewa (mu’ajjir) dengan penyewa (musta’jir) tanpa diikuti pengalihan kepemilikan barang itu sendiri.

  1. 2. Ijarah Muntahiyah Bittamlik

Seperti juga yang terjadi pada Ijarah, dalam peraturan ini secara definisi (Pasal 1) disebutkan bahwa Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT) adalah akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah), antara Perusahaan Pembiayaan sebagai pemberi sewa (mu’ajjir) dengan penyewa (musta’jir) disertai opsi pemindahan hak milik atas barang tersebut kepada penyewa setelah selesai masa sewa.

3.      Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjual-belikan kepada pembeli termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil.  Penjabaran dan implementasi akad murabahah yang berlaku pada perusahaan pembiayaan syariah adalah sebagai berikut:

  1. Akad murabahah merupakan akad kesepakatan yang didasarkan atas suka sama suka (suka rela)
  2. Akad murabahah adalah akad jual beli dan bebas dari unsur riba
  3. Barang yang diperjual-belikan adalah barang yang tidak diharamkan oleh syariat Islam.
  4. Harga penjualan adalah gabungan antara harga modal ditambah margin keuntungan.
  5. Masa pembayaran sesuai jangka waktu tertentu.
  6. Diperolehkan membayar uang muka atau uang panjar atau urbun.
  7. Penalti atas keterlambatan pembayaran akan dikenakan denda, dan uangnya dijadikan dana sosial sebesar Rp. 5.000,- dari jumlah angsuran yang terlambat dan tidak boleh dinego atau dihapuskan.[9]

F.      Implikasi Pajak Pertambahan Nilai Pada Lembaga  Pembiayaan Syariah

Peraturan Bapepam LK No. 03/2007 dan No. 04/2007 tentang perusahaan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah mengandung dua hal yang bila tidak dipahami secara cermat dapat mempunyai impliksi PPN yang berbeda:

  1. Peraturan No. 03/ 2007 mengatur tentang pembiayaan murabahah, pembiayaan ijarah muntahia bittamlik, pembiayaan istishna, pembiayaan salam, dan wakalah bi ujrah. Hanya saja pasal  8 dalam peraturan ini yang dapat memberikan pengertian seakan-akan transaksi syariah yang diatur bukan tentang pembiayaan, namun tentang transaksi ijarah, ijarah muntahia bittamlik,istishna, murabahah, salam. Karena dalam pasal tersebut dijelaskan perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa.
  2. Peraturan Bapepam LK No. 04/2007 hanya dalam pasal 1 saja yaitu tentang definisi-definisi yang mengatur tentang pembiayaan. Sedangkan pasal-pasal lainnya seakan-akan mengatur tentang transaksi sektor riil yaitu jual-beli, sewa menyewa.

Setiap kegiatan di atas memberikan implikasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berbeda. Berikut adalah pembahasan tentang implikasi pajak terhadap peraturan di atas[10]:

1.      Ijarah

Sesuai dengan yang dicantum pada pasal 1 peraturan ini, definisi ijarah adalah akad penyaluran dana untuk memindahkan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah), antara perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa (muajjir) dengan penyewa (musta’jir) tanpa diikuti pengalihan kepemilikan barang itu sendiri. Dari definisi ini jelas bahwa yang dilakukan adalah penyaluran dana, sehingga kegiatan ini tidak dikenakan PPN.

Namun pada pasal 2 ayat (1) dan (2), pasal 4 ayat (a), dan pasal 8 juga dinyatakan bahwa perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa, yang berarti terjadi sewa menyewa antara perusahaan pembiayaan syariah dengan penyewa. Transaksi sewa menyewa ini adalah transaksi yang dikenakan PPN, seperti yang tercantum pada pasal 1A ayat (1) huruf a, Undang-undang No. 18/2000.

2.      Ijarah Muntahia Bittamlik

Seperti juga yang terjadi pada ijarah, dalam peraturan ini secara definisi pasal 1 disebutkan bahwa ijarah muntahia bittamlik adalah ijarah adalah akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna manfaat atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah), antara perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa (mu’ajjir) dengan penyewa (musta’jir) disertai opsi pemindahan hak milik atas barang tersebut kepada penyewa setelah selesai masa sewa.

Definisi ini menunjukkan bahwa kegiatan IMBT ini tidak dikenakan PPN karena IMBT merupakan kegiatan penyaluran dana. Namun keterangan selanjutnya menyatakan bahwa perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa, berarti terjadi transaksi sewa menyewa  antara perusahaan pembiayaan dengan penyewa. Pernyataan ini jga tedapat pada pasal 9, pasal 10 ayat (1) dan (2), pasal 15 ayat a. Disamping itu, di pasal 7 j tercantum: Pengalihan kepemilikan obyek ijarah oleh perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa (muajjir) kepada pihak lain. Kedua transaksi ini menyebabkan timbulnya pengenaan PPN seperti tercantum pada pasal 1A ayat (1) huruf a, Undang-undang No. 18/ 2000.

3.      Wakalah bil ujrah

Hak dan kewajiban lembaga pembiayaan dalam wakalah bil ujrah terdapat pada pasal 17 ayat a peraturan ini menyatakan: Menagih piutag pengalih piutang (muwakkil) kepada pihak yang berhutang (muwakkal ‘alaih). Hal ini dikenal dengan istilah anjak piutang. Dalam pasal 8 PP Nomor 144 tahun 2000, jasa anjak piutang termasuk jasa yang dikenakan PPN.

4.      Murabahah

Peraturan Ketua Bapepam LK No. PER-04/BL/2007 tentang akad-akad yang digunakan dalam kegiatan perusahaan pembiayaan berdasar prnsip syariah, pasal 1 ayat 5 dijelaskan mengenai definisi dari murabahah adalah akad pembiayaan untuk pengadaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya (harga perolehan) kepada pembeli dan pembeli membayarnya secara angsuran dengan harga lebih sebagai laba.

Dari definisi murabahah di atas jelas bahwa murabahah yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan syariah adalah berupa kegiatan pembiayaan bukan transaksi jual beli, sehingga tidak dikenakan PPN. Namun pada pasal 23 ayat (2) tertulis: Dalam pelaksanaan murabahah berdasarkan pesanan, perusahaan pembiayaan sebagai penjual (ba’i) melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari konsumen sebagai pembeli (musytari), sehingga memberikan makna terjadinya jual beli (transaksi murabahah) dimana terdapat penjual dan pembeli, sehingga transaksi ini dikenakan PPN. Kedua pasal ini memberikan pengertian yang berbeda dan menimbulkan kerancuan, apakah dalam kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan syariah merupakan transaksi murabahah atau pembiayaan murabahah. Jika termasuk pembiayaan murabahah, maka tidak dikenakan pajak, namun jika termasuk transaksi murabahah, maka transaksi ini dikenakan PPN.

5.      Salam

Definsi  salam pada peraturan ini adalah akad pembiayaan untuk pengadaan barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat yang disepakati para pihak. Definisi ini mengelompokkan salam dalam kegiatan pembiayaan yang berdasarkan Undang-undang pajak No. 18/ 2000 termasuk yang tidak dikenakan PPN.

6.      Istishna’

Pasal 1 peraturan ini mendefinisikan istishna’ adalah akad pembiayaan untuk pengadaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu yang disepakati para pihak. Definisi ini jelas menyatakan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan syariah merupakan pembiayaan istishna sehingga tidak dikenakan PPN.

Pada pasal 44 ayat (1) menyatakan bahwa : Dalam pelaksanaan transaksi istishna, perusahaan pembiayaan dapat bertindak sebagai pembeli untuk memesan kepada prudusen  sebagai pembuat untuk menyediakan objek istishna dengan akad istishna. Transaksi ini termasuk golongan transaksi jual, sehingga harus dikenakan PPN.

Penjabaran di atas menunjukkan bahwa peraturan Ketua Bapepam LK No. PER-04/BL/2007 tentang akad-akad yang digunakan dalam kegiatan perusahaan pembiayaan syariah, transaksi syariah seperti transaksi jual beli, transaksi sewa menyewa. Setiap kegiatan, baik dalam bentuk pembiayaan syariah atau transaksi syariah, akan memberikan implikasi pajak yang berbeda pula. Kegiatan yang tergolong pembiayaan syariah, tidak dikenakan PPN, sedangkan kegiatan yang tergolong transaksi syariah, dikenakan PPN.[11]

G.     Praktek Perusahaan Pembiayaan Model Fif Syariah

FIF merupakan bagian dari kelompok Astra yang berdiri pada tanggal 1 Mei 1989 dengan nama PT. Mitrapusaka Artha Finance dan pada tanggal 21 Oktober berubah nama menjadi PT Federal International Finance. Bisnis utamanya adalah pembiayaan retail sepeda motor Honda baik baru maupun bekas, mempunyai 82 Kantor Cabang dan 166 Point of Service (POS) di seluruh Indonesia bekerjasama dengan 650 dealer resmi sepeda motor Honda. Jumlah karyawan lebih dari 5200 orang dan 50% diantaranya adalah karyawan lapangan. Membiayai setiap bulannya rata-rata 100.000 unit sepeda motor Honda dan hingga saat ini menangani 1 juta konsumen aktif.[12]

Pada tahap perkembangan selanjutnya PT Federal International Finance membuka layanan syariah yang dikenal dengan FIF Syariah dan memiliki cabang di seluruh Indonesia.  FIF Syariah didirikan berdasarkan landasan hukum Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 448/KMK.017/2000 Pasal 7 ayat 1 yang menyatakan: “Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perusahaan Pembiayaan dapat melakukan pembiayaan berdasarkan prinsif  Syariah”. Sedangkan akad yang digunakan pada transaksi pembiayaan FIF Syariah adalah akad murabahah, sesuai dengan Fatwa Dewan Pengawas Syariah Majelis Ulama Indonesia No. 04/DS MUI/IV/2000 yang mengatur tentang murabahah. Dan sesuai dengan ketentuan tentang pengelolaan ekonomi syariah tentang keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah di Indonesia, maka FIF Syariah juga memiliki Dewan Pengawas Syariah sebagai kelengkapan operasional.[13]

a.      Akad Pembiayaan FIF Syariah

Adapun yang akad yang digunakan pada FIF Syariah adalah akad murabahah. Akad murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan kepada pembeli termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil.

Penjabaran dan implementasi akad murabahah yang berlaku pada FIF Syariah  syariah adalah sebagai berikut:

  1. Akad murabahah merupakan akad kesepakatan yang didasarkan atas suka sama suka (suka rela)
  2. Akad murabahah adalah akad jual beli dan bebas dari unsur riba

10.  Barang yang diperjual-belikan adalah barang yang tidak diharamkan oleh syariat Islam.

11.  Harga penjualan adalah gabungan antara harga modal ditambah margin keuntungan.

12.  Masa pembayaran sesuai jangka waktu tertentu.

13.  Diperolehkan membayar uang muka atau uang panjar atau urbun.

14.  Penalti atas keterlambatan pembayaran akan dikenakan denda, dan uangnya dijadikan dana sosial sebesar Rp. 5.000,- dari jumlah angsuran yang terlambat dan tidak boleh dinego atau dihapuskan.[14]

Secara lengkap perjanjian akad murabahah yang diberlakukan pada FIF Syariah tertuang dalam Surat Pernyataan Konsumen yang garis-garis besar isinya adalah sebagai berikut[15]:

Pihak pertama dan pihak kedua (secara bersama-sama selanjutnya disebut para pihak) tersebut menerangkan terlebih dahulu hal-hal berikut:

-         Pembiayaan murabahah adalah penyediaan pembiayaan dalam rangka penyediaan barang secara syariah.

-         Pemberi jaminan adalah orang atau badan yang memberikan jaminan pelunasan kewajiban pihak kedua.

-         Dealer adalah orang atau badan yang melakukan kegiatan di bidang penyediaan barang.

-         Pembiayaan murabahah:

Pasal 1: Pihak pertama setuju untuk menyediakan pembiayaan murabahah dengan jaminan hak milik secara fidusia atas barang jaminan kepada pihak kedua guna pengadaan barang berupa Sepeda motor dengan spesifikasi sebagai berikut:

Merk                      :

No Mesin               :

Tahun                     :

Warna                    :

No. BPKB             :

Dan seterusnya.

Pasal 2: Margin Keuntungan dan Total Kewajiban

  1. Atas permohonan pihak kedua, pihak pertama dengan ini mengadakan barang dan pihak kedua menyatakan telah menerima barang dengan baik. Atas pengadaan barang tersebut, perjanjian ini berlaku sebagai tanda bukti penerimaan barang yang sah.
  2. Pihak kedua atas pembiayaan ini sepakat mengikatkan diri untuk membayar pokok pembiayaan dan margin keuntungan dan biaya-biaya lainnya sesuai dengan kesepakatan bersama.

b.      Cara Penghitungan Pembiayaan Murabahah Model Fif Syariah

Contoh penghitungan pada pembiayaan Motor Vario D Angsuran 48 bulan:

Harga OTR                                 : Rp. 13.475.000,-

DP                                              : Rp.   1.200.000,-

Sisa Pokok Hutang                         Rp.12.275.000,-

Administrasi + Asuransi               : Rp.      980.000,-

Margin Keuntungan                     : Rp. 10.169.000,- +

Angsuran untuk 48 bulan              : Rp. 23.424..000,- =  Rp. 488.000,-

48

Persentasi margin                         : Rp. 10.169.000,- x 100 % =  82, 84 %

Rp. 12.275.000                          4 th

= 20,71 %

12 bln

= 1,73 %

1 bln

Contoh penghitungan pada pembiayaan Motor Vario D Angsuran 23 bulan:

Harga OTR                                 : Rp. 13.475.000,-            Sisa PH Rp.12.275.000,-

Administrasi + Asuransi               : Rp.      980.000,-

DP                                              : Rp.   1.200.000,- +

: Rp. 18.408.000,-               Rp. 767.000 x 23 bln

Rp. 17.641.000,- –        = Rp. 17.641.000

Margin keuntungan                      Rp.   5.600.000,- x 100 %

Rp. 12.275.000

=  45,62%/ 2 tahun

=  22,81 %/ 1 tahun

=    1,90 %/ 1 bulan

Uang Subsidi berasal dari PT Astra Internasional, sedangkan uang cash back berasal dari PT. Federal Internasional Finance.[16] Atas dasar perhitungan itulah, kemudian FIF Syariah menetapkan daftar harga sebagai berikut:


[1] Tim Peneliti, Studi Implementasi Sistem Pelaporan Keuangan Perusahaan Pembiayaan, (Jakarta: Biro Riset dan Teknologi Informasi BAPEPAM LK Departemen Keuangan RI, 2007), hlm. 1-3

[2] Muhammad Syafi’i Antonio,  Bank Syariah Dari Teori ke Praktek, (Jakarta: Gema Insani, 2001),hlm. 61

[3]Muhammad Syafi’i Antonio, Ibid. hlm. 60

[4]Endy Muhammad Astiwara, Investasi Islami di Pasar Modal, (Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Muhammad, 1999), Tesis S2, hlm. 128

[5] Umer Chapra, Prohibition of Interest: does It Make Sense?, (Durban South Africa: IDM Publication, 2001), hlm. 2

[6] Q.S. An Nisa: 29.

[7] Q.S. Ar Rum: 39.

[8] Ibnu Al Arabi Al Maliki, Ahkam Al Qur’an, hlm.

[9] Ega, Modul Pelatihan FIF Syariah, (Yogyakarta: PT Federal International Finance, 2005) hlm. 2

[10] Nenny Kurnia, Karim Review Special Edition January 2008, (Jakarta: Karim Business cosulting, 2008), hlm. 19-22

[11] Nenny Kurnia, Ibid

[12]Ega, Modul Pelatihan FIF Syariah, (Yogyakarta: PT Federal International Finance, 2005) hlm. 2

[13]Ibid

[14] Ibid

[15]Manajemen FIF Syariah, Akad Perjanjian Murabahah, (Yogyakarta: PT Federal International Finance Unit Syariah, 2008

[16]Hasil wawancara penulis dengan Satria, SH, Manajer Marketing FIF Syariah, tanggal 7 April 2008.

TABEL HARGA PEMBIAYAAN MOTOR FIF SYARIAH

YOGYAKARTA[1]

Type

Uang Muka Bulan
11 23 35 47

FIT X

10.750.000

Subsidi 600 ribu + Cash Back 200 ribu
2.200.000 963.000 544.000 411.000 349.000
1.750.000 1.011.000 570.000 431.000 365.000
1.300.000

500.000

1.057.000 594.000 446.000 380.000

REVO D

12.200.000

Subsidi 800 ribu + Cash Back 200 ribu
2.200.000 1.122.000 632.000 476.000 403.000
1.850.000 1.159.000 653.000 492.000 416.000
1.600.000

500.000

1.196.000 673.000 507.000 429.000

REVO CW

13.200.000

Subsidi 800 ribu + Cash Back 200 ribu
2.200.000 1.231.000 694.000 522.000 442.000
1.850.000 1.268.000 715.000 537.000 455.000
1.500.000

500.000

1.306.000 736.000 553.000 468.000

VARIO D

13.475.000

2.100.000 1.260.000 719.000 548.000 466.000
1.650.000 1.305.000 741.000 562.000 476.000
1.200.000 1.352.000 767.000 582.000 493.000

VARIO CW

14.425.000

2.150.000 1.354.000 769.000 583.000 494.000
1.700.000 1.401.000 795.000 603.000 511.000
1.250.000 1.449.000 822.000 623.000 528.000
NEW SUPRA X 125 D

14.000.000

2.250.000 1.310.000 748.000 571.000 496.000
1.750.000 1.361.000 772.000 586.000 507.000
1.250.000 1.415.000 801.000 609.000 526.000
NEW SUPRA X 125 CW

15.100.000

3.000.000 1.349.000 770.000 588.000 511.000
2.500.000 1.400.000 794.000 604.000 522.000
1.500.000 1.507.000 854.000 648.000 560.000
NEW SUPRA X 125 CW PGMFI

16.125.000

3.000.000 1.460.000 834.000 636.000 553.000
2.500.000 1.511.000 857.000 651.000 563.000
1.500.000 1.618.000 916.000 696.000 601.000
CITY SPORT ONE (CS 1)

17.175.000

4.000.000 1.438.000 806.000 613.000 536.000
3.500.000 1.487.000 832.000 631.000 550.000
3.000.000 1.540.000 860.000 652.000 569.000
NEW MEGA PRO

17.450.000

5.000.000 1.371.000 785.000 611.000 562.000
4.850.000 1.387.000 794.000 618.000 568.000
4.500.000 1.423.000 814.000 634.000 582.000
NEW MEGA PRO CW

18.950.000

5.700.000 1.457.000 834.000 650.000 597.000
5.300.000 1.499.000 858.000 668.000 614.000
5.000.000 1.530.000 875.000 681.000 626.000
NEW TIGER

20.750.000

6.500.000 1.561.000 892.000 694.000 646.000
6.150.000 1.598.000 913.000 710.000 660.000
5.500.000 1.666.000 951.000 739.000 687.000
NEW TIGER CW

23.550.000

7.000.000 1.805.000 1.031.000 802.000 746.000
6.500.000 1.858.000 1.061.000 824.000 766.000
6.000.000 1.910.000 1.090.000 847.000 787.000

Penghitungan angsuran di atas adalah penghitungan pada FIF Syariah dengan akad murabahah, dimana mekanisme yang dipakai adalah mekanisme jual beli. Keuntungan yang diambil didasarkan pada keuntungan jual beli, yaitu selisih antara harga modal dan harga jual. Sistem angsuran menggunakan sistem flat, dimana angsuran setiap bulannya adalah sama atau tetap dari awal angsuran hingga akhir angsuran, tidak menaik ataupun menurun.

Jika kita bandingkan penghitungan FIF Syariah di atas dengan FIF Konvensional, maka cara penghitungan konvensional adalah berbeda. Dimana sistem penghitungan konvensional berdasarkan bunga, dan akad yang digunakan adalah akad pinjam meminjam. Untuk lebih jelas, coba perhatikan contoh tabel angsuran yang ada pada FIF Konvesional berikut ini:

PT. FEDERAL INTERNASIONAL FINANCE YOGYAKARTA[2]

Jadual Angsuran

No. Memo                   : 40207PT00224

Tanggal                        : 02/02/2007

Nama Customer           : Muhammad Ary Wibowo Y

No. Kontrak                : 402900183506

Angs Jt Tempo Sisa Pokok Pokok Bunga Ttl Angsuran
1 28/09/2006 4.021.371 127.699 94.301 222.000
2 28/10/2006 3.893.672 130.693 91.307 222.000
3 28/11/2006 3.762.979 133.758 88.242 222.000
4 28/12/2006 3.629.221 136.895 85.105 222.000
5 28/01/2007 3.492.326 140.105 81.895 222.000
6 28/02/2007 3.352.221 143.390 78.610 222.000
7 28/03/2007 3.208.831 146.753 75.247 222.000
8 28/04/2007 3.062.078 150.194 71.806 222.000
9 28/05/2007 2.911.884 153.716 68.284 222.000
10 28/06/2007 2.758.168 157.321 64.679 222.000
11 28/07/2007 2.600.847 161.010 60.990 222.000
12 28/08/2007 2.439.837 164.786 57.214 222.000
13 28/09/2007 2.275.051 168.650 53.350 222.000
14 28/10/2007 2.106.401 172.605 49.395 222.000
15 28/11/2007 1.933.796 176.652 45.348 222.000
16 28/12/2007 1.757.144 180.795 41.205 222.000
17 28/01/2008 1.576.349 185.035 36.965 222.000
18 28/02/2008 1.391.314 189.374 32.626 222.000
19 28/03/2008 1.201.940 193.815 28.185 222.000
20 28/04/2008 1.008.125 198.359 23.641 222.000
21 28/05/2008 809.766 203.011 18.989 222.000
22 28/06/2008 606.755 207.772 14.228 222.000
23 28/07/2008 398.983 212.644 9.356 222.000
24 28/08/2008 186.339 186.339 11.849 198.000
4.021.371 1.282.817 5.304.188

Sumber: PT. Federal International Finance Yogyakarta

Tabel angsuran di atas dihitung berdasarkan bunga 2,345 % per bulan, dengan logika perhitungan sebagai berikut:

Angs    Sisa Pokok                 Pokok                    Bunga               Total Angsuran

1.         4.021.371                    127.699                  94.301                            222.000

Bunga = 94.301 . x  100 %  = 2,345 %

4.021.371

1.         4.021.371                    127.699                  94.301                            222.000

222.000-94.301

2.         3.893.672                    130.693                   91.307                           222.000

4.021.371-127.699      222.000-91.307       2,345% x 3.893.672

Jika dibandingkan persentasi perhitungan FIF Syariah dan FIF Konvensional untuk angsuran 24 bulan (2 tahun) sebagaimana perhitungan di atas, maka persentasi keuntungan FIF Syariah adalah lebih kecil daripada FIF Konvensional, yaitu  1,90 % berbanding  2,345 %. Keuntungan FIF Syariah dihitung berdasarkan margin keuntungan jual beli, sedangkan FIF Konvensional dihitung berdasarkan bunga.

c.      Komponen Asuransi Dalam FIF Syariah

Dalam proses pembiayaan di FIF Syariah dikenal istilah Asuransi Syariah, tepatnya Asuransi Astra Buana Syariah. Sepeda motor yang menjadi objek jaminan pembiayaan konsumen di PT Federal International Finance Syariah diasuransikan kepada perusahaan asuransi Astra Buana Syariah. Para nasabah menyerahkan pengelolaan keuangan kepada perusahan asuransi menggunakan akad bil ujroh, dengan jasa sebesar 45% dari dana premi, sedangkan 55% sisanya dikelola dalam kumpulan dana tabarru. Premi yang dimasukkan dalam kumpulan dana tabarru merupakan hibah dari peserta. Pengelolaan dana tabarru dilakukan perusahaan melalui investasi melalui ivestasi secara syariah. Sebesar 50% dari hasil investasi akan digunakan untuk menambah dana tabarru, dan 50% lainnya diberikan kepada perusahaan asuransi sebagai jasa pengelolaan investasi.

Asuransi Astra Buana Syariah menjamin risiko kerugian atas peristiwa yang dijamin polis asuransi kendaraan bermotor (sepeda motor) terhadap kerugian atau kerusakan keseluruhan (total) jika biaya perbaikannya diperkirakan sama dengan atau lebih 75% dari harga kendaraan pada saat terjadinya kecelakaan serta menjamin kendaraan yang hilang dicuri. Risiko-risiko yang dijamin adalah:

  1. Kerugian atau kerusakan akibat:

-         Tabrakan, benturan, terbaik, tergelincir dari jalan.

-         Perbuatan jahat orang lain

-         Pencurian

-         Kebakaran

-         Sambaran petir

  1. Kerugian atau kerusakan selama penyeberangan dengan ferri.

Sedangkan Resiko yang tidak dijamin:

  1. Kehilangan keuntungan atau penghasilan
  2. Kerusakan atau kehilangan peralatan tambahan yang tidak dipertanggungkan.
  3. Akibat penggelapan,sesuai dengan KUHP pasal 3, 2  (Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan).
  4. Akibat perbuatan jahat tertanggung, dan/atau suami/isteri/anak/saudara, dan/atau orang yang sepengetahuan/ seizin tertanggung, dan/atau orang yang bekerja pada tertanggung.
  5. Akibat menarik/ mendorong keadaraan lain, perlombaan, belajar mengemudi, menarik trailer, pawai melakukan tindak kejahatan, kelebihan muatan, kendaraan dijalankan dalam keadaan rusak, pengemudi yang tiak memiliki SIM yang sah, dijalankan oleh seseorang yang sedang dipengaruhi leh minuman keras, melewat jalan tertutup atau terlarang, barang yang diangkut, reaksi atau radiasi nuklir.
  6. Akibat gempa bumi, letusan gunung berapi, angin topan, badai banjir, genangan air atau gejala geologi/ meteorologi,perang, teror, pengambilan kekuasaan atau huru-hara.
  7. Kelalaian tertanggung yang menyebabkan keausan material pada kendaraan.
  8. Kerugian barang pihak ketiga dalam pengawasan tertanggung, kerusakan jalan/ jembatan/ bangunan akibat getaran/ berat kendaraan/ muatannya.
  9. Cidera badan atau kematian penumpang.

10. Kerugian/ kerusakan pada kendaraan bermotor yang dipertanggungkan yang digunakan untuk perbuatan maksiat yaitu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan syariah Islam, di antaranya digunakan untuk mengangkut barang haram seperti minuman keras, babi, atau untuk melakukan perbuatan yang dilarang seperti perjudian atau perzinahan. [3]

Dari ketentuan-ketentuan asuransi syariah di atas, dapat dilihat bahwa ketentuan No. 10 adalah ketentuan yang terkait langsung unsur ‘syariah’. Dimana perusahaan pembiayaan tidak akan menerima klaim kerugian atau kerusakan yang diakibatkan oleh perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan syariat Islam, seperti akibat mengangkut barang haram (minuman keras, babi dan lain-lain) atau dalam keadaan melakukan perjudian dan perzinahan. Ketentuan No. 10 inilah yang mencirikan asuransi syariah terkait dengan pertanggungan jaminan perusahaan pembiayaan pada FIF Syariah.

d.      Finalty Management

Pembayaran finalty atau denda keterlambatan yang diprioritaskan adalah:

1.  Dana sosial

-     Sebesar Rp. 5000,- per angsuran terlambat

-     Tidak boleh dinego atau dihapuskan

-     Dibukukan sebagai dana sosial

-     Dikeluarkan untuk kepentingan sosial

Ditambah dengan:

2.  Ganti rugi

-     Sebesar 0, 5% x total angsuran terlambat x jumlah hari

-     Boleh dinego atau dihapuskan (waived denda)

-     Dibukukan sebagai other income

Apabila terjadi kemacetan total pembayaran angsuran, maka perusahaan pembiayaan FIF syariah dapat melakukan penjadwalan kembali utang nasabah sesuai dengah Fatwa DSN No. 48/II/2005, tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa dan perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan atas kesepakatan bersama.

Kemudian jika ternyata setelah penjadwalan ulang utang, nasabah tetap tidak mampu bayar, maka sesuai dengan Fatwa DSN No. 47/II/2005, maka:

-         Obyek jaminan lainnya dijual dengan harga pasar yang disepakati

-         Nasabah melunasi sisa hutangnya dari hasil penjualan obyek jaminan.

-         Apabila lebih maka sisanya akan dikembalikan kepada nasabah

-         Apabila kurang, maka tetap menjadi hutang nasabah

-         Apabila tak mampu membayar sisa hutangnya, maka dapat membebaskannya.[4]

e.      Perbedaan FIF Syariah dengan FIF Konvensional

Perbedaan yang jelas secara garis besar antara FIF Syariah dengan FIF Konvensional, dapat penulis sajikan uraiannya dalam bentuk tabel berikut ini:

No Aspek FIF Syariah FIF Konvensional
1. Kerangka hukum Mengacu kepada hukum syariah dan hukum positif Mengacu kepada hukum positif saja
2 Isi perjanjian Dijelaskan secara rinci biaya modal, margin, asuransi, administrasi dan lain-lain Tidakdijelaskan secara rinci
3 Tingkat keuntungan Margin laba Bunga uang
4 Denda Menjadi dana sosial Menjadi pendapatan perusahaan
5 Jika ada pelunasan lebih awal Nasabah tidak dikenakan biaya administrasi (Administrasi Nol) Nasabah tetap dikenakan biaya administrasi
6 Jika pelunasan lewat jatuh tempo Tidak ada istilah bunga berjalan Dikenakan bunga berjalan
7 Bentuk transaksi Murabahah dengan obyeknya barang sehingga merupakan transaksi jual beli Pinjam meminjam  obyeknya uang dengan mekanisme bunga
8 Discount Apabila ada discount unit, maka discount  menjadi milik nasabah dengan mengurangi harga jual Apabila ada discount unit, maka discount bisa untuk dealer atau milik nasabah
9 Asuransi Memakai asuransi Asra Buana Syariah Memakai asuransi Astra Buana Konvensional
10 Refund premi Apabila tidak ada klaim tetap ada nisbah bagi hasil Apabila tidak ada klaim akan menjadi pendapatan perusahaan asuransi
11 Pengawasan Dewan Penasehat Syariah dan Bapepam LK Bapepam LK
12 Sumber Dana Bank Syariah Bank Konvensional

Sumber : Modul Pelatihan FIF Syariah Cabang Yogyakarta, 2007

H.     Komentar Dan Penilaian Penulis Terhadap Perusahaan Pembiayaan Fif Syariah

Dari segi akad yang digunakan pada FIF Syariah, pada prinsipnya adalah sama dengan akad pembiayaan pada bank syariah, yaitu akad murabahah. Oleh karena itu, FIF Syariah hanya dinilai sebagai produk adopsi-adopsian saja, dan bukan merupakan pengembangan esensi produk ekonomi syariah itu sendiri. Trend akad murabahah saat ini, ternyata tidak hanya mendominasi produk bank syariah, melainkan juga menjadi unggulan produk pada FIF Syariah.

Kendati FIF Syariah secara akad dinilai sebagai produk adopsi dari bank syariah, tetapi dari segi kepemilikan barang yang menjadi objek murabahah, ia memiliki keunggulan lebih dari bank syariah. Dimana kalau pada bank syariah, barang yang menjadi obyek akad adalah bukan murni milik bank, tetapi pada FIF Syariah barang yang menjadi obyek akad adalah memang barang milik sendiri karena FIF Syariah masih satu group perusahaan dengan produsen sepeda motor Honda yaitu group Astra International, sehingga barang tersebut masih bisa dikatakan sebagai milik sendiri. Inilah yang menjadi keunggulan perusahaan FIF Syariah.

Dari segi sumber daya manusia, FIF Syariah memiliki problem yang tidak berbeda dengan bank syariah, yaitu SDM profesionalitas dirasakan sangat minim sekali. Hal ini terbukti dari sulitnya mendapatkan informasi yang jelas dan akurat tentang mekanisme pembiayaan syariah, dimana info yang didapat masih sangat kabur dan berbeda-beda antara satu orang dengan yang lain pada perusahaan yang sama.

Kemudian dari segi penerapan nilai-nilai syariah, perusahaan pembiayaan yang satu ini, masih dirasakan sangat kaku dan terkesan ragu-ragu. Boleh jadi hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor: Pertama, kurangnya SDM pengelolaan sebagaimana telah disebutkan di atas. Kedua, perusahaan pembiayaan syariah ini masih berada satu atap dengan perusahaan pembiayaan konvensional, yaitu sama-sama di bawah PT Astra International yang notabenenya adalah “Konvensional” sehingga visi dan misinya masih terlalu kuat berorientasi pada maksimalisasi keuntungan. Sebagai buktinya adalah ternyata FIF Syariah tidak lebih murah dari FIF Konvensional. Ketiga, pembukaan unit-unit syariah hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangsa pasar yang lagi menjadi trend kecenderungan masyarakat seiring dengan pesatnya perkembangan produk-produk yang berbau syariah itu sendiri. Jadi, spirit syariahnya bukan murni berasal dari dalam FIF Syariah, melainkan merupakan dorongan dan tuntutan pasar.

Oleh karena itu, sebagai rekomendasi yang patut dipertimbangkan untuk menghilangkan kekakuan dan keraguan dalam mekanisme perusahaan pembiayaan ini, juga agar FIF Syariah dapat berkembang dan mendapat dukungan masyarakat, maka kiranya FIF Syariah perlu:

  1. Menjadikan perusahaan pembiayaan syariah ini, independen atau berdiri sendiri dan terpisah dengan induknya yang konvensional. Kalau tidak demikian, maka sulit rasanya untuk bisa ‘benar-benar syariah” karena ia terus dibayang-bayangi dan dipengaruhi oleh induknya yang konvensional tadi.
  2. Merekrut sejumlah SDM tenaga kerja yang betul-betul mengerti mekanisme pembiayaan secara syariah dan mengerti perbedaannya dengan mekanisme konvensional. Sehingga diharapkan bisa mengembangkan produk syariah dengan baik dan benar, tidak hanya asal mengikuti perintah semata-mata.
  3. Melakukan sosialisasi produk terus-menerus secara rutin dan terencana  terhadap semua pihak baik karyawan, konsumen dan pihak terlibat lainnya.

Terlepas dari itu semua kelemahan yang ada, bagaimanapun juga FIF Syariah sudah selangkah lebih maju dibanding yang lainnya, karena telah berani tampil dengan bangganya sebagai lembaga pembiayaan syariah. Kekurangan dan kelemahan, sedikit demi sedikit  insya Allah akan dapat diperbaiki, berjalan sambil berdandan.

I.       Kesimpulan

Perkembangan praktek bisnis perusahaan pembiayaan di Indonesia yang  umumnya dinilai sangat pesat seyogyanya diikuti oleh keterlibatan peran pemerintah secara seimbang dengan upaya menciptakan dan membina  kualitas sumber daya manusianya. Juga pemerintah sepatutnya bersikap tanggap melakukan perlindungan hukum dan aturan-aturan yang profesional dan proporsional sehingga dapat menjamin tercipta iklim investasi yang berkeadilan bagi bangsa dan rakyat Indonesia.

Perusahaan pembiayaan FIF Syariah sebagai salah satu bentuk perusahaan pembiayaan yang berbasis syariah bukan bank menjadi salah satu alternatif dari metode pembiayaan yang lebih fleksibel dalam menyalurkan dana berupa pembiayaan secara syariah kepada masyarakat di Indonesia. Praktik perusahaan pembiayaan yang  berlandaskan syariah akan lebih menjadi alternatif yang tepat dan prospektif mengingat sebagian besar umat Islam merupakan mayoritas penduduk di Indonesia.

Dalam jangka menengah ke depan masih sangat memungkinkan pesatnya pertumbuhan perusahaan pembiayaan syariah mengingat masih sedikitnya perusahaan yang membuka unit syariah sebagai salah satu pilihan pembiayaan. Maka diperlukan perhatian semua pihak, agar perusahaan pembiayaan berbasis syariah dapat berkembang dan terkendali dengan baik berada dalam real syariah. Sekali lagi, komitmen dan peran pemerintah menjadi sebuah keniscayaan yang menjadi pendukung utama terhadap pertumbuhan dan perkembangan perusahaan pembiayaan syariah di Indonesia.

DAFTAR  PUSTAKA

AlQuran dan Al Hadist

Antonio, M Safei. Bank Syariah Teori dan Praktek. Jakarta.Gema Insani Press dengan Tazkia Cendekia.2001.hal.90

Buletin Hukum Perbankan Dan Kebanksentralan  Volume 3 Nomor 3, Desember 2005. Key Legal, Documentary And Structuring Issues For Islamic Financial Product.

Chapra, M. Umer (1983), Towards a Just Monetary System, The Islamic Foundation, UK, 1985, p. 34.

Ega, Modul Pelatihan FIF Syariah, PT Federal International Finance, Yogyakarta, 2005.

Endy Muhammad Astiwara, Investasi Islami di Pasar Modal, Tesis S2, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah, Jakarta, 1999.

Halim, Johan. 2006. Akuntansi Untuk Leasing.

Hanafi, Mamduh M. 2004. Manajemen Keuangan. BPFE Yogyakarta

Hasil wawancara penulis dengan Satria, SH, Manajer Marketing FIF Syariah, tanggal 7 April 2008.

http ://www.wikipedia.org/Islamic-banking

http://digilib.petra.ac.id

http://www.alislamu.com

http://www.ifsa.or.id

http://www.khilafah1924.org

Ibnu Al Arabi Al Maliki, Ahkam Al Qur’an.

Kurnia, Nenny. 2008. Implikasi Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Atas Peraturan Bapepam Lk Tentang Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah

Manajemen FIF Syariah, Akad Perjanjian Murabahah, PT Federal International Finance Unit Syariah, Yogyakarta, 2008.

Manajemen FIF Syariah, Ketentuan Tentang Asuransi Syariah pada FIF Syariah,   PT Federal International Finance Unit Syariah, Yogyakarta,2008.

Manajemen FIF Syariah, Tabel Harga Pembiayaan Sepeda Motor Honda, PT Federal International Finance Unit Syariah, Yogyakarta, 2008.

Manajemen PT. Federal International Finance, Memo Pelunasan Non Avalist, PT Federal International Finance, Yogyakarta, 2007.

Mohammad Nejatullah Siddiqi. Economic  Benefits Of  Islamic Leasing

Nasution, Manahan. Drs. Ak. 2003. Akuntansi Guna Usaha (Leasing) Menurut Pernyataan SAK No. 30

Nenny Kurnia, Karim Review Special Edition January 2008, Karim Business Cosulting, Jakarta,  2008.

Tim Peneliti, Studi Implementasi Sistem Pelaporan Keuangan Perusahaan Pembiayaan, Biro Riset dan Teknologi Informasi BAPEPAM LK Departemen Keuangan RI, Jakarta, 2007.

Umer Chapra, Prohibition of Interest: does It Make Sense?, IDM Publication, Durban South Africa, 2001.

Yusuf Qardhawi, “Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam,” Rabbani Press, Jakarta (1995).


[1]Manajemen FIF Syariah, Tabel Harga Pembiayaan Sepeda Motor Honda, (Yogyakarta: PT Federal International Finance Unit Syariah, 2008).

[2]Manajemen PT. Federal International Finance, Memo Pelunasan Non Avalist, (Yogyakarta: PT Federal International Finance , 2007).

[3] Manajemen FIF Syariah, Ketentuan Tentang Asuransi Syariah pada FIF Syariah,  (Yogyakarta: PT Federal International Finance Unit Syariah, 2008).

[4]Hasil wawancara penulis dengan Satria, SH, Manajer Marketing FIF Syariah, tanggal 7 April 2008.





MASALAH HUTANG LUAR NEGERI INDONESIA DAN ALTERNATIF SOLUSINYA DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO ISLAM

29 04 2010

Penulis: Dr. (Cand) Muhaimin, S. Ag, M. I. S.

A.      Pendahuluan

Dunia internasional dikejutkan oleh badai krisis yang menerpa Indonesia, yang selama ini dipandang sebagai negara stabil dengan pertumbuhan ekonomi yang fantastis, ternyata begitu ditimpa badai krisis, seluruh bangunan ekonominya runtuh, persatuan nasional rapuh terancam disintegrasi bangsa seperti Yugoslavia dan negara-negara kawasan Balkan.

Krisis ekonomi berkepanjangan dan lambannya pemulihan ekonomi, menunjukkan kerapuhan fondasi ekonomi Indonesia yang selama ini dibangun. Praktek monopoli, konglomerasi dan ekonomi kapitalistik mematikan usaha-usaha ekonomi kerakyatan, memperluas kesenjangan ekonomi dan kecemburuan sosial. Kondisi ini semakin diperparah oleh budaya gemar berutang dan mempermanis istilah hutang luar negeri dengan bantuan luar negeri. Celakanya lagi hutang luar negeri/ bantuan luar negeri dari negara-negara donor, dan lembaga-lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia banyak yang dikorup oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Tingkat kebocoran ini cukup signifikan, menurut begawan ekonomi Prof. Sumitro Djojohadikusumo, mencapai 30% dari total anggaran pembangunan.[1]

Jefrey A. Winters, seorang ekonom dari Northwestern University AS mengemukakan bahwa paling tidak sepertiga dari bantuan (pinjaman) Bank Dunia untuk Indonesia bocor di birokrasi Indonesia. Dalam hasil survey Transparancy International terhadap 52 negara, Indonesia menempati peringkat ke-7 dan di antara negara ASEAN, berada pada peringkat pertama.[2]

Pada dasawarsa 1990-an, jumlah hutang luar negeri Indonesia menempati peringkat ke-5 di antara negara dunia ketiga, setelah Meksiko, Brazil, India dan Argentina.[3] Akibat krisis ekonomi yang sangat parah ini, menjadikan Indonesia sebagai negara dengan rasio stock hutang per GDP tertinggi di dunia, mengalahkan negara-negara yang selama ini terkenal sebagai pengutang terbesar, seperti Meksiko, Brazil dan Argentina.[4]

Persoalan hutang luar negeri ini bila tidak diselesaikan dengan baik akan dapat menghambat pemulihan ekonomi dan menjatuhkan martabat bangsa Indonesia di mata dunia internasional. Dalam makalah ini akan dipaparkan bagaimana kebijakan makro ekonomi Islam terhadap persoalan hutang dan solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan krisis hutang luar negeri secara baik, manusiawi dan berkeadilan sosial.

B.      Hutang Luar Negeri Dalam Perspektif Ekonomi Konvensional

Masalah hutang luar negeri sebagai sumber pembiayaan pembangunan (deficit budged) telah menjadi perdebatan klasik, baik dalam tataran teoritis maupun praktis. Dalam pemikiran Rostow, posisi hutang luar negeri dianggap sebagai the missing link dalam mata rantai pembangunan ekonomi. Dalam dunia praktis, hutang luar negeri merupakan vicious cyrcle dalam pembangunan, khususnya negara-negara berkembang. Tercatat beberapa kali dunia mengalami debt crisis yang hebat, misalnya tahun 1930-an, 1980-an, 1980-an dan 1990-an hingga saat ini. Penyelesaian hutang luar negeri masih merupakan  problematika yang kompleks dan rumit untuk dipecahkan.[5]

Dalam penjelasan teori-teori konvensional, setidaknya terdapat dua teori yang dapat menjelaskan tentang urgensi hutang luar negeri bagi pembiayaan pembangunan. Teori pertama mengatakan bahwa hutang luar negeri, seperti halnya investasi asing, diperlukan untuk menutup saving gap dalam terminologi kelompok Neo-Klasik.[6] Jadi dalam hal ini hutang luar negeri dibutuhkan karena domestic saving tidak mencukupi untuk pembiayaan pembangunan. Sebenarnya untuk menutup saving gap dapat dilakukan dalam dua bentuk, yaitu debt creating flow dan non debt creating flow. DCF dapat berupa hutang bilateral maupun multilateral, sedang NDCF berupa penanaman dan penyertaan modal seperti Foreign Direct Investment (FDI), short term capital dan long term capital. Teori yang kedua menjelaskan fenomena hutang luar negeri dari sisi neraca pembayaran, dimana ia merupakan salah satu account pada neraca modal, yang berfungsi mengakomodasikan kepentingan neraca berjalan yang bersifat otonom. Jadi bila neraca berjalan mengalami defisit, maka akan dikompensasikan dengan hutang luar negeri dalam neraca modal. Dalam konteks ini hutang luar negeri dapat berfungsi sebagai gap filling, yaitu mengisi gap akibat defisit neraca berjalan.[7]

Hutang luar negeri merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan yang sangat signifikan bagi negara berkembang. Namun demikian, hasil studi tentang dampak hutang terhadap pembangunan ekonomi menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Beberapa ilmuwan memperoleh kesimpulan bahwa hutang luar negeri justeru telah menimbulkan perlambatan pertumbuhan ekonomi bagi negara-negara pengutang besar, sementara studi lain menyimpulkan sebaliknya-yaitu hutang luar negeri menjadi salah satu faktor yang secara signifikan mendorong pertumbuhan ekonomi negara-negara pengutang.[8]

Banyak negara sedang berkembang (NSB) yang kini telah masuk dalam perangkap hutang (debt trap), dan akhirnya hanyut dalam lingkaran ketergantungan hutang (debt overhang hypothesis).[9] Dalam konteks argumentasi ini, patut dipertanyakan kembali relevansi dan urgensi hutang luar negeri dalam pembiayaan negara-negara berkembang.

C. Kondisi Hutang Luar Negeri Indonesia

Hingga tahun 1997, pembangunan di Indonesia selalu dipuji oleh lembaga-lembaga keuangan internasional. Bahkan dalam laporan Bank Dunia pada bulan Juni 1997, Indonesia mendapat predikat keajaiban atau negara yang pertumbuhannya ajaib.[10] Sebelumnya jatuhnya Orde Baru, Bank Dunia selalu memuji prestasi pembangunan ekonomi Indonesia. Bahkan posisi Indonesia ditempatkan sebagai salah satu negara berkembang yang sukses pembangunan ekonominya, tanpa melihat proses pembangunan itu telah merusak dan menghabiskan sumber daya alam yang ada, dan melilitkan Indonesia pada hutang luar negeri yang sangat besar.[11]

Satu hal penting yang dilupakan adalah bahwa semua keberhasilan itu dicapai dengan hutang, sehingga menjadi bumerang ketika Indonesia diterpa krisis pada tahun 1997. Seluruh bangunan ekonomi runtuh, perusahaan-perusahaan bangkrut, pengangguran meledak, kemisikinan meningkat, sementara beban hutang luar negeri semakin berat. Total hutang luar negeri sampai dengan Desember 1998 mencapai US$ 144, 021 milyar, terdiri atas hutang swasta US$ 83, 572 milyar (58,03%). Dengan total penduduk 202 juta jiwa, beban hutang perkapita mencapai US$ 703 pertahun. Artinya setiap bayi Indonesia yang lahir saat itu sudah memikul beban hutang sebesar US$ 303 atau sekitar Rp. 2.400.000,00 pertahun.[12] Dalam laporan diskusi di harian Kompas, diperkirakan Indonesia baru akan dapat membayar lunas hutangnya setelah 50 tahun. Dengan asumsi jumlah total hutang luar negeri Indonesia pemerintah dan swasta sebesar US$ 140 milyar, untuk melunasinya, rakyat Indonesia harus bekerja 24 jam sehari dengan upah Rp. 10.000,00 selama 50 tahun.[13]

Kemudian ditambah lagi dengan hutang swasta yang cukupsignifikan besarnya. Dari data yang tertulis dalam tabel 1 dapat dilihat bahwa memang benar Hutang Luar Negeri Swasta telah meningkat secara signifikan. Dalam tabel 1 tersebut dapat diamati tiga macam perbandingan antara HLN Swasta Pemerintah, meliputi (1) perbandingan angka, (2) perbandingan DR, dan (3) perbandingan pembayaran bunga, dari tahun 1993 sampai tahun 1999.

Tabel 1

Perbandingan Hutang, DSR, dan Pembayaran Bunga Antara Swasta dan Pemerintah, 1993/94-1999.

T

A

H

U

N

Hutang

(Juta Dollar AS)

DSR

(%)

Pembayaran Bunga

(Juta Dollar AS)

S

g

P

g

S/P

S

g

P

g

S/P

S

g

P

g

S/P

93/94 23080 - 60219 - 0.4 11.2 - 20.6 - 0.5 1273 - 3117 - 0.4
94/95 33700 46.0 67578 12.2 0.5 13.4 19.6 19.2 -6.8 0.7 2130 67.3 3421 9.8 0.6
95/96 55443 64.5 63512 -6.0 0.9 14.8 10.4 17.9 -6.8 0.8 2816 32.2 3450 0.8 0.8
96/97 71163 28.4 56281 -11.4 1.3 16.2 9.5 18 0.6 0.9 3238 15.0 3047 -11.7 1.1
97/98 80017 12.4 58001 3.1 1.4 39.4 143.2 11.4 -36.7 3.5 4485 38.5 2712 -11.0 1.7
1998 79419 -0.7 71468 23.2 1.1 46.4 17.8 11.5 0.9 4.0 5714 27.4 2953 8.9 1.9
1999 67372 -15.2 80725 13.0 0.8 45.9 -1.1 11.2 -2.6 4.1 5745 0.5 3522 19.3 1.6

Sumber: IMF

Keterangan: S = Swasta, P = Pemerintah,  g = Pertumbuhan (%)

D.     Hutang Luar Negeri Pemicu Krisis Ekonomi Indonesia

Perpindahan dari Orde Lama ke Orde Baru, sekaligus terjadi perubahan kebijakan. Kebijakan Orde Baru menonjolkan kebijakan pembangunan dimana dengan keterbatasan persediaan anggaran, pemerintah melakukan kebijakan meminjam dana ke luar negeri yang disebut hutang luar negeri. Sistem ekonomi pada masa Orde Baru sebenarnya dilakukan bukan berdasarkan sistem mekanisme pasar yang sehat dan betul-betul terbuka. Unsur perencanaan negara yang terpusat cukup menonjol sehingga pilihan-pilihan industri tidak berjalan berdasarkan signal-signal pasar, yang obyektif – rasional.  Perencanaan ekonomi tersentralisasi yang berkombinasi dengan jeratan kelompok kepentingan di lingkaran pusat kekuasaan dan elite pemerintahan telah menjadi pola (patern) utama dari desain kebijakan ekonomi.

Kebijakan hutang luar negeri, yang dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, dengan ratusan bahkan ribuan proyek yang terlibat di dalamnya pasti tidak bisa terhindarkan sebagai sasaran rente ekonomi. Jadi, pembuat disain kebijakan ekonomi bagaikan menciptakan mobil dengan “pedal gas” yang dapat dipacu dengan cepat. Perumpamaan itu dapat terlihat dari rekayasa pertumbuhan ekonomi yang cepat berbasis hutang luar negeri dan dilanjutkan dengan ekploitasi sumber daya alam secara berlebihan untuk mengejar “setoran” hutang.[14]

Namun demikian, teknokrat para pembuat rancangan kebijakan ekonomi tadi lupa membuat “rem” pengendali yang baik. Akhirnya ekonomi Indonesia betul-betul terperangkap hutang yang menggiring ke jurang krisis moneter dan kemudian menular ke dalam seluruh sistem ekonomi, yang sebenarnya rentan. Krisis multi dimensi lanjutannya telah menyebabkan ongkos sosial-politik yang tinggi. Bahkan biaya kemanusiaan yang terjadi juga sangat luar biasa mahal dan terpaksa harus dibayar oleh bangsa ini, yang tidak mungkin tertutupi oleh nilai tambah dari pertumbuhan ekonomi yang tercipta selama ini.

Ekonomi pasar yang semu dilaksanakan dengan warna yang kuat dan sangat menonjol dalam proses pertumbuhan ekonomi masa itu. Oleh karena itu, tidak terhindarkan intervensi pemerintah dalam berbagai bidang ekonomi. Hal ini utamanya terlihat dalam rancangan serta implementasi APBN yang syarat dengan ketergantungan terhadap hutang luar negeri tersebut.

Faktor hutang luar negeri dalam rancangan pembangunan ekonomi tersebut telah menyebabkan dampak negatif tidak hanya dari sisi teknis kemampuan membayar kembali, negatif outflow dan debt service ratio yang melampaui batas wajar. Dampak desain kebijakan hutang luar negeri tersebut telah menyodok aspek-aspek non ekonomi, terutama kerusakan birokrasi,iklim usaha, perburuan rente, inefisiensi, dan sebagainya. Kerusakan aspek non ekonomi ini, baik kelembagaan maupun perilaku aktor-aktor ekonomi, jauh lebih besar biaya sosialnya daripada aspek ekonomi itu sendiri.

Batas merah dari DSR sebesar 20 persen sudah dilanggar sejak lama sehingga beban pembayaran hutang luar negeri ini telah menjadi penyakit laten bagi ekonomi nasional. Bahkan persoalan hutang luar negeri itu sendiri telah menjadi isu politik yang dirasakan sebagai api dalam sekam. Kritik sama sekali tidak dihargai bahkan cenderung melemah karena DPR mandul. Kerapuhan kebijakan hutang luar negeri ini ditutupi dengan jargon politik “Hutang hanya sebagai komplementer”. Sementara itu para teknokrat dan ekonomi afilatifnya sibuk menjustifikasi bahwa hutang luar negeri masih dapat dianggap sebagai persoalan publik yang dapat dikelola (manageable).

Distorsi-distorsi ekonomi terjadi karena diawali dengan semangat etatisme yang kuat dan diikuti berbagai gangguan kelompok kepentingan yang besar. Hal itu berlangsung selama periode pembangunan ekonomi serba negara sampai akhir tahun 1970-an dan berlanjut pada awal 1980-an. Namun sistem ekonomi yang bersifat etatisme ini tidak dapat bertahan lama karena sumber daya pembangunan yang melimpah khususnya sumber daya alam minyak dan non minyak serta hutang luar negeri semakin terbatas, bahkan dari waktu ke waktu semakin berkurang.[15]

Pemborosan demi pemborosan satu per satu terlihat semakin gamblang, terutama ketika terjadi korupsi pertamina pada masa kepemimpinan Ibnu Sutowo. Namun kasusnya ditutup-tutupi karena menyangkut kepentingan penguasa, yang telah memanfaatkan BUMN menjadi “sapi perah”. Sejak itu tidak ada lagi kasus-kasus korupsi yang betul-betul ditangani dengan baik. Kerusakan institusi dan perilaku aktor negara ini telah menjadi benih yang kuat untukk menular ke dalam institusi swasta yang menempel langsung disamping negara. Sistem yang tercipta akhirnya tidak terhindarkan menjadi normal dan bersifat anomali sehingga rentan krisis.

Disinilah kemudian terjadi kegagalan pemerintah (state failure) dalam memainkan perannya di dalam sistem ekonomi politik yang sehat. Kelemahan dalam membangun sistem ekonomi politik menular ke lembaga swasta sehingga dunia usahapun dipenuhi distorsi, perburuan rente dan inefisiensi. Kegagalan kebijakan deregulasi sektor keuangan, yang bertujuan memacu arus masuk modal asing ke Indonesia, dapat ditelusuri melalui logika dan nalar berfikir seperti ini.

Pada awal tahun 1980-an kemudian terlihat gejala-gejala perlambatan pertumbuhan ekonomi karena masa bonansa ekspor minyak mulai menyurut. Injeksi modal yang dilakukan tidak produktif sehingga harus terus ditopang oleh hutang luar negeri. Karena pemborosan yang terjadi, maka nilai tambah yang tercipta tidak mengarah pada produktifitas modal yang diinjeksikan. Ekonomi Indonesia terus haus terhadap tambahan modal dan hutang luar negeri.

Bahkan pada pertengahan tahun 1980-an itu pertumbuhan hutang luar negeri terus berlangsung dan justeru semakin besar. Ini menunjukkan bahwa Indonesia sudah semakin terjerat dalam perangkap hutang luar negeri (debt trap). Gejala ini berlangsung sejalan dengan semakin besarnya pelarian modal negatif ke luar negeri karena pembayaran cicilan pokok dan bunga hutang sudah lebih besar dari jumlah hutang baru yang diterima.[16]

Transaksi hutang luar negeri pemerintah telah menjadi bencana bagi perekonomian nasional ketika terbukti dari akumulasi yang besar dari pembayaran cicilan pokok dan bunganya. Aliran modal keluar melalui transaksi hutang ini telah menyebabkan kehilangan kesempatan investasi (oppurtunity lost) sehingga daya dorong fiskal secara langsung dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Kebanyakan penerimaan pemerintah dari pajak masuk ke dalam pengeluaran rutin, yang kebanyakan dipakai untuk membayar hutang luar negeri. Kebijakan hutang luar negeri Indonesia akhirnya memang menjadi catatan sejarah ekonomi yang buruk dan sekaligus dapat dicatat sebagai suatu kecelakaan sejarah. Sampai pada kejadian ini, pemerintah tetap merasa santai seolah-olah tidak terjadi apapun dan tidak ada upaya yang signifikan untuk mengurangi hutang luar negeri. Tidak ada perubahan kebijakan yang mengantisipasi dengan cepat permasalahan hutang luar negeri ini sehingga terus menumpuk tanpa penyelesaian. Rutinitas perencanaan fiskal terus dijalankan tanpa makna yang berarti untuk mengurangi ketergantungan terhadap hutang luar negeri tersebut. Namun, akhirnya muncul kesadaran ketika semuanya sudah terlambat, penyakit sudah terlanjur menjadi akut dan kronis, sehingga sulit rasanya untuk bisa keluar dari cengkeraman hutang luar negeri.

E.      Pandangan Islam Tentang Hutang Luar Negeri dan tawaran solusi alternatif pemecahannya.

Secara umum terdapat dua pandangan tentang hutang luar negeri sebagai alternatif menutup defisit anggaran negara. Pandangan pertama menganggap bahwa external financing merupakan hal yang diperbolehkan dalam Islam, meskipun bentuk dan mekanismenya memerlukan modifikasi. Pandangan yang kedua menganggap bahwa negara Islam tidak selayaknya mencari hutang luar negeri sebagai penutup saving gap-nya.[17]

Pandangan pertama ini pada dasarnya membolehkan adanya budged deficit yang ditutup dengan external financing, sepanjang bentuk dan mekanismenya disesuaikan dengan syariah. Pandangan tersebut dilatarbelakangi oleh konsep dan fakta historis bahwa kerjasama dengan pihak lain dalam suatu usaha diperbolehkan, bahkan dianjurkan. Bentuk-bentuk kerjasama yang diperkenankan dalam syariah, seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan lain-lain, dapat dikembangkan sebagai bentuk external financing dalam angaran negara. Bentuk-bentuk ini pada prinsipnya lebih bersifat flow creating equity daripada flow creating debt, dimana mulai banyak diimplementasikan oleh lembaga-lembaga keuangan internasional. Islamic Development Bank (IDB) telah banyak membiayai proyek di negara-negara Islam dengan skema ini. Dibandingkan dengan hutang, penyertaan modal dipandang lebih konstruktif, proporsional dan fair dalam pembiayaan, karena terdapat pembagian perolehan dan resiko (loss- profit sharing).

Pandangan kedua, melarang negara Islam untuk menutup budged deficit dengan hutang luar negeri. Pandangan ini sebenarnya lebih dikarenakan pertimbangan faktual dan preventif, dimana keterlibatan negara-negara Islam dalam hutang luar negeri pasti akan berinteraksi dengan sistem bunga. Dalam perspektif Islam, bunga (apapun motifnya-produksi-konsumsi, berapapun besar-tinggi/berlipat-lipat/atau rendah) dipandang sebagai riba, dan karenanya dilarang oleh agama dengan tegas.[18] Pada akhirnya, hal ini akan menjerumuskan dalam berbagai bentuk transaksi riba yang dilarang oleh agama. Dengan demikian, maka sebaiknya negara Islam tidak memiliki hutang luar negeri. Dalam fakta, bunga hutang luar negeri juga telah menjadi beban yang berat bagi negara-negara debitur.

Sejarah perekonomian masa Rasulullah Saw menunjukkan bahwa defisit anggaran hanya pernah terjadi pada saat penaklukan Mekkah (Fathu al-Makkah), tetapi segera dilunasi pada periode perang Hunain. Kebanyakan anggaran negara waktu itu seimbang atau surplus, sebagaimana kemudian diikuti oleh khulafaurrasyidin pada masa berikutnya. Pertimbangan utama keseimbangan anggaran saat itu adalah prinsip kesederhanaan dan kemampuan sebagaimana dalam ajaran Islam.

Dari perspektif Islam, praktek dan proses serta implikasi dari hutang luar negeri tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ketidak-sesuaian ini bisa dilihat dari berbagai hal:

Pertama, hutang yang didasarkan riba. Bunga mengarah kepada riba yang dilarang oleh Islam, terlepas dari seberapa rendahnya bunga. Kedua, hutang luar negeri menyebabkan jatuhnya martabat bangsa, padahal Islam mengajarkan untuk senantiasa menjaga integritas baik secara individu maupun bangsa. Di sini terlihat sekali bagaimana Indonesia telah didikte, dan kehilangan kebebasan dalam mengatur kebijakan ekonominya ketika berhadapan dengan IMF. Ketiga, hutang luar negeri melanggar prinsip fair dealing dalam Islam. Dilihat dari proses yang diutarakan terdahulu, tidak ada proses tawar menawar yang adil dalam pemberian hutang. Tawar-menawar yang terjadi sangat bias ke arah keuntungan negara maju dan kerugian bagi negara penerima.[19]

Persyaratan yang harus dipenuhi merupakan keputusan sepihak negara donor yang cenderung lebih menguntungkan mereka. Unsur kerelaan yang harisnya diterapkan pada kedua belah pihak tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya dengan melihat kebutuhan yang mendesak dari debitur. Perjanjian yang dibuat tersebut tidak dapat memenuhi kualitas yang ditentukan agama sehingga berdampak hukum dan cenderung tidak dapat dibenarkan (aqad bathil).[20]

Nilai manfaat yang akan diteima negara debitur tidak sebanding dengan beban pinjaman itu sendiri sehingga hanya dapat digunakan untuk sementara waktu. Kelemahan negara debitur justeru dimanfaatkan secara optimal oleh negara donor untuk kepentingan politik dan ekonomi. Tidak adanya perimbangan tersebut tetap membuka peluang ketidakadilan serta kesenjangan ekonomi, sosial yang tidak dapat diselesaikan dengan pinjaman itu sendiri. Tindakan yang tidak fair negara debitur, pengawasan yang lemah membuka peluang pemborosan dan tindak korupsi. Seluruh aktifitas negara debitur tidak dapat dijadikan usaha sehingga sangat merugikan pengusaha menengah ke bawah yang terkena dampak dari kebijakan itu. Konsep barakah yang sangat kental dan merupakan aset moral paling berharga dari kalangan muslim tidak dapat terwujudkan bahkan cenderung digantikan dengan sistem pencapaian kepuasan maksimal dalam ekonomi.[21]

Persoalan selanjutnya adalah bagaimana hal ini bisa diselesaikan. Memang, pembentukan kapital sangat dibutuhkan bagi setiap negara, namun cara yang ditempuh bukan dengan pelibatan birokrasi. Birokrasi cenderung membiaskan skala prioritas masyarakat. Langkah-langkah yang diambil sering mengesampingkan kebutuhan riil yang ada di masyarakat, dan lebih mementingkan implikasi politik yang menguntungkan melalui suatu kebijakan yang diciptakan. Apalagi jika birokrasinya memang korup. Pertimbangan kebijakan yang diambil dapat dipastikan lebih mementingkan kepentingan finansial bagi pengambil keputusan.

Oleh karena itu, dituntut mencari alteratif bagi pembentukan modal dengan berdasarkan filosofi bahwa swasta lebih mengetahui skala prioritas dari proyek yang akan dilaksanakan; sehingga setiap proyek yang dilaksanakan selalu bersifat income generating, misalnya dengan mengundang investor asing (Foreign Direct Investment). Di samping itu, pemerintah perlu membuat framework agar strategic partnership antara investor asing dengan investor lokal. Dengan cara ini pihak swasta diberikan kebebasan menentukan sendiri kebutuhan modal dan alternatif pemenuhan sambutan pemeritah cukup memberikan supervisi yang diperlukan.

Memang tidak bisa mengandalkan perbaikan kesejahteraan dengan menyandarkan pada usaha swasta karena keterbatasannya melakukan investasi untuk pengadaan public good, yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah. Sekarang tinggal bagaimana pemerintah yang tidak mempunyai dana membiayai proyek-proyek public good.

Sesuai perspektif Islam dalam rangka mengangkat kesejahteraan masyarakat, termasuk pengadaan public good, dapat diperoleh melalui uang zakat. Zakat tidak hanya dibatasi dalam skala ruang yang sempit. Perspektif zakat haruslah borderless yang bisa diberikan kepada saudara sesama muslim.

Potensi zakat diyakini sangat besar, jika setiap muslim mempunyai komitmen kuat dalam pembayaran zakat. Selain itu, dalam zaman modern ini obyek zakat sangat bervariasi, yang sampai saat ini belum pernah sekalipun dieksplorasi. Jumlah zakat ini bisa disalurkan kepada berbagai negara muslim yang membutuhkan. Sehingga dengan demikian, semangat pemberian bukannya antara tuan dan budak seperti kasus hutang luar negeri, tetapi atas dasar semangat brotherhood yang lebih mementingkan kesejahteraan umat, bukan kesejahteraan negara donor. Dengan zakat ini inferiority bagi negara penerima, sehingga tetap bisa mempertahankan integritas suatu bangsa.[22]

Bagaimana dengan hutang yang sudah terlanjur melilit bangsa ini? Pada prinsipnya hutang adalah hutang, hutang harus dibayar. Al-Qur’an menggariskan bahwa hutang harus diselesaikan terlebih dahulu. Dalam konteks hutang luar negeri, bila hutang pemerintah maka menjadi tanggungjawab pemerintah untuk menyelesaikannya, dengan kata lain menjadi tanggungjawab negara. Bila hutang swasta, maka menjadi tanggungjawab swasta, pemilik atau ahli warisnya. Ketentuan Islam mengenai hutang piutang ini bila dilaksanakan dengan jujur dan konsekuen, akan dapat menjamin kepastian hukum dalam masyarakat.

Islam sebagai agama pembawa rahmat, ketentuan hukumnya pasti manusia, adil dan menuju kedamaian hubungan antar manusia. Islam tidak memandang realitas kehidupan dengan sebelah mata, melainkan menilainya dari berbagai dimensi sudut pandang. Dalam persoalan hutang piutang Islam tidak hanya mengatur dan menilai kondisi debitur saja, tetapi juga sekaligus kreditur, sehingga terbangun cara pandang yang imbang dan adil terhadap kedua belah pihak.

Dalam kondisi normal, hutang pasti harus dibayar. Namun, dalam kondisi kesulitan, pailit dan krisis yang diderita oleh debitur, al-Qur’an secara bijak menawarkan solusi yang realistis dan manusiawi. Allah berfirman:

Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.[23]

Ayat tersebut menawarkan tiga alternatif penyelesaian krisis hutang:

  1. Penangguhan pembayaran hutang sampai debitur mampu mengembalikan hutangnya. Dalam konteks hutang luar negeri perlu diadakan penjadwalan ulang (rescheduling) pembayaran utang bersama dengan lembaga dan negara kreditur.
  2. Peringanan pembayaran hutang sesuai dengan kemampuan debitur. Pemberian keringanan ini besar kecilnya atau prosentasinya disesuaikan dengan kemampuan dan kesepakatan kedua belah pihak.
  3. Pembebasan seluruh hutang. Dalam kondisi dimana debitur tidak mampu membayar hutang, adalah sangat manusiawi dan terpuji bila kreditur mau membebaskan debitur dari seluruh hutangnya.

Prinsip yang telah digariskan al-Qur’an adalah tidak membebani kepada manusia kecuali sebatas kemampuannya. Allah berfirman:

Allah tidak membebani manusia melainkan sesuai dengan kesanggupannya.[24]

Solusi tersebut di atas adalah cara penyelesaian krisis hutang secara internal. Islam masih menawarkan teori penyelesaian krisis hutang secara sosial. Dalam kondisi dimana debitur benar-benar pailit yang dalam istilah hukum Islamnya disebut muflis, Islam menawarkan dua cara penyelesaian:

a.       Bantuan sosial dari masyarakat.

Sanak saudara, teman dan para dermawan secara sukarela memberikan bantuan untuk menyelesaikan hutang debitur yang pailit. Ini merupakan perwujudan dari kepekaan, kepedulian dan solidaritas sosial sebagaimana yang dianjurkan Islam. Cara penyelesaian sosial ini pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw. Pada saat itu ada seorang pengusaha yang jatuh pailit dan masih menanggung beban hutang yang sangat berat akibat kegagalan usaha buah-buahan. Nabi menyerukan kepada masyarakat untuk memberikan bantuan, dan bantuan pun mengalir, meskipun akhirnya belum juga dapat menutup seluruh utangnya. Kemudian Nabi mengambil kebijakan meminta kepada seluruh kreditur untuk mau menerima apa yang bisa didapat dan mengikhlaskan kekurangannya.[25]

b.      Bantuan sosial dari lembaga zakat dan negara.

Debitur yang bangkrut, berhak mendapatkan bantuan sosial dari lembaga zakat atau dana sosial dari negara. Dengan catatan hutang tersebut benar-benar digunakan untuk kebaikan dan kemaslahatan umum.

Dari uraian tersebut di atas, menjadi tampak jelas bahwa solusi yang ditawarkan Islam untuk memecahkan masalah krisis hutang adalah sangat realistis, adil dan manusiawi, serta dapat diterapkan secara universal, baik antar pribadi, antar bangsa dan antar negara. Solusi tersebut telah mensinergikan berbagai dimensi sudut pandang, dimensi individu dan masyarakat, dimensi hukum, etika dan moral.[26]

F.      Penutup

Perbaikan ekonomi dapat ditempuh dengan keterpaduan antara reformasi moral para pelaku bisnis, penyelenggara negara dan perubahan struktur ekonomi yang efisien. Pembangunan ekonomi perspektif Islam dapat dilakukan dengan menekankan penggunaan secara maksimal sumber daya ekonomi dan meminimalkan kesenjangan distribusi pada masyarakat.[27]

Secara mendasar ajaran agama telah memberikan gambaran tentang nilai keberhasilan dan kemakmuran yang tidak selalu diukur dengan materi tetapi lebih ditekankan pada perimbangan faktor materiil dan sprituil. Keterbatasan modal pembangunan dicermati dengan penggunaan sumber daya secara efektif dan ekonomis dengan menghilangkan pemusatan kekayaan serta ketidakadilan.

Pemborosan-pemborosan dan perilaku konsumstif individu masyarakat dan para penyelenggara negara dalam menyusun anggaran rumah tangga dan negara juga dibarengi dengan menghilangkan tindak korupsi dan tindakan merugikan orang lain. Peran positif pemerintah dan kepercayaan masyarakatnya merupakan modal awal yang sangat berharga sebagai niatan baik dalam menjalankan pembangunan untuk menciptakan masyarakat adil, makmur serta sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

Abd Majid As, Hutang Luar Negeri Dalam Perspektif Al-Qur’an, Jurnal Asy-Syir’ah No. 7, Yogyakarta, 2000.

Ahmad Abdul Fattah el-Ashker, The Islamic Business Interprise, Biddles Ltd, Britain, 1987.

Basyir, A. Azhar, Riba Hutang Piutang dan Gadai, PT Al-Ma’arif, Yogyakarta, 1983.

Chowdurry, Khorshed dan Amnon Levy. Utang Eksternal dan Implikasinya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Jurnal Ekonomi Pembangunan, FE UII, Vol. 2 Nomor 2, Yogyakarta, 1997.

D.J. Rachbini (c), Politik Deregulasidan Agenda Kebijakan Ekonom,  Infobank, Jakarta, 1994.

Dr Liquat Ali Khan Niazi, Islamic Law of Contract, Research Cell, Lahore, tt.

Edy Suandi Hamid, Perekonomian Indonesia Masalah dan Kebijakan Kontemporer, UII Press, Yogyakarta, 2000.

Haque, M Badhul, and Charles Waterberg, Direct Effect of Debt Overhang and IMF Program, Review of Financial Economics, Spring, 1992.

Ingam, James C. International Economic, John Wiley and Sons, New York, 1986.

Kaminsky, Graciela L dan Alfredo Preiera, The Debt Crisis: Lessons of the 1980s for 1990s,  Journal of Development Economics, Vol. 50, 1996.

Mannan, Abdul, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, PT. Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1992.

Muhammad bin Ismail al-Kahlani, Subul al-Salam, III: 53

Munrokhim Misanam, Hutang Luar Negeri dan Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif Islam, Jurnal Asy-Syir’ah No. 7, Yogyakarta, 2000.

Roem Topatimasang, Hutang itu Hutang, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999.

Sheikh Ghazali (et.al) Islamic Finance, Quill Publisher, Kuala Lumpur, 1992.

Siddiqi, M. Nejatullah, Bank Tanpa Bunga, PT Pustaka, Bandung, 1991.

Syafiq Mahmadah Hanafi, Hutang Luar Negeri Antara Kebutuhan Rasional dan Kebutuhan Etis, Jurnal Asy-Syir’ah No. 7, Yogyakarta, 2000.

Todaro, Michel P. Economic Development, 5th Edition, Longman Publishing, New York, 1994.

Toni Prasetiantono. Utang Luar Negeri dan Defisit Transaksi Berjalan, Kelola, MM UGM, No. 12/V. Yogyakarta, 1996.


[1] Edy Suandi Hamid, Perekonomian Indonesia Masalah dan Kebijakan Kontemporer, (Yogyakarta:UII Press, 2000), hlm. 67.

[2] Ibid., hlm. 74-75

[3] Roem Topatimasang, Hutang itu Hutang, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 8.

[4] Ibid., hlm. 173

[5]MB Hendrie Anto, Perspektif Islam Tentang Hutang Luar Negeri dan Hutang Luar Negeri Negara-negara Islam. UNISIA No. 43/XXIV/2001, hlm. 479

[6]Todaro, Michel P. Economic Development, 5th Edition, (New york, Longman Publishing, 1994),

[7] Lihat misalnya dalam Ingam, James C. International Economic (New York: John Wiley and Sons, 1986). Dana-dana utang luar negeri yang diberikan IMF misalnya, banyak yang bertujuan untuk mengisi gap ini, disamping untuk mendorong tabungan nasional dan pembentukan modal tetap. Lihat Haque, M Badhul, and Charles Waterberg (1992), Direct Effect of Debt Overhang and IMF Program, Review of Financial Economics, Spring sebagaimana dikutip oleh Toni Prasetiantono. Utang Luar Negeri dan Defisit Transaksi Berjalan, (Yogyakarta: Kelola, MM UGM, No. 12/V. 1996

[8] Beberapa penelitian yang mendukung kesimpulan pertama misalnya Kenen (1990), Sachcs (1990) dan Don Busch (1998), sementara yang mendukung kesimpulan kedua antara lain Cohen (1993), Bulow dan Rogof (1990). Sementara itu Chowdurry (1997) menyimpulkan bahwa dampak ini bervariasi dari satu negara dengan negara lain. Lihat Chowdurry, Khorshed dan Amnon Levy. (1997), Utang Eksternal dan Implikasinya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Jurnal Ekonomi Pembangunan (Yogyakarta: FE UII, Vol. 2 Nomor 2 hlm 337.

[9] Kaminsky, Graciela L dan Alfredo Preiera, The Debt Crisis: Lessons of the 1980s for 1990s,  Journal of Development Economics, Vol. 50, 1996.

[10] Ibid., hlm. 180.

[11] Edy Suandi Hamid, Perekonomian Indonesia, hlm. 69.

[12] Roem Topatimasang, Hutang itu Hutang, hlm. 173

[13] Ibid., hlm. 180.

[14] D.J. Rachbini (c), Politik Deregulasidan Agenda Kebijakan Ekonom, (Jakarta: Infobank, 1994), hlm. 7-38.

[15] Ibid

[16] Ibid

[17] Mannan, Abdul, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1992), hlm. 237-238.

[18] Terdapat banyak literature yang mengkaji bunga/riba, baik secara normative maupun secara economic-rationale. Lihat misalnya: Basyir, A. Azhar, Riba Hutang Piutang dan Gadai (Yogyakarta: PT Al-Ma’arif, 1983), Sheikh Ghazali (et.al) Islamic Finance, (Kuala Lumpur: Quill Publisher, 1992), Siddiqi, M. Nejatullah, Bank Tanpa Bunga (Bandung: PT Pustaka, 1991).

[19] Munrokhim Misanam, Hutang Luar Negeri dan Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif Islam, Jurnal Asy-Syir’ah No. 7 th. 2000, hlm.5-6

[20]Dr Liquat Ali Khan Niazi, Islamic Law of Contract, (Lahore: Research Cell, tt), hlm. 80.

[21]Syafiq Mahmadah Hanafi, Hutang Luar Negeri Antara Kebutuhan Rasional dan Kebutuhan Etis, Jurnal Asy-Syir’ah No. 7 Th. 2000, hlm. 45

[22]Munrokhim Misanam, Ibid., hlm.6-7

[23]Al-Baqarah: 280

[24]Al-Baqarah: 286.

[25]Muhammad bin Ismail al-Kahlani, Subul al-Salam, III: 53

[26]Abd Majid As, Hutang Luar Negeri Dalam Perspektif Al-Qur’an, Jurnal Asy-Syir’ah No. 7 Th. 2000 Jurnal Asy-Syir’ah No. 7 Th. 2000, hlm. 23-26

[27] Ahmad Abdul Fattah el-Ashker, The Islamic Business Interprise, (Britain: Biddles Ltd, 1987), hlm. 62





ANALISIS KURVA KESEIMBANGAN UMUM ANTAR PASAR

29 04 2010

Penulis: Dr. (Cand) Muhaimin, S. Ag, M. I. S.

Pengantar

Analisis keseimbangan umum menjelaskan keterkaitan keseimbangan yang terjadi di suatu pasar terhadap keseimbangan di pasar-pasar lainnya. Dengan analisis ini kemudian bisa diketahui dampak adanya gangguan keseimbangan (disequilibirium) di suatu pasar terhadap pasar lain. Adanya kenaikan harga input tenaga kerja akan berpengaruh terhadap pasar tenaga kerja dan pasar komoditas, baik komoditas yang yang banyak menggunakan banyak tenaga kerja ataupun yang tidak tidak. Demikian pula, pola analisis keseimbangan umum ini bisa dikembangkan untuk menganalisis keterkaitan keseimbangan yang terjadi antarkomoditas, antarsegmen ataupun antarpasar.

Keseimbangan umum mencerminkan harga dan kuantitas keseimbangan yang terjadi secara simultan pada berbagai pasar. Misalnya tingkat upah Rp. 800.000,- per bulan dengan jumlah tenaga kerja yang diperkerjakan sejumlah 25 juta orang. Keseimbangan ini terkait dengan produksi di setiap pasar komuditas, sandang, pangan, industri pengolahan, dan sebagainya. Jika terjadi perubahan upah misalnya, maka hal ini tidak hanya akan berpengaruh terhadap pasar tenaga kerja, namun juga secara bertahap akan memengaruhi produksi sandang, pangan, barang-barang manufaktur, dan seterusnya.

Dalam analisis dasar pembahasan ini, perlu dipegang beberapa asumsi dasar untuk mempermudah analisis. Asumsi dasar yang dipegang adalah bekerjanya pasar secara sempurna, adanya, yaitu adanya mobilitas input ataupun output secara sempurna, adanya kesempurnaan informasi, dan berlakunya persaingan, yaitu banyaknya penjual dan pembeli yang memiliki kekuatan tawar menawar yang seimbang.

Perhatian utama dalam analisis keseimbangan umum adalah untuk menunjukkan adanya keterkaitan antarpasar. Setiap perubahan di suatu pasar akan memiliki dampak positif dan negatif, secara langsung ataupun tidak langsung terhadap pasar yang lain. Sebagai misal, akibat adanya perubahan pada teknologi komputer, biaya produksi terhadap barang-barang berteknologi tinggi menurun mengikuti adanya penggunaan komputer secara besar-besaran dalam memeproduksi barang tersebut. Hal ini sebaliknya akan berdampak pada kenaikan penawaran. Mekanisme ini biasanya disebut dengan mekanisme transmisi.

Keseimbangan Umum Antarpasar

Analisis keseimbangan umum menganilisis adanya perubahan pada satu pasar terhadap pasar lain. Keseimbangan umum antarpasar menganalisis dampak adanya perubahan keseimbangan di suatu pasar barang terhadap harga dan kuantitas keseimbangan di pasar lain. Dengan demikian, bisa diketahui dampak perubahan di suatu pasar terhadap pangsa di pasar lainnya. Misalkan tahu tempe  menggunakan kedelai impor sebagai bahan baku utama. Keseimbangan parsial pasar tahu tempe dan kedelai impor dapat digambarkan pada gambar 1.1. Asumsikan terdapat perubahan dan peningkatan permintaan tahu tempe dari  DTT1 menuju DTT2. Perubahan ini secara langsung berdampak pada meningkatnya permintaan atas bahan baku, kedelai impor. Permintaan kedelai impor kemudian meningkat dari QKI1 ke QKI2 untuk memenuhi kekurangan permintaan tahu tempe setinggi QTT2 dengan harga PTT2.

Pasar Tahu Tempe                                            Pasar Kedelai Impor

(a)                                                                           (b)

PTT STT SKI

PKI

PTT2

PKI2

PTT1

PKI2

DTT2 DKI2

DTT1 DKI1

QTT1 QTT2 QTT QKI1 QKI2 QKI

Gambar 1.1. Keseimbangan Parsial Pasar

Dengan kesimbangan yang terjadi di pasar kedelai impor, harga keseimbangan adalah PKI dengan jumlah kedelai yang terjual QKI. Di sisi lain, sejumlah kedelai impor ini cukup untuk menghasilkan tahu tempe sejumlah QTT dengan harga tahu tempe PTT.

Misalkan asumsikan terdapat perubahan dalam pengelolaan tahu tempe di mana saat ini tahu tempe bisa diproduksi dengan menggunakan kedelai lokal sebagai pengganti kedelai impor. Gambar 1.2 (a), (b), dan (c) menunjukkan masing-masing pasar kedelai lokal, tahu tempe dan kedelai impor.

Pasar Kedelai Lokal Pasar Tahu Tempe

(a)                                                                        (b)

PKL

SKL1 STT1

PTT

SKL2 STT2

PTT1

PKL1 PTT2

PKL2

DKL DTT

QKL1 QKL2 QKL QTT1   QTT2 QTT

Pasar Kedelai Impor

PKI (c)

SKI

PKI1

PKI2

DKI1

DKI2

QKI2 QKI1 QKI

Gambar 1.2 Keseimbangan Umum Antarpasar

Pada awalnya, pasar kedelai lokal berada pada posisi keseimbangan harga PKL1 dan kuantitas keseimbangan QKL1. Sebagai dampak adanya perbaikan teknik produksi kedelai lokal, secara cepat penawarannya akan meningkat, yang akan ditunjukkan dengan bergesernya kurva penawaran menuju STT2 pada gambar 1.2 (b). Hal ini pada gilirannya akan mendorong harga kedelai lokal turun menuju PKL2 yang memberikan insentif yang lebih tinggi untuk produksi tahu tempe. Sebagai akibatnya, penawaran tahu tempe meningkat dan akan mendorong harga tahu tempe turun menuju PTT2 sebagaimana ditunjukkan pada gambar 1.2 (b). Karena harga tahu tempe turun sedangkan harga kedelai impor konstan, maka industri tahu tempe akan menggunakan kedelai lokal lebih banyak untuk menggantikan kedelai agar bisa menutup harga tahu tempe yang rendah. Hal ini berakibat pada menurunnya permintaan kedelai impor sebagaimana ditunjukkan pada gambar 1.2 (c).





FUNGSI UANG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

29 04 2010

Oleh: Dr. (Cand) Muhaimin, S. Ag, M. I. S.

A.  PENDAHULUAN

Moneter dalam banyak buku teks ekonomi didefinisikan sebagai uang. Oleh karena itu fokus utama pembahasan dalam kebijakan moneter adalah mengenai peranan uang dalam perekonomian, baik mengenai teori-teori tentang uang, pengelolaan, kebijakan, instrumen maupun institusi yang menjadikan uang sebagai objek aktifitasnya.

Peranan Uang Dalam Perekonomian Uang, merupakan materi yang sangat berharga dan sangat ‘diagungkan’ di dunia. Perekonomian modern tidak dapat dipisahkan dengan pentingnya uang. Uang ibarat darah dalam tubuh manusia, tanpa uang, perekonomian tidak akan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Secara sederhana uang didefinisikan segala sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai alat bantu dalam pertukaran. Secara hukum, uang adalah sesuatu yang dirumuskan oleh undang-undang sebagai uang. Jadi segala sesuatu dapat diterima sebagai uang jika ada aturan atau hukum yang menunjukkan bahwa sesuatu itu dapat digunakan sebagai alat tukar.

Fungsi utama uang dalam teori ekonomi konvensional adalah:

  1. Sebagai alat tukar (medium of exchange) uang dapat digunakan sebagai alat untuk mempermudah pertukaran.
  2. Sebagai alat kesatuan hitung (unit of Account) untuk menentukan nilai/ harga sejenis barang dan sebagai perbandingan harga satu barang dengan barang lain.
  3. Sebagai alat penyimpan/penimbun kekayaan (Store of Value) dapat dalam bentuk uang atau barang.

Ada beberapa teori yang digunakan untuk menjelaskan prilaku uang dalam ekonomi konvensional, antara lain:

  1. Teori Moneter Klasik. Teori permintaan uang klasik tercermin dalam teori kuantitas uang (MV = PT). Keberadaan uang tidak dipengaruhi oleh suku bunga, tetapi ditentukan oleh kecepatan perputaran uang tersebut.
  2. Teori Keynes. Menurut Keynes, motif seseorang untuk memegang uang ada tiga tujuan yaitu: Transaction motive, Precautionary motive (keperluan berjaga-jaga) dan Speculative motive. Motif transaksi dan berjaga-jaga ditentukan oleh tingkat pendapatan, sedangkan motif spekulasi ditentukan oleh tingkat suku bunga.
  3. Konsep Time Value of Money. Dua hal yang menjadi alasan munculnya konsep ini adalah : presence of inflation dan preference present consumption to future consumption.

Dalam ekonomi Islam, fungsi uang yang diakui hanya sebagai alat tukar medium of exchange dan kesatuan hitung (unit of account). Uang itu sendiri tidak memberikan kegunaan/manfaat, akan tetapi fungsi uanglah yang memberikan kegunaan. Uang menjadi berguna jika ditukar dengan benda yang nyata atau jika digunakan untuk membeli jasa. Oleh karena itu uang tidak bisa menjadi komoditi/barang yang dapat diperdagangkan.

Dalam konsep ekonomi Islam uang adalah milik masyarakat (money is goods public). Barang siapa yang menimbun uang atau dibiarkan tidak produktif berarti mengurangi jumlah uang beredar yang dapat mengakibatkan tidak jalannya perekonomian. Jika seseorang sengaja menumpuk uangnya tidak dibelanjakan, sama artinya dengan menghalangi proses atau kelancaran jual beli. Implikasinya proses pertukaran dalam perekonomian terhambat. Disamping itu penumpukan uang/harta juga dapat mendorong manusia cenderung pada sifat-sifat tidak baik seperti tamak, rakus dan malas beramal (zakat, infak dan sadaqah). Sifat-sifat tidak baik ini juga mempunyai imbas yang tidak baik terhadap kelangsungan perekonomian. Oleh karenanya Islam melarang penumpukan / penimbunan harta, memonopoli kekayaan, “al kanzu” sebagaimana telah disebutkan dalam Al-Qur’an:

* $pkš‰r’¯»tƒ tûïÏ%©!$# (#þqãZtB#uä ¨bÎ) #ZŽÏWŸ2 šÆÏiB ͑$t6ômF{$# Èb$t7÷d”9$#ur tbqè=ä.ù’u‹s9 tAºuqøBr& Ĩ$¨Y9$# È@ÏÜ»t6ø9$$Î/ šcr‘‰ÝÁtƒur `tã È@‹Î6y™ «!$# 3 šúïÏ%©!$#ur šcrã”É\õ3tƒ |=yd©%!$# spžÒÏÿø9$#ur Ÿwur $pktXqà)ÏÿZム’Îû È@‹Î6y™ «!$# Nèd÷ŽÅe³t7sù A>#x‹yèÎ/ 5OŠÏ9r& ÇÌÍÈ tPöqtƒ 4‘yJøtä† $ygøŠn=tæ ’Îû ͑$tR zO¨Zygy_ 2”uqõ3çGsù $pkÍ5 öNßgèd$t6Å_ öNåkæ5qãZã_ur öNèdâ‘qßgàßur ( #x‹»yd $tB öNè?÷”t\Ÿ2 ö/ä3Å¡àÿRL{ (#qè%rä‹sù $tB ÷LäêZä. šcrâ“ÏYõ3s? ÇÌÎÈ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”.[1]

tPöqtƒ 4‘yJøtä† $ygøŠn=tæ ’Îû ͑$tR zO¨Zygy_ 2”uqõ3çGsù $pkÍ5 öNßgèd$t6Å_ öNåkæ5qãZã_ur öNèdâ‘qßgàßur ( #x‹»yd $tB öNè?÷”t\Ÿ2 ö/ä3Å¡àÿRL{ (#qè%rä‹sù $tB ÷LäêZä. šcrâ“ÏYõ3s? ÇÌÎÈ

”pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: “Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.”[2]

Disamping itu uang uang disimpan yang tidak dimanfatkan disektor produktif (idle asset) jumlahnya akan semakin berkurang karena adanya kewajiban zakat bagi umat Islam. Oleh karena itu uang harus berputar (Money as flow consept). Islam sangat menganjurkan bisnis/perdagangan, investasi disektor riil.. Uang yang berputar untuk produksi akan dapat menimbulkan kemakmuran dan kesehatan ekonomi masyarakat.

Teori konvensional meyakini bahwa uang saat ini lebih bernilai dibanding uang di masa depan (Economic value of time vs time value of money). Teori ini berangkat dari pemahaman bahwa uang sesuatu yang sangat berharga dan dapat berkembang dalam suatu waktu tertentu. Dengan memegang uang orang dihadapkan pada risiko berkurangnya nilai uang akibat inflasi. Sedangkan jika menyimpan uang dalam bentuk surat berharga, pemilik uang akan mendapatkan bunga yang diperkirakan diatas inflasi yang terjadi.

Teori time value of money tampak tidak akurat, karena setiap investasi selalu mempunyai kemungkinan mendapat hasil positif, negatif bahkan tidak mendapat apa-apa. Dalam teori keuangan hal ini dikenal dengan istilah risk-return relation. Disamping itu kondisi ekonomi tidak selalu menghadapi masalah inflasi. Keberadaan deflasi yang seharusnya menjadi alasan munculnya negative time value of money diabaikan oleh teori konvensional.

Ekonomi Islam memandang waktulah yang memiliki nilai ekonomis (penting). Pentingnya waktu disebutkan Allah dalam Al-Qur’an:

ΎóÇyèø9$#ur ÇÊÈ ¨bÎ) z`»|¡SM}$# ’Å”s9 AŽô£äz ÇËÈ žwÎ) tûïÏ%©!$# (#qãZtB#uä (#qè=ÏJtãur ÏM»ysÎ=»¢Á9$# (#öq|¹#uqs?ur Èd,ysø9$$Î/ (#öq|¹#uqs?ur Ύö9¢Á9$$Î/ ÇÌÈ

“Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran”.[3]

Kuantitas waktu yang dimiliki setiap orang sama yaitu 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu. Namun nilai dari waktu itu akan berbeda dari satu orang keorang lainnya, tergantung pada bagaimana seseorang memanfaatkan waktunya. Semakin efektif dan efisien, maka akan semakin tinggi nilai waktunya. Efektif dan efisien akan mendatangkan keuntungan dunia dan akhirat. Dengan demikian uang tidak memiliki nilai waktu, namun waktulah yang memiliki nilai ekonomis (economic value of time), dengan catatan bila waktu tersebut dimanfaatkan secara baik. Implikasinya, dalam bisnis akan selalu dihadapkan risiko untung dan rugi yang tidak dapat dipastikan dimasa yang akan datang, usaha yang dilakukan oleh manusia dengan sungguh-sungguh akan mendapatkan hasil yang terbaik.

B. FUNGSI UANG DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Firman Allah SWT:

* $pkš‰r’¯»tƒ tûïÏ%©!$# (#þqãZtB#uä ¨bÎ) #ZŽÏWŸ2 šÆÏiB ͑$t6ômF{$# Èb$t7÷d”9$#ur tbqè=ä.ù’u‹s9 tAºuqøBr& Ĩ$¨Y9$# È@ÏÜ»t6ø9$$Î/ šcr‘‰ÝÁtƒur `tã È@‹Î6y™ «!$# 3 šúïÏ%©!$#ur šcrã”É\õ3tƒ |=yd©%!$# spžÒÏÿø9$#ur Ÿwur $pktXqà)ÏÿZム’Îû È@‹Î6y™ «!$# Nèd÷ŽÅe³t7sù A>#x‹yèÎ/ 5OŠÏ9r& ÇÌÍÈ

“…… orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.” (QS.9/ At-Taubah: 34)

Dalam masyarakat yang maju, dikenal alat pertukaran dan satuan pengukur nilai untuk melakukan sebuah transaksi. Islam telah mengenal alat pertukaran dan pengukur nilai tersebut, bahkan Al Quran secara eksplisit menyatakan alat pengukur nilai tersebut berupa emas dan perak dalam berbagai ayat. Para fuqaha menafsirkan emas dan perak tersebut sebagai uang dinar dan dirham.

Dalam sejarah perekonomian Islam, uang sebagai alat pertukaran dan pengukur nilai tersebut, telah dicetak sejak zaman Khalifah Umar dan Utsman, bahkan mata uang yang dicetak pada masa Khalifah Ali masih tersimpan dalam sebuah museum di Paris. Hal ini menunjukkan bahwa dunia Islam telah mengenal mata uang jauh sebelum Adam Smith, Bapak Ekonomi Konvensional, menulis buku “The Wealth of Nations” pada tahun 1766.

Abu Hamid al-Ghazali dalam kitabnya “Ihya Ulumuddin” yang ditulis pada awal abad ke-11 telah membahas fungsi uang dalam perekonomian. Beliau menjelaskan, bahwa ada kalanya seseorang mempunyai sesuatu yang tidak dibutuhkannya dan membutuhkan sesuatu yang tidak dimilikinya. Dalam ekonomi barter, transaksi hanya terjadi jika kedua pihak mempunyai dua kebutuhan sekaligus, yakni pihak pertama membutuhkan barang pihak kedua dan sebaliknya pihak kedua membutuhkan barang pihak pertama, misalnya seseorang mempunyai onta dan membutuhkan kain.

Menurut al-Ghazali, walaupun dalam ekonomi barter, dibutuhkan suatu alat pengukur nilai yang disebut sebagai “uang”. Sebagaimana contoh di atas, misalnya nilai onta adalah 100 dinar dan kain senilai 1 dinar. Dengan adanya uang sebagai alat pengukur nilai, maka uang akan berfungsi sebagai media penukaran.

Namun demikian, uang tidak dibutuhkan untuk uang itu sendiri, artinya uang diciptakan untuk memperlancar pertukaran dan menetapkan nilai yang wajar dari pertukaran tersebut. Menurut al-Ghazali, uang diibaratkan cermin yang tidak mempunyai warna, tetapi dapat merefleksikan semua warna, yang maksudnya adalah uang tidak mempunyai harga, tetapi merefleksikan harga semua barang, atau dalam istilah ekonomi klasik disebutkan bahwa uang tidak memberikan kegunaan langsung (direct utility function), yang artinya adalah jika uang digunakan untuk membeli barang, maka barang itu yang akan memberikan kegunaan.

Pembahasan mengenai uang juga terdapat dalam kitab “Muqaddimah” yang ditulis oleh Ibnu Khaldun pada abad ke-14. Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa kekayaan suatu negara tidak ditentukan oleh banyaknya uang di negara tersebut, tetapi ditentukan oleh tingkat produksi negara tersebut dan neraca pembayaran yang positif. Apabila suatu negara mencetak uang sebanyak-banyaknya, tetapi bukan merupakan refleksi pesatnya pertumbuhan sector produksi, maka uang yang melimpah tersebut tidak ada nilainya. Sektor produksi merupakan motor penggerak pembangunan suatu negara karena akan menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan pekerja, dan menimbulkan permintaan (pasar) terhadap produksi lainnya.

Menurut Ibnu Khaldun, jika nilai uang tidak diubah melalui kebijaksanaan pemerintah, maka kenaikan atau penurunan harga barang semata-mata akan ditentukan oleh kekuatan penawaran (supply) dan permintaan (demand), sehingga setiap barang akan memiliki harga keseimbangan. Misalnya, jika di suatu kota makanan yang tersedia lebih banyak daripada kebutuhan, maka harga makanan akan murah, demikian pula sebaliknya. Inflasi (kenaikan) harga semua atau sebagian besar jenis barang tidak akan terjadi karena pasar akan mencari harga keseimbangan setiap jenis barang, karena jika satu barang harganya naik, namun karena tidak terjangkau oleh daya beli, maka harga akan turun kembali.

Merujuk kepada Al-Quran, al-Ghazali berpendapat bahwa orang yang menimbun uang adalah seorang penjahat, karena menimbun uang berarti menarik uang secara sementara dari peredaran. Dalam teori moneter modern, penimbunan uang berarti memperlambat perputaran uang. Hal ini berarti memperkecil terjadinya transaksi, sehingga perekonomian menjadi lesu. Selain itu, al-Ghazali juga menyatakan bahwa mencetak atau mengedarkan uang palsu lebih berbahaya daripada mencuri seribu dirham, karena mencuri adalah suatu perbuatan dosa, sedangkan mencetak dan mengedarkan uang palsu dosanya akan terus berulang setiap kali uang palsu itu dipergunakan dan akan merugikan siapapun yang menerimanya dalam jangka waktu yang lebih panjang.

Menurut konsep ekonomi Syariah, uang adalah uang, bukan capital, sementara dalam konsep ekonomi konvensional, konsep uang tidak begitu jelas, misalnya dalam buku “Money, Interest and Capital” karya Colin Rogers, uang diartikan sebagai uang dan capital secara bergantian, sedangkan dalam konsep ekonomi Syariah uang adalah sesuatu yang bersifat flow concept dan merupakan public goods, sedangkan capital bersifat stock concept dan merupakan private goods. Uang yang mengalir adalah public goods, sedangkan yang mengendap merupakan milik seseorang dan menjadi milik pribadi (private good).

Islam, telah lebih dahulu mengenal konsep public goods, sedangkan dalam ekonomi konvensional konsep tersebut baru dikenal pada tahun 1980-an seiring dengan berkembangnya ilmu ekonomi lingkungan yang banyak membicarakan masalah externalities, public goods dan sebagainya. Konsep publics goods tercermin dalam sabda Rasulullah SAW, yakni “Tidaklah kalian berserikat dalam tiga hal, kecuali air, api, dan rumput.

Persamaan fungsi uang dalam sistem ekonomi Syariah dan konvensional adalah uang sebagai alat pertukaran (medium of exchange) dan satuan nilai (unit of account), sedangkan perbedaannya ekonomi konvensional menambah satu fungsi lagi sebagai penyimpan nilai (store of value) yang kemudian berkembang menjadi “motif money demand for speculation” yang merubah fungsi uang sebagai salah satu komoditi perdagangan. Jauh sebelumnya, Imam al-Ghazali telah memperingatkan bahwa “Memperdagangkan uang ibarat memenjarakan fungsi uang, jika banyak uang yang diperdagangkan, niscaya tinggal sedikit uang yang dapat berfungsi sebagai uang.”

Dengan demikian, dalam konsep Islam, uang tidak termasuk dalam fungsi utilitas karena manfaat yang kita dapatkan bukan dari uang itu secara langsung, melainkan dari fungsinya sebagai perantara untuk mengubah suatu barang menjadi barang yang lain. Dampak berubahnya fungsi uang dari sebagai alat tukar dan satuan nilai mejadi komoditi dapat kita rasakan sekarang, yang dikenal dengan teori “Bubble Gum Economic”.

Namun sebenarnya, dampak tersebut sudah diingatkan oleh Ibnu Tamiyah yang lahir di zaman pemerintahan Bani Mamluk tahun 1263. Ibnu Tamiyah dalam kitabnya “Majmu’ Fatwa Syaikhul Islam” menyampaikan lima butir peringatan penting mengenai uang sebagai komoditi, yakni :

1.  Perdagangan uang akan memicu inflasi;

2.  Hilangnya kepercayaan orang terhadap stabilitas nilai mata uang akan mengurungkan niat orang untuk melakukan kontrak jangka panjang, dan menzalimi golongan masyarakat yang berpenghasilan tetap seperti pegawai/ karyawan;

3. Perdagangan dalam negeri akan menurun karena kekhawatiran stabilitas nilai uang;

4. Perdagangan internasional akan menurun;

5. Logam berharga (emas & perak) yang sebelumnya menjadi nilai intrinsic mata uang akan mengalir keluar negeri.

Perdagangan uang adalah salah satu bentuk riba yang lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Untuk itu, marilah kita kembali kepada fungsi uang yang sebenarnya yang telah dijalankan dalam konsep Islam, yakni sebagai alat pertukaran dan satuan nilai, bukan sebagai salah satu komoditi, dan menyadari bahwa sesungguhnya uang itu hanyalah sebagai perantara untuk menjadikan suatu barang kepada barang yang lain.

Dengan demikian, maka dalam praktek sebuah Bank Syariah yang benar, Bank bukan menjual-belikan uang tetapi adalah menjual-belikan barang dan atau berbagi hasil dalam sebuah kemitraan usaha guna menghindari perubahan fungsi uang dari alat pertukaran dan satuan nilai menjadi komoditi.[4]

C.   PANDANGAN AL-GAZALI DAN IBNU KHALDUN TENTANG FUNGSI UANG DALAM ISLAM

Abu Hamid al-Ghazali dalam kitabnya “Ihya Ulumuddin” telah membahas fungsi uang dalam perekonomian. Beliau menjelaskan, bahwa ada kalanya seseorang mempunyai sesuatu yang tidak dibutuhkannya dan membutuhkan sesuatu yang tidak dimilikinya. Dalam ekonomi barter, transaksi hanya terjadi jika kedua pihak mempunyai dua kebutuhan sekaligus, yakni pihak pertama membutuhkan barang pihak kedua dan sebaliknya pihak kedua membutuhkan barang pihak pertama, misalnya seseorang mempunyai onta dan membutuhkan kain. Menurut Al-Ghazali, walaupun dalam ekonomi barter dibutuhkan suatu alat  pengukur nilai yang disebut sebagai “uang”. Sebagaimana contoh di atas, misalnya nilai onta adalah 1000 dinar dan kain senilai  1 dinar. Dengan adanya uang sebagai alat pengukur nilai, maka uang akan berfungsi sebagai media penukaran.

Namun demikian, uang tidak dibutuhkan untuk uang itu sendiri, artinya uang diciptakan untuk memperlancar pertukaran dan menetapkan nilai yang wajar dari pertukaran tersebut. Menurut al-Ghazali, uang diibaratkan cermin yang tidak mempunyai warna, tetapi dapat merefleksikan semua warna. Maksudnya adalah uang tidak mempunyai harga, tetapi merefleksikan harga semua barang. Dalam istilah ekonomi klasik disebutkan bahwa uang tidak memberikan kegunaan langsung (direct utility function), yang artinya adalah jika uang digunakan untuk membeli barang, maka barang itu yang akan memberikan kegunaan.

Pembahasan mengenai uang juga terdapat dalam kitab “Muqaddimah” yang ditulis oleh Ibnu Khaldun. Beliau menjelaskan bahwa kekayaan suatu negara tidak ditentukan oleh banyaknya uang di negara tersebut, tetapi ditentukan oleh tingkat produksi negara tersebut dan neraca pembayaran yang positif. Apabila suatu negara mencetak uang sebanyak-banyaknya, tetapi bukan merupakan refleksi pesatnya pertumbuhan sektor produksi, maka uang yang melimpah tersebut tidak ada nilainya. Sektor produksi merupakan motor penggerak pembangunan suatu negara karena akan menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan pekerja, dan menimbulkan permintaan (pasar) terhadap produksi lainnya.

Menurut Ibnu Khaldun, jika nilai uang tidak diubah melalui kebijaksanaan pemerintah, maka kenaikan atau penurunan harga barang semata-mata akan ditentukan oleh kekuatan penawaran (supply) dan permintaan (demand), sehingga setiap barang akan memiliki harga keseimbangan. Misalnya, jika di suatu kota makanan yang tersedia lebih banyak daripada kebutuhan, maka harga makanan akan murah, demikian pula sebaliknya. Inflasi (kenaikan) harga semua atau sebagian besar jenis barang tidak akan terjadi karena pasar akan mencari harga keseimbangan setiap jenis barang. Apabila satu barang harganya naik, namun karena tidak terjangkau oleh daya beli, maka harga akan turun kembali.

Merujuk kepada Al-Quran, al-Ghazali berpendapat bahwa orang yang menimbun uang adalah seorang penjahat, karena menimbun uang berarti menarik uang secara sementara dari peredaran. Dalam teori moneter modern, penimbunan uang berarti memperlambat perputaran uang. Hal ini berarti memperkecil terjadinya transaksi, sehingga perekonomian menjadi lesu. Selain itu, al-Ghazali juga menyatakan bahwa mencetak atau mengedarkan uang palsu lebih berbahaya daripada mencuri seribu dirham. Mencuri adalah suatu perbuatan dosa, sedangkan mencetak dan mengedarkan uang palsu dosanya akan terus berulang setiap kali uang palsu itu dipergunakan dan akan merugikan siapapun yang menerimanya dalam jangka waktu yang lebih panjang.

D.  FUNGSI UANG : ISLAMI VERSUS KONVENSIONAL

Menurut konsep Ekonomi Islam, uang adalah uang, bukan capital, sementara dalam konsep ekonomi konvensional, konsep uang tidak begitu jelas. Misalnya dalam buku “Money, Interest and Capital” karya Colin Rogers, uang diartikan sebagai uang dan capital secara bergantian. Sedangkan dalam konsep ekonomi Syariah uang adalah sesuatu yang bersifat flow concept dan merupakan public goods. Capital bersifat stock concept dan merupakan private goods.  Uang yang mengalir adalah public goods, sedangkan yang mengendap merupakan milik seseorang dan menjadi milik pribadi (private good).

Islam, telah lebih dahulu mengenal konsep public goods, sedangkan dalam ekonomi konvensional konsep tersebut baru dikenal pada tahun 1980-an seiring dengan berkembangnya ilmu ekonomi lingkungan yang banyal membicarakan masalah externalities, public goods dan sebagainya. Konsep publics goods tercermin dalam sabda Rasulullah SAW, yakni “Tidaklah kalian berserikat dalam tiga hal, kecuali air, api, dan rumput.”

Persamaan fungsi uang dalam sistem Ekonomi Islam dan Konvensional adalah uang sebagai alat pertukaran (medium of exchange) dan satuan nilai (unit of account). Perbedaannya adalah ekonomi konvensional menambah  satu fungsi lagi sebagai penyimpan nilai (store of value) yang kemudian berkembang menjadi motif money demand for speculation, yang merubah fungsi uang sebagai salah satu komoditi perdagangan. Jauh sebelumnya, Imam al-Ghazali telah memperingatkan bahwa “Memperdagangkan uang ibarat memenjarakan fungsi uang, jika banyak uang yang diperdagangkan, niscaya tinggal sedikit uang yang dapat berfungsi sebagai uang.”

Dengan demikian, dalam konsep Islam, uang tidak termasuk dalam fungsi utilitas karena manfaat yang kita dapatkan bukan dari uang itu secara langsung, melainkan dari fungsinya sebagai perantara untuk mengubah suatu barang menjadi barang yang lain. Dampak berubahnya fungsi uang dari sebagai alat tukar dan satuan nilai mejadi komoditi dapat kita rasakan sekarang, yang dikenal dengan teori “Bubble Gum Economic”.

E. ANALISIS TERHADAP FUNGSI UANG DALAM EKONOMI ISLAM DAN KONVENSIONAL.

Kesalahan besar ekonomi konvensional ialah menjadikan uang sebagai komoditas, sehingga keberadaan uang saat ini lebih banyak diperdagangkan daripada digunakan sebagai alat tukar dalam perdagangan. Lembaga perbankan konvensional juga menjadikan uang sebagai komoditas dalam proses pemberian kredit. Instrumen yang digunakan adalah bunga (interest). Uang yang memakai instrumen bunga telah menjadi lahan spekulasi empuk bagi banyak orang di muka bumi ini. Kesalahan konsepsi itu berakibat fatal terhadap krisis hebat dalam perekonomian sepanjang sejarah, khususnya sejak awal abad 20 sampai sekarang. Ekonomi berbagai negara di belahan bumi ini tidak pernah lepas dari terpaan krisis dan ancaman krisis berikutnya pasti akan terjadi lagi.

Islam memandang uang hanya sebagai alat tukar (medium of exchange), bukan sebagai barang dagangan (komoditas) yang diperjualbelikan seperti sekarang ini. Ketentuan ini telah banyak dibahas ulama seperi Ibnu Taymiyah, Al-Ghazali, Al-Maqrizi, Ibnu Khaldun dan lain-lain. Hal dipertegas lagi Choudhury dalam bukunya “Money in Islam: a Study in Islamic Political Economy”, bahwa konsep uang tidak diperkenankan untuk diaplikasikan pada komoditi, sebab dapat merusak kestabilan moneter sebuah negara.[5]

Oleh karena itu motif permintaan akan uang adalah untuk memenuhi kebutuhan transaksi (money demand for transaction), bukan untuk spekulasi. Islam juga sangat menganjurkan penggunaan uang dalam pertukaran karena Rasulullah telah menyadari kelemahan dari salah satu bentuk pertukaran di zaman dahulu yaitu barter (bai’ al muqayyadah), dimana barang saling dipertukarkan. Menurut Afzalur Rahman, Rasulullah Saw menyadari akan kesulitan-kesulitan dan kelemahan – kelemahan akan sistim pertukaran ini, lalu beliau ingin menggantinya dengan sistim pertukaran melalui uang. Oleh karena itu beliau menekankan kepada para sahabat untuk menggunakan uang dalam transaksi-transaksi mereka.

Hal ini dapat dijumpai dalam hadits-hadits antara lain seperti diriwayatkan oleh Ata Ibn Yasar, Abu Said dan Abu Hurairah, dan Abu Said Al Khudri.

Dari Abu Said r.a, katanya : “Pada suatu ketika, Bilal datang kepada Rasulullah saw membawa kurma Barni. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepadanya, “Kurma dari mana ini ?” Jawab Bilal, “Kurma kita rendah mutunya. Karena itu kutukar dua gantang dengan satu gantang kurma ini untuk pangan Nabi SAW.” Maka bersabda Rasulullah SAW, lnilah yang disebut riba. Jangan sekali-kali engkau lakukan lagi. Apabila engkau ingin membeli kurma (yang bagus), jual lebih dahulu kurmamu (yang kurang bagus) itu, kemudian dengan uang penjualan itu beli kurma yang lebih bagus.” (H.R Bukhari Muslim).

Dari hadits di atas dapat dipahami bahwa Nabi Saw memerintahkan agar menjuall kurma (yang kurang bagus) terlebih dahulu, kemudian uang penjualan itu digunakan untuk membeli kurma yang berkualitas bagus tadi. Jadi Nabi saw melarang menukar secara langsung 2 sha’ kurma kurang bagus dengan 1 sha’ kurma yang berkualitas bagus.

Rasulullah Saw tidak menyetujui transaksi-transaksi dengan sistim barter, karena itu beliau menganjurkan penggunaan uang sebagai alat tukar.

Sementara itu, menurut Dr. Rif at al-‘Audi, dalam bukunya Min al-Turats al-Iqtishad li al-Muslimin, bahwa uang merupakan konsep aliran (flow concept) yaitu yang tidak bisa dijadikan komoditas[6], sedangkan capital bersifat konsep persediaan (stock concept). Dalam ekonomi konvensional terdapat beberapa pengertian seperti yang diungkapkan oleh Frederick Mishkin dalam bukunya Economiss of Money, Banking and Financial Institutionas.

Islam tidak mengenal konsep time value of money (yang popular dengan istilah—time is money), tetapi Islam mengenal konsep economic value of time yang artinya bahwa yang bernilai adalah waktunya itu sendiri. Islam memperbolehkan pendapatan harga tangguh bayar lebih tinggi dari pada bayar tunai. Yang lebih menarik adalah dibolehkannya penetapan harga tangguh yang lebih tinggi itu sama sekali bukan disebabkan time value of money, namun karena semata-mata karena ditahannya aksi penjualan barang. Sebagai contoh, bila barang dijual tunai dengan untung Rp.500,- maka penjualan dapat membeli lagi dan menjualnya kemudian sehingga dalam satu hari itu keuntungannya Rp.1000,- sedangkan bila dijual tangguh bayar maka hak Penjual jadi tertahan, sehingga ia tidak dapat membeli lagi dan menjual lagi, akibat lebih jauh itu, hak dari keluarga dan anak Penjual untuk makan malam tertahan pada pembeli. Alasan Inilah, yaitu tertahannya hak penjual yang telah memenuhi Kewajiban (penyerahan barang) maka Islam membolehkan harga tangguh lebih tinggi dari pada harga tunai. Adapun motif permintaan akan uang—dalam Islam—adalah untuk memenuhi kebutuhan transaksi (money demand for transaction).

Dalam konsep Islam, tidak dikenal money demand for speculation, karena spekulasi tidak diperkenankan. Lain halnya dengan sistem konvensional yang tentunya membuka peluang lebar-lebar dengan kebolehan dalam memberikan bunga atas harta. Islam malah menjadikan uang (harta) sebagai objek zakat, uang adalah milik masyarakat sehingga menimbun uang dibawah bantal atau dibiarkan tidak produktif dilarang, karena hal itu mengurangi jumlah uang yang beredar dimasyarakat.

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan uang merupakan alat-tukar yang meringankan beban manusia dalam pelaksanaan tukar-menukar, sebab uang itu berguna bagi umum dan dapat digunakan oleh umum. Dengan redaksi lain bahwa uang merupakan segala sesuatu yang diterima umum diterima sebagai alat penukar. Dalam ekonomi konvensional uang ‘seolah-olah’ dijadikan manusia sebagai, “tuhan”, Dimana masyarakat memandang uang adalah segalanya, sebagai alat yang penting dan diletakkan sebagai nomor wahid. Manusia kian berpacu dalam mencari uang. Kekayaan diukur dengan banyak sedikitnya uang. Bahkan kesenangan seolah-olah dilukiskan dengan memiliki uang. Hal ini yang memacu ekonomi konvensional sebab memandang uang sebagai medium of exchange juga sebagai store of value / wealth. Lain halnya dimensi ekonomi Islam bahwa uang merupakan segala sesuatu yang umum diterima dan dinilai hanya sebagai alat penukar (medium of exchange) bukan sebagai alat penimbun kekayaan (store of wealth / value).

Banyak lagi perbedaan yang prinsipil di antara kedua konsep ekonomi tersebut, antara lain : bahwa menurut Islam uang adalah public good, sedangkan dalam ekonomi konvensional adalah private goods. Uang sebagai public good, berarti bahwa uang pada dasarnya secara fungsional adalah milik umum, karena itu uang harus beredar di dalam perekonomian. Uang tidak boleh ditimbun (iktinaz); uang tidak boleh idle (menganggur), ia harus diproduktifkan dalam bisnis riil, seperti melalui investasi mudharabah atau musyarakah. Uang yang ditimbun akan membuat perekonomian lesu darah. Karena itu Imam Ghazali melarang menjadikan uang dinar dan dirham menjadi perhiasaan, karena menjadikannya sebagai perhiasaan berarti menarik uang dari peredaran dan memenjarakan uang. Bila uang terpenjara, itu berakibat buruk bagi perekonomian. Jadi, menurut ekonomi Islam, uang adalah flow concept, bukan stock concept sebagaimana dalam ekonomi konvensional.

Dalam Islam, uang bagaikan air yang mengalir. Air yang tidak mengalir akan menimbulkan penyakit. Untuk itulah uang harus senantiasa terus berputar secara alami dalam perekonomian, semakin cepat uang berputar dalam perekonomian maka akan semakin tinggi pendapatan masyarakat, maka akan semakin baik perekonomian. Bagi mereka yang tidap dapat mengaktifkan hartanya, ‘lagi-lagi’ Islam sangat menganjurkan untuk melakukan investasi dengan perinsip mudharabah atau musyarakah. Dalam hal ini Nabi bersabda, Ketahuilah, Siapa saja di antara kamu yang memelihara harta anak yatim, sedangkan anak yatim itu memiliki uang (dinar-dirham), maka bisniskanlah, jangan dibiarkan idle, sehingga nanti uang itu habis dimakan sedeqah/zakat

Persamaan dan perbedaan pandangan mengenai uang antara ekonomi konvensional dan ekonomi Islam di atas, tentu meninggalkan pertanyaan apakah masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Marilah kita mengkritisi peran dan fungsi uang yang pada akhirnya memunculkan ide bunga pada kasus yang terdapat di ekonomi konvensional, terutama fungsi uang sebagai alat penyimpan daya beli atau pengukur nilai kekayaan dan sebagai standar pembayaran yang ditangguhakan, sebab peran uang yang lain seperti sebagai alat tukar atau media pertukaran dan sebagai satuan hitung bisa diterima dalam ekonomi Islam.

Menurut ekonomi Islam uang adalah sebagai fasilitator atau mediasi pertukaran atau medium of exchange dan bukan komoditas yang dapat dipertukarkan dan disimpan sebagai asset dan kekayaan individu. Persoalan timbul ketika uang dianggap sebagai alat penyimpan nilai atau store of value. Dengan demikian uang dianggap sebagai kekayaan yang dimiliki secara pribadi, padahal uang adalah milik umum atau public property yang harus selalu disirkulasikan.

Bila uang sudah dianggap sebagai alat penyimpan nilai dan kekayaan, maka akan banyak sekali terjadi penimbunan-penimbunan dan pemegangan uang secara spekulatif yang berakibat kepada terhambatnya arus pertukaran komoditas, barang dan jasa di dalam perekonomian. Hal ini karena secara teoritis, pemegangan uang secara spekulatif mengatakan bahwa orang dapat berpekulasi mengenai perubahan tigkat bunga di waktu yang akan datang termasuk perubahan harga obligasi di pasar obligasi. Bila seseorang mengharapkan tingkat bunga yang akan datang turun, maka lebih baik baginya untuk membeli obligasi yang berarti megurangi uang tunai yang dipegangnya, dengan harapan ia dapat memproleh keuntungan berupa capital gain berupa kenaikan nilai atau bunga obligasi yang dibelinya. Sebaliknya bila ia mengharapkan tingkat bunga yang akan datang naik, maka lebih baik baginya untuk menjual obligasi yang yang ia panyai dan menyimpan kekayaannya dalam bentuk uang, dengan harapan ia dapat menghindari kerugian berupa capital loss yang mungkin terjadi akibat turunnya harga obligasi yang ia punyai. Kenyataan inilah yang menghambat fungsi uang yang sesungguhnya sebagai alat tukar atau medium of exchange dan pada suatu titik tertentu dapat membuat instabilitas nilai mata uang yang disebabkan tidak berimbangnya permintaan dan penawaran uang di pasar. Inilah kelemahan pandangan ekonomi konvensional yang mengatakan bahwa fungsi dan peran uang adalah sebagai alat penyimpan nilai dan kekayaan. Dalam pandangan ekonomi Islam fungsi dan peran uang hanya sebagai alat pertukaran dan sebagai alat pengukur nilai, karena itu dalam ekonomi Islam uang tidak boleh dijadikan sebagai penyimpan kekayaan apalagi ditimbun dan diendapkan. Pada suatu tingkat teoritis ekonomi Islam memberikan remedi mengenai hal ini dengna cara penghapusan system bunga dan dikenakannya zakat pada uang yang tidak digunakan, sehingga diharapkan dapat mengurangi nafsu pemegangan uang secara spekulatif.

Mengapa hal itu dapat terjadi di dalam system perekonomian konvensional?  Jawabanya adalah bahwa uang dipaksakan untuk menjadi alat penyimpan nilai yang stabil, sehingga membuat orang yang memegang uang tunai untuk meminta premi liquiditas atau bunga untuk meminjamkan uangnya. Seharusnya peminjaman uang yang digunakan untuk kegiatan ekonomi tidak dikenakan bunga, karena memang uang di-design untuk menjadi alat pertukaran yang memang harus selalu bersirkulasi dalam kegiatan ekonomi. Sekali lagi pemaksaaan fungsi uang sebagai alat penyimpan nilai yang stabil akan berakibat kepada timbulnya bunga yang merupakan beban ekonomi bagi para pelaku ekonomi yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi atau high cost economy. Dampak pemaksaan fungsi uang sebagai alat penyimpan nilai kekayaan yang stabil –dengan penimbunan dan pemegangan uang secara spekulatif yang menimbulkan bunga ini- adalah terjadinya instabilitas dalam nilai mata uang, karena peredaran uang terganggu sehingga supply uang di pasar atau di masyarakat juga berkurang, selain itu adalah terjadinya fluktuasi output dan tingkat penyerapan tenaga kerja yang berakibat kepada timpangnya distribusi pendapatan.[7]

Dalam ekonomi konvensional bunga dianggap sebagai harga dari uang atau modal yang digunakan untuk kegiatan investasi. Padahal investasi belum tentu mendapatkan keuntungan dan bahwa setiap usaha pasti menghadapi kemungkinan untung rugi atau kemungkinan resiko kegagalan itu ada, sehingga pengembalian terhadap uang modal bisa saja berupa positive return atau zero return atau negative return,[8] sementara bunga bersifat positive return. Hal ini terjadi karena konsep ekonomi konvensional yang menganggap peran dan fungsi uang sebagi alat penyimpan kekayaan dan sebagai alat standar pembayaran di masa depan yang tentu saja memperhitungkan bunga. Dan dalam ekonomi konvensional uang adalah identik dengan modal yang apabila digunakan harus memperhitungkan rate of return dari penggunaan tersebut.

Sekarang marilah kita membuat hipotesa. Seandainya kita berhipotesa bahwa bunga dilarang sama sekali di dalam suatu perekonomian. Apa yang akan terjadi? Dalam keadaan seperti ini tentunya pemilik uang akan menggunakan uangnya baik untuk kegiatan konsumsi atau investasi. Dalam hal ini system Mudarabah atau Qirad akan memainkan peran yang signifikan dalam perkonomian, banyak orang yang berinvestasi di pasar saham untuk mendapatkan keuntungan bagi hasil dan sebagian lainnya melakukan usaha bisnisnya sendiri. Dalam situasi yang demikian problem akan timbul disisi penawaran uang atau supply of money, dimana para pemilik uang akan menimbun uang sebagai kekayaan yang paling liquid atau menyimpannya berupa emas dan komoditas lainnya yang tahan lama yang tidak terlalu memakan biaya. Ketika terjadi penimbunan semacam itu, pemerintah terpaksa harus menyediakan uang dan kekayaan sebanyak uang dan kekayaan yang ditimbun ditambah dengan uang yang akan diciptakan. Keadaan ini diperparah lagi oleh banyaknya permintaan akan uang di lembaga perbankan dengan bunga nol, sehingga pemerintah melalui otoritas keuangan negara harus menyediakan permintaan ini.  Dan jika permintaan uang melebihi penawarannya, maka yang terjadi adalah inflasi dikarenakan uang beredar terlalu banyak. Belum lagi mereka yang menimbun kekayaannya yang berupa saham dan emas yang siap menukarnya dengan uang menyebabkan peredaran uang di pasar begitu besar. Akibat dari semua ini adalah keterpurukan ekonomi dan masyarakat miskinlah yang paling banyak menanggung derita akibat dari keterpurukan ekonomi ini.

Sekarang misalnya, otoritas keuangan (Bank Sentral) bekerja keras untuk menata kembali manajemen lembaga keuangan dan perbankan bebas bunga dengan misalnya, memberikan kontrol yang ketat, -kemungkinan gagal dalam mengontrol lembaga-lembaga tersebut akan berakibat kepada krisis keuangan disebabkan kredit macet dan moral hazard atau mungkin secara diam-diam mereka akan memberlakukan system bunga- atau misalnya otoritas keuangan mewajibkan kepada majemen keuangan dan perbankan untuk melakukan study feasibilitas sebelum memberikan kredit berdasarkan kriteria bahwa (1) debitur menyerahkan jaminan keamanan (dalam pengembalian kredit), (2) proyek atau usaha yang akan dilakukan debitur atau pengusaha harus sejalan dengan rencana pembangunan ekonomi yang dicanangkan oleh pemerintah, hal ini belum tentu menjamin bahwa perekonomian akan berjalan dengan baik. Inilah mungkin kelemahan dari system perbankan bebas bunga atau bagi hasil, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa bila Islam dijalankan secara utuh dan keseluruhan atau kaffah, maka praktek-praktek yang tidak baik tersebut dapat dihindari

Untuk itu penyelesaiannya bukan saja hanya dengan menghapuskan bunga dalam system perekonomian dan menerapkan system bagi hasil misalnya dengan prinsip Mudarabah atau yang lainnya, tetapi yang lebih penting adalah rule of the game dari pada Islam secara kaffah harus dilaksanakan oleh semua pihak dan terutama oleh pelaku ekonomi. Islam telah memberikan peraturan dasar yang menurut Mahmud Abu Saud adalah sebagai berikut:[9]

  1. Work and Reward.

Artinya, setiap orang harus bekerja untuk memperoleh pendapatan. Tidak ada pendapatan tanpa bekerja dan tidak ada jaminan memperoleh keuntungan tanpa menghadapi resiko kerugian.

  1. Hoarding and Monopoly.

Artinya, tidak boleh seorangpun dalam kehidupan bermasyarakat untuk  melakukan penimbunan terhadap barang yang dibutuhkan oleh masyarakat atau memonopolinya, tetapi hendaknya disirkulasikannya diantara masyarakat.

  1. Depreciation.

Setiap komoditas harus depresiasi termasuk uang. Untuk menghindari penimbunan uang sebagai asset atau kekayaan harus didepresiasi dengan pembebanan pajak atau zakat 2,5%.

  1. Money as a Means of Exchange.

Artinya, uang hanyalah sebagai alat tukar dan bukan yang lainnya, sehingga uang tidak boleh diperjual belikan, meskipun terbuat dari emas atau perak.

  1. Interest is Riba.

Artinya, dalam ekonomi Islam bunga adalah riba dan tidak diperbolehkan.

  1. Social Solidarity.

Artinya, solidaritas dan saling menolong harus ditegakkan dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga kebutuhan hidup dapat dipenuhi oleh semua pihak dan menjunjung tinggi moral dan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil ‘alamin.

Inilah antara lain yang dapat dituliskan dari kelebihan dan kelemahan konsep uang dalam pandangan ekonomi konvensional dan ekonomi Islam. Dan sebagai pelengkap pembahasan mengenai uang ini, ada baiknya bagi kita mengetahui sifat dan karakter uang sebagaimana yang dituliskan oleh Mahmud Abu Saud sebagai berikut bahwa uang:[10]

  1. Uang memiliki properti artifisial yang memberikan pemegangya pendapatan dan kekayaan riil tanpa menukarnya dengan komoditas lainnya.
  2. Uang tidak membebankan biaya bagi yang memegangnya atau menyimpannya, dan tidak ada asset lain yang lebih liquid dari uang.
  3. Permintaan terhadap uang merupakan derivasi dari permintaan terhadap barang dan jasa.
  4. Uang terlepas dari depresiasi sebagaimanan komoditas lainnya.

Uang merupakan pproduk dari konvensi sosial yang mempunyai daya beli atau purchasing power hanya karena masyarakat percaya uang itu berlaku dan mempunyai nilai dan di back up oleh kekuasaan dibandingkan dengan komoditas lainnya.

F. PENUTUP

Islam memandang uang hanya sebagai alat tukar (medium of exchange), bukan sebagai barang dagangan (komoditas) yang diperjualbelikan seperti sekarang ini. Ketentuan ini telah banyak dibahas ulama seperi Ibnu Taymiyah, Al-Ghazali, Al-Maqrizi, Ibnu Khaldun dan lain-lain. Hal dipertegas lagi Choudhury dalam bukunya “Money in Islam: a Study in Islamic Political Economy”, bahwa konsep uang tidak diperkenankan untuk diaplikasikan pada komoditi, sebab dapat merusak kestabilan moneter sebuah negara.

Oleh karena itu motif permintaan akan uang adalah untuk memenuhi kebutuhan transaksi (money demand for transaction), bukan untuk spekulasi. Islam juga sangat menganjurkan penggunaan uang dalam pertukaran karena Rasulullah telah menyadari kelemahan dari salah satu bentuk pertukaran di zaman dahulu yaitu barter (bai’ al muqayyadah), dimana barang saling dipertukarkan. Menurut Afzalur Rahman, Rasulullah Saw menyadari akan kesulitan-kesulitan dan kelemahan – kelemahan akan sistim pertukaran ini, lalu beliau ingin menggantinya dengan sistim pertukaran melalui uang. Oleh karena itu beliau menekankan kepada para sahabat untuk menggunakan uang dalam transaksi-transaksi mereka.

Islam tidak mengenal konsep time value of money (yang popular dengan istilah—time is money), tetapi Islam mengenal konsep economic value of time yang artinya bahwa yang bernilai adalah waktunya itu sendiri. Islam memperbolehkan pendapatan harga tangguh bayar lebih tinggi dari pada bayar tunai. Yang lebih menarik adalah dibolehkannya penetapan harga tangguh yang lebih tinggi itu sama sekali bukan disebabkan time value of money, namun karena semata-mata karena ditahannya aksi penjualan barang. Sebagai contoh, bila barang dijual tunai dengan untung Rp.500,- maka penjualan dapat membeli lagi dan menjualnya kemudian sehingga dalam satu hari itu keuntungannya Rp.1000,- sedangkan bila dijual tangguh bayar maka hak Penjual jadi tertahan, sehingga ia tidak dapat membeli lagi dan menjual lagi, akibat lebih jauh itu, hak dari keluarga dan anak Penjual untuk makan malam tertahan pada pembeli. Alasan Inilah, yaitu tertahannya hak penjual yang telah memenuhi Kewajiban (penyerahan barang) maka Islam membolehkan harga tangguh lebih tinggi dari pada harga tunai. Adapun motif permintaan akan uang—dalam Islam—adalah untuk memenuhi kebutuhan transaksi (money demand for transaction).

Dalam konsep Islam, tidak dikenal money demand for speculation, karena spekulasi tidak diperkenankan. Lain halnya dengan sistem konvensional yang tentunya membuka peluang lebar-lebar dengan kebolehan dalam memberikan bunga atas harta. Islam malah menjadikan uang (harta) sebagai objek zakat, uang adalah milik masyarakat sehingga menimbun uang dibawah bantal atau dibiarkan tidak produktif dilarang, karena hal itu mengurangi jumlah uang yang beredar dimasyarakat.

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan uang merupakan alat-tukar yang meringankan beban manusia dalam pelaksanaan tukar-menukar, sebab uang itu berguna bagi umum dan dapat digunakan oleh umum. Dengan redaksi lain bahwa uang merupakan segala sesuatu yang diterima umum diterima sebagai alat penukar. Dalam ekonomi konvensional uang ‘seolah-olah’ dijadikan manusia sebagai, “tuhan”, Dimana masyarakat memandang uang adalah segalanya, sebagai alat yang penting dan diletakkan sebagai nomor wahid. Manusia kian berpacu dalam mencari uang. Kekayaan diukur dengan banyak sedikitnya uang. Bahkan kesenangan seolah-olah dilukiskan dengan memiliki uang. Hal ini yang memacu ekonomi konvensional sebab memandang uang sebagai medium of exchange juga sebagai store of value / wealth. Lain halnya dimensi ekonomi Islam bahwa uang merupakan segala sesuatu yang umum diterima dan dinilai hanya sebagai alat penukar (medium of exchange) bukan sebagai alat penimbun kekayaan (store of wealth / value).

Dalam Islam, uang bagaikan air yang mengalir. Air yang tidak mengalir akan menimbulkan penyakit. Untuk itulah uang harus senantiasa terus berputar secara alami dalam perekonomian, semakin cepat uang berputar dalam perekonomian maka akan semakin tinggi pendapatan masyarakat, maka akan semakin baik perekonomian. Bagi mereka yang tidap dapat mengaktifkan hartanya, ‘lagi-lagi’ Islam sangat menganjurkan untuk melakukan investasi dengan perinsip mudharabah atau musyarakah. Dalam hal ini Nabi bersabda, Ketahuilah, Siapa saja di antara kamu yang memelihara harta anak yatim, sedangkan anak yatim itu memiliki uang (dinar-dirham), maka bisniskanlah, jangan dibiarkan idle, sehingga nanti uang itu habis dimakan sedeqah/zakat

BAHAN BACAAN

Chapra, Muhammad Umar, Money and Banking in Islamic Economy, MFEI.

Chapra, Muhammad Umar, The Economic System of Islam, Karaci, University of Karaci, 1971.

Chapra, Muhammad Umar, “The Nature of Riba and its Treatment in the Qur’an, Hadith and Fiqh” dalam An Introduction to Islamic Finance disunting oleh Sheikh Ghazali Sheikh Abod, Syed Omar Agil, dan Aidit Hj. Ghazali. Kuala Lumpur: Quill Publishers, 1992.

Choudhury, Money in Islam: a Study in Islamic Political Economy, London: The Macmillan Press Ltd, 1996.

Colin Rogers, Money, Interest and Capital.

Ghazali, Abu Hamid Muhammad Al, Ihya Ulum al-Din, Beirut: Dar al-Nadwah, tt.

Ibn Taimiya, Taqi al-Din Ahmad, Majmu’ Fatawa Syaikh al-Islam Ibn Taimiya. Disunting oleh al-’Ashimi, Riyadh: Kingdom of Saudi Arabia, tt.

Khaldun, Ibnu, Muqaddimah, Kairo: Al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, tt.

M. Nejatullah Siddiqi, “Teaching Economics in an Islamic Perspective.” Dalam Reading in Macroeconomics, an Islami Perspective.  Ed. Sayyid Tahir et. al. Selangor: Longman Malaysia Sdn., Bhd., 1992.

Mannan, M. A. Islamic Economic: Theory and Practice, Lahore: SH Muhammad Ashraf, 1970.

Merza Gamal, Uang Perspektif Islam, http://www.halalguide.info, 19 Juli 2006,

Paul S. Mills dan John R. Presley, Islamic Finance, Theory of Economy.

Rif at al-‘Audi, Min al-Turats al-Iqtishad li al-Muslimin.

Saud, MA, Money, Interest and Qirad, SIE.


[1] QS:At Taubah 34

[2] QS:At Taubah 35

[3]QS.Al Ashr:1-3

[4] Merza Gamal, Uang Perspektif Islam, 19 Juli 2006, http://www.halalguide.info

[5] Choudhury, Money in Islam: a Study in Islamic Political Economy, (London: The Macmillan Press Ltd, 1996) hlm. 24

[6] Dr. Rif at al-‘Audi, Min al-Turats al-Iqtishad li al-Muslimin … hlm. 19

[7] Paul S. Mills dan John R. Presley, Islamic Finance, Theory………, 27

[8] M. Nejatullah Siddiqi, “Teaching Economics in an Islamic Perspective.” Dalam Reading in Macroeconomics, an Islami Perspective.  Ed. Sayyid Tahir et. al. (Selangor: Longman Malaysia Sdn., Bhd., 1992), 13

[9] Mahmud Abu Saud,  “Money, Interest and Qirad” dalam Studies in Islamic………, 76-78

[10] Ibid., 63





ISLAM DAN WELFARE STATE (Sebuah Analisis Perbandingan)

29 04 2010

Oleh: Dr. (Cand) Muhaimin, S. Ag, M. I. S.

A.  PENDAHULUAN

Jika sistem ekonomi Islam adalah berbeda atau bukan merupakan sistem ekonomi Kapitalis dan Sosialis, bagaimana dengan konsep welfare state (negara kesejahteraan). Makalah ini akan mencoba membahas tentang welfare state dalam pandangan Islam.

Varian lain yang paling populer dari kapitalisme saat ini adalah konsep welfare state (negara kesejahteraan) yang banyak diterapkan di negara-negara industri utama dunia. Welfare state berusaha untuk mengurangi ekses negatif yang muncul dari liberalisme sebagaimana dalam kapitalisme murni, serta mengaktifkan peran negara. Dengan langkah ini mereka berharap dapat mengurangi daya tarik sosialisme, sekaligus memperkuat posisi kapitalisme. Konsep ini memperoleh momentum pertama setelah great depression tahun 1930-an di Amerika, dan kemudian setelah Perang Dunia kedua – sebagai respon atas tantangan kapitalisme dan kesulitan-kesulitan yang terjadi akibat depresi dan perang.

Menurut Chapra (1995), pada prinsipnya sistem ini tetap bertumpu kepada market system, namun berusaha untuk mengurangi ketidak seimbangan pasar (market imperfection) – yang menyebabkan in-efisiensi operasi pasar dan mengganti kegagalan pasar (market failure) dengan berbagai peran pemerintah. Untuk upaya ini, maka beberapa langkah yang biasa ditempuh antara lain dengan berbagai regulasi pemerintah, nasionalisasi (oleh negara) atas perusahaan-perusahaan utama, penguatan serikat buruh, optimalisasi kebijakan fiskal, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan lain-lain. Meskipun sistem ini secara teknis operasional telah berbeda jauh dengan versi awal kapitalisme, tetapi kerangka kerja keseluruhan tetap kapitalisme.

Nah apa dan bagaimana sesunguhnya hakikat dari negara kesejahteraan ini akan penulis kemukakan secara singkat padat dalam makalah ini, yang kemudian coba penulis bandingkan dengan sistem Islam dalam hal pengelolaan ekonomi negara. Sedapat mungkin penulis memberikan analisis dan penilaian yang objektif terhadap kedua sistem berkenaan.

B.  KONSEP NEGARA KESEJAHTERAAN (WELFARE STATE)

Secara harfiah, terjemahan bebas dari welfare state adalah negara kesejahteraan. Secara istilah, pengertian dari negara kesejahteraan adalah sebuah model ideal pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial secara universal dan komprehensif kepada warganya. Spicker misalnya, menyatakan bahwa negara kesejahteraan “…stands for a developed ideal in which welfare is provided comprehensively by the state to the best possible standards.” [1]

Di Inggris, konsep welfare state difahami sebagai alternatif terhadap the Poor Law yang kerap menimbulkan stigma, karena hanya ditujukan untuk memberi bantuan bagi orang-orang miskin. Berbeda dengan sistem dalam the Poor Law, kesejahteraan negara difokuskan pada penyelenggaraan sistem perlindungan sosial yang melembaga bagi setiap orang sebagai cerminan dari adanya hak kewarganegaraan (right of citizenship), di satu pihak, dan kewajiban negara (state obligation), di pihak lain. Kesejahteraan negara ditujukan untuk menyediakan pelayanan-pelayanan sosial bagi seluruh penduduk – orang tua dan anak-anak, pria dan wanita, kaya dan miskin, sebaik dan sedapat mungkin. Ia berupaya untuk mengintegrasikan sistem sumber dan menyelenggarakan jaringan pelayanan yang dapat memelihara dan meningkatkan kesejahteraan (well-being) warga negara secara adil dan berkelanjutan.

Negara kesejahteraan sangat erat kaitannya dengan kebijakan sosial (social policy) yang di banyak negara mencakup strategi dan upaya-upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan warganya, terutama melalui perlindungan sosial (social protection) yang mencakup jaminan sosial (baik berbentuk bantuan sosial dan asuransi sosial), maupun jaring pengaman sosial (social safety nets).

Negara kesejahteraan mengacu pada peran pemerintah yang responsif dalam mengelola dan mengorganisasikan perekonomian sehingga mampu menjalankan tanggungjawabnya untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar dalam tingkat tertentu bagi warganya[2]. Konsep ini dipandang sebagai bentuk keterlibatan negara dalam memajukan kesejahteraan rakyat setelah mencuatnya bukti-bukti empirik mengenai kegagalan pasar (market failure) pada masyarakat kapitalis dan kegagalan negara (state failure) pada masyarakat sosialis.[3]

Dalam konteks ini, negara memperlakukan penerapan kebijakan sosial sebagai “penganugerahan hak-hak sosial” (the granting of social rights) kepada warganya. Semua perlindungan sosial yang dibangun dan didukung negara tersebut sebenarnya dibiayai oleh masyarakatnya melalui produktifitas ekonomi yang semakin makmur dan merata, sistem perpajakan dan asuransi, serta investasi sumber daya manusia (human investment) yang terencana dan melembaga.

Dapat dikatakan, negara kesejahteraan merupakan jalan tengah dari ideologi kapitalisme dan sosialisme. Namun demikian, dan ini yang menarik, konsep negara kesejahteraan justru tumbuh subur di negara-negara demokratis dan kapitalis, bukan di negara-negara sosialis. Di negara-negara Barat, negara kesejahteraan sering dipandang sebagai strategi ‘penawar racun’ kapitalisme, yakni dampak negatif ekonomi pasar bebas. Karenanya, welfare state sering disebut sebagai bentuk dari ‘kapitalisme baik hati’ (compassionate capitalism). Meski dengan model yang berbeda, negara-negara kapitalis dan demokratis seperti Eropa Barat, AS, Australia dan Selandia Baru adalah beberapa contoh penganut welfare state. Sedangkan, negara-negara di bekas Uni Soviet dan Blok Timur umumnya tidak menganut welfare state, karena mereka bukan negara demokratis maupun kapitalis[4].

Oleh karena itu, meskipun menekankan pentingnya peran negara dalam pelayanan sosial, negara kesejahteraan pada hakekatnya bukan merupakan bentuk dominasi negara. Melainkan, wujud dari adanya kesadaran warga negara atas hak-hak yang dimilikinya sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Negara diberi mandat untuk melaksanakan kewajibannya dalam memenuhi hak-hak warga negara.

C. SEJARAH SINGKAT WELFARE STATE

Menurut Bessant, Watts, Dalton dan Smith[5], ide dasar negara kesejahteraan beranjak dari abad ke-18 ketika Jeremy Bentham (1748-1832) mempromosikan gagasan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin the greatest happiness (atau welfare) of the greatest number of their citizens. Bentham menggunakan istilah ‘utility’ (kegunaan) untuk menjelaskan konsep kebahagiaan atau kesejahteraan. Berdasarkan prinsip utilitarianisme yang ia kembangkan, sesuatu yang dapat menimbulkan kebahagiaan ekstra adalah sesuatu yang baik. Sebaliknya, sesuatu yang menimbulkan sakit adalah buruk. Menurutnya, aksi-aksi pemerintah harus selalu diarahkan untuk meningkatkan kebahagian sebanyak mungkin orang. Gagasan Bentham mengenai reformasi hukum, peranan konstitusi dan penelitian sosial bagi pengembangan kebijakan sosial membuat ia dikenal sebagai “bapak negara kesejahteraan” (father of welfare states).

Tokoh lain yang turut mempopulerkan sistem negara kesejahteraan adalah Sir William Beveridge (1942) dan T.H. Marshall (1963). Di Inggris, dalam laporannya mengenai Social Insurance and Allied Services, yang terkenal dengan nama Beveridge Report, Beveridge menyebut want, squalor, ignorance, disease dan idleness sebagai ‘the five giant evils’ yang harus diperangi.[6]. Dalam laporan itu, Beveridge mengusulkan sebuah sistem asuransi sosial komprehensif yang dipandangnya mampu melindungi orang dari buaian hingga liang lahat (from cradle to grave).

Pengaruh laporan Beveridge tidak hanya di Inggris, melainkan juga menyebar ke negara-negara lain di Eropa dan bahkan hingga ke AS dan kemudian menjadi dasar bagi pengembangan skema jaminan sosial di negara-negara tersebut. Sayangnya, sistem ini memiliki kekurangan. Karena berpijak pada prinsip dan skema asuransi, ia tidak dapat mencakup resiko-resiko yang dihadapi manusia terutama jika mereka tidak mampu membayar kontribusi (premi). Asuransi sosial gagal merespon kebutuhan kelompok-kelompok khusus, seperti orang cacat, orang tua tunggal, serta mereka yang tidak dapat bekerja dan memperoleh pendapatan dalam jangka waktu lama. Manfaat dan pertanggungan asuransi sosial juga seringkali tidak adekuat, karena jumlahnya kecil dan hanya mencakup kebutuhan dasar secara minimal.

Dalam konteks kapitalisme, Marshall berargumen bahwa warga negara memiliki kewajiban kolektif untuk turut memperjuangkan kesejahteraan orang lain melalui lembaga yang disebut negara[7]. Ketidaksempurnaan pasar dalam menyediakan pelayanan sosial yang menjadi hak warga negara telah menimbulkan ketidakadilan. Ketidakadilan pasar harus dikurangi oleh negara untuk menjamin stabilitas sosial dan mengurangi dampak-dampak negatif kapitalisme. Marshall melihat sistem negara kesejahteraan sebagai kompensasi yang harus dibayar oleh kelas penguasa dan pekerja untuk menciptakan stabilitas sosial dan memelihara masyarakat kapitalis.

Pelayanan sosial yang diberikan pada dasarnya merupakan ekspresi material dari hak-hak warga negara dalam merespon konsekuensi-konsekuensi kapitalisme.

D. MODEL DAN PENGALAMAN PRAKSIS WELFARE STATE

Seperti halnya pendekatan pembangunan lainnya, sistem negara kesejahteraan tidaklah homogen dan statis. Ia beragam dan dinamis mengikuti perkembangan dan tuntutan peradaban. Meski beresiko menyederhanakan keragaman, sedikitnya ada empat model negara kesejahteraan yang hingga kini masih beroperasi[8]:

1. Model Universal

Pelayanan sosial diberikan oleh negara secara merata kepada seluruh penduduknya, baik kaya maupun miskin. Model ini sering disebut sebagai the Scandinavian Welfare states yang diwakili oleh Swedia, Norwegia, Denmark dan Finlandia. Sebagai contoh, negara kesejahteraan di Swedia sering dijadikan rujukan sebagai model ideal yang memberikan pelayanan sosial komprehensif kepada seluruh penduduknya. Negara kesejahteraan di Swedia sering dipandang sebagai model yang paling berkembang dan lebih maju daripada model di Inggris, AS dan Australia.

2. Model Korporasi atau Work Merit Welfare states

Seperti model pertama, jaminan sosial juga dilaksanakan secara melembaga dan luas, namun kontribusi terhadap berbagai skema jaminan sosial berasal dari tiga pihak, yakni pemerintah, dunia usaha dan pekerja (buruh). Pelayanan sosial yang diselenggarakan oleh negara diberikan terutama kepada mereka yang bekerja atau mampu memberikan kontribusi melalui skema asuransi sosial. Model yang dianut oleh Jerman dan Austria ini sering disebut sebagai Model Bismarck, karena idenya pertama kali dikembangkan oleh Otto von Bismarck dari Jerman.

3. Model Residual

Model ini dianut oleh negara-negara Anglo-Saxon yang meliputi AS, Inggris, Australia dan Selandia Baru. Pelayanan sosial, khususnya kebutuhan dasar, diberikan terutama kepada kelompok-kelompok yang kurang beruntung (disadvantaged groups), seperti orang miskin, penganggur, penyandang cacat dan orang lanjut usia yang tidak kaya. Ada tiga elemen yang menandai model ini di Inggris: (a) jaminan standar minimum, termasuk pendapatan minimum; (b) perlindungan sosial pada saat munculnya resiko-resiko; dan (c) pemberian pelayanan sebaik mungkin. Model ini mirip model universal yang memberikan pelayanan sosial berdasarkan hak warga negara dan memiliki cakupan yang luas. Namun, seperti yang dipraktekkan di Inggris, jumlah tanggungan dan pelayanan relatif lebih kecil dan berjangka pendek daripada model universal. Perlindungan sosial dan pelayanan sosial juga diberikan secara ketat, temporer dan efisien.

4. Model Minimal

Model ini umumnya diterapkan di gugus negara-negara latin (seperti Spanyol, Italia, Chile, Brazil) dan Asia (antara lain Korea Selatan, Filipina, Srilanka). Model ini ditandai oleh pengeluaran pemerintah untuk pembangunan sosial yang sangat kecil. Program kesejahteraan dan jaminan sosial diberikan secara sporadis, parsial dan minimal dan umumnya hanya diberikan kepada pegawai negeri, anggota ABRI dan pegawai swasta yang mampu membayar premi. Di lihat dari landasan konstitusional seperti UUD 1945, UU SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional), dan pengeluaran pemerintah untuk pembangunan sosial yang masih kecil, maka Indonesia dapat dikategorikan sebagai penganut negara kesejahteraan model ini.

E. PERBANDINGAN ANTARA ISLAM DAN WELFARE STATE

Jika Islam tidak menerima sosialise dan kapitalisme, lalu bagaimana sikapnya terhadap ajaran Negara kesejahteraan, yang berusaha menemukan kesetimbangan di antara kedua sistem ini. Mengingat kecenderungan egalitariannya, sistem Islam sering dibandingkan dengan negara kesejahteraan berdasarkan kemiripan sikap pokok sosial dari kedua sistem itu, sehingga jika seseorang dipaksa memilih di antara sistem-sistem ekonomi yang telah ada, negara kesejahteraan hampir pasti  akan dipilih oleh pembuat kebijakan muslim sebagai pranata ekonomi terbaik kedua. Sebagaimana negara kesejahteraan, Islam memerintahkan kepada para penganutnya agar mencapai “kesetimbangan yang baik” dalam kehidupan pribadi maupun sosialnya. Sesungguhnya kaum muslim diberi ciri khusus dalam kitab suci Al-Qur’an sebagai “kaum pertengahan”: “Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat yag adil dan pilihan….” (2:143) – yaitu bangsa-bangsa yang menghindarkan sikap-sikap ekstrem.[9]

Walaupun demikian, haruslah diperhatikan bahwa Islam tidak sama dengan negara kesejahteraan. Bila kemiripan antara kedua sistem ini bersifat sangat mendasar, maka ketidakmiripan yang membedakan satu dari lainnyapun tak kurang pentingnya:

Pertama, sebagaimana semua sistem sosial yang tidak Islami, ajaran negara kesejahteraan tidak dibangun di atas konsep moral. Keaslian Islam terletak pada upayanya untuk menjadikan moral sebagai titik berangkat pandangannya mengenai ekonomi. Hal ini bertentangan dengan negara kesejahteraan, yang pada umumnya sekular, yang tidak bertujuan untuk memadukan secara vertikal aspirasi material dan spritual manusia. Dalam Islam, kewajiban moral dengan gigih mengendalikan dan memperkuat tekanan ekonomi. Kalau negara kesejahteraan berusaha untuk memperoleh kesejahteraan ekonomi berubah menjadi pemujaan terhadap uang, maka Islam pada satu sisinya dalam meningkatkan kesejahteraan , menambahkan dimensi rohani  pada kegiatan ekonomi. Dengan demikian, dalam Islam tak diperbolehkan adanya kemerosotan moral demi kesejahteraan ekonomi.

Sebagaimana kapitalisme, negara kesejahteraan masih menganut falsafah sekularisme dan hedonisme. Meskipun dalam negara kesejahteraan sasaran-sasaran yang hendak dicapai lebih humanis dibandingkan kapitalisme, tetapi ia gagal membentuk strategi-strategi yang efektif untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Sebagai indikator kegagalan itu, berbagai data emperik menunjukkan bahwa di negara-negara penganut welfare state berbagai masalah ekonomi klasik, seperti kemiskinan, ketimpangan distribusi pendapatan, defisit fiskal, pengangguran, dan lain-lain. Hal ini telah menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap efektifitas negara kesejahteraan untuk mencapai tujuannya, sebagaimana dinyatakan Halsey (1981),”terdapat kemerosotan kepercayaan yang meluas terhadap kapasitas negara kesejateraan untuk mampu mengantarkan sasaran-sasaran seperti tingkat kesempatan kerja atau pelayanan-pelayanan kesejahteraan”. Bahkan, Hirschman (1980), dengan tegas menyatakan, “negara kesejahteraan kini berada dalam kesulitan yang membuatnya tidak dapat menjadi peserta kontes”. Salah satu penyebab ini adalah ketiadaan suatu norma atau etika kolektif yang dapat menjadi acuan bersama. Sesuai dengan kerangka sekularisme maka negara kesejahteraan cenderung mengabaikan peranan etika dan norma dalam perumusan strategi ekonominya.[10]

Kedua, sikap kesetimbangan di antara kedua sistem ini tidaklah sama, letak kesetimbangan, di bawah sistem Islam ditetapkan secara berbeda, akan ditandai oleh suatu wadah “konsumsi” khusus, tanpa menyertakan komoditi yang oleh Islam dilarang untuk dikonsumsi, yang dalam negara kesejahteraan semua boleh dikonsumsi.

Ketiga, konsep Islam tentang negara sejahtera pada dasarnya berbeda dari konsep welfare state yang diusung barat. Konsep Islam lebih komprehensif, yaitu bertujuan mencapai kesejahteraan umat manusia secara menyeluruh, dan kesejahteraan ekonomi hanyalah sebagian daripadanya. Sesunguhnya, konsep Islam bukan hanya manifestasi nilai ekonomi, tetapi juga pada nilai spritual, sosial dan politik Islami. Sedangkan dalam konsep welfare state dunia barat, hanya bertumpu pada kesejahteraan ekonomi semata. Nilai sosial Islam, mengatur perilaku, kehidupan keluarga, tetangga, pengurusan harta kekayaan, anak yatim dan piatu, dan seterusnya. Al-Qur’an memperhatikan perbedaan ras, warna kulit, bahasa, kekayaan dan lain sebagainya yang menjadi rencana sosial (QS Ar Rum, 30;32). Tapi tidak satupun dari ketentuan ini yang berlebihan atau memaksakan ketidakmampuan. Tidak ada elemen masyarakat yang memiliki hak istimewa, dimana digambarkan bahwa orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertaqwa. Jadi disini tidak terjadi perlombaan sebanyak-banyaknya untuk mengumpulkan harta benda, karena kesejahteraan harta benda bukanlah menjadi ukuran, melainkan orang yang paling bertaqwalah yang perlambang kemakmuran hidup di dunia dan akhirat. Nah, dalam welfare state yang menjadi ukuran adalah kesejahteraan ekonomi semata-mata.

Keempat, ciri terpenting negara sejahtera terletak pada nilai politiknya. Berbeda dengan demokrasi Barat modern, kekuasaan dalam negara Islam adalah milik Allah Swt, dan kekuasaan dalam konsep Barat adalah milik rakyat. Dengan demikian, kepala negara dengan apa yang disebut mayoritasnya dapat membuat atau menafsirkan hukum apa saja yang sesuai dengan keperluannya. Dalam keadaan demikan golongan minoritas atau rakyat kecil, benar-benar berada dalam kekuasaan mayoritas, sehingga tidak berdaya apa-apa di hadapan penguasa pemerintahan, sebagaimana terjadi pada konsep welfare state. Ini karena yang berkuasa adalah manusia sehingga cenderung untuk menyalahkan kekuasaannya demi kepentingan orang-orang yang berkuasa.[11]

Kelima, nilai ekonomi Islam  yang pokok berangkat dari suatu kenyataan bahwa hak milik atas segala sesuatunya adalah pada Allah semata. Setiap orang diberi kebebasan seluas-luasnya untuk memiliki harta kekayaan. Hak milik setiap orang mendapat pengakuan dan perlindungan dalam Islam, tetapi pada harta benda mereka ada hak untuk orang-orang fakir dan miskin. Bahkan hewanpun berhak mendapat bagiannya (QS Al-Baqarah 51:19). Sesungguhnya kewajiban moral ini dilakukan dengan rasa sukarela berlaku bagi semua elemen masyarakat Islam. Ciri kesadaran moral inilah yang membedakan Islam dengan konsep welfare state.

F. PENUTUP

Jika sistem ekonomi Islam adalah berbeda atau bukan merupakan sistem ekonomi Kapitalis dan Sosialis, maka konsep welfare state (negara kesejahteraan), juga berbeda dan bukan merupakan sistem Islam. Walaupun secara teknis operasional konsep welfare state lebih dekat dengan sistem Islam dibandingkan kapitalis dan sosialis, tapi tetap sistem Islam memiliki perbedaan mendasar dengan konsep welfare state.

Konsep Islam berbeda secara mendasar dengan ajaran welfare state, dimana sistem Islam dalam tujuannya adalah untuk mengemplementasikan kesejahteraan material dan spritual sekaligus, sedangkan konsep welfare state hanya terbatas pada tujuan pencapaian kesejahteraan material semata-mata. Sehingga pada prakteknya, konsep welfare state karena tidak ada muatan moral spritualnya, pada perjalanannya mengalami kegagalan-kegagalan dan menghadapi krisis-krisis.  Sebagai indikator kegagalan itu, berbagai data emperik menunjukkan bahwa di negara-negara penganut welfare state berbagai masalah ekonomi klasik, seperti kemiskinan, ketimpangan distribusi pendapatan, defisit fiskal, pengangguran, dan lain-lain. Salah satu penyebab ini adalah ketiadaan suatu norma atau etika kolektif yang dapat menjadi acuan bersama. Sesuai dengan kerangka sekularisme maka negara kesejahteraan cenderung mengabaikan peranan etika dan norma dalam perumusan strategi ekonominya.

Perbedaan lainnya adalah, jika konsep welfare state bertumpu pada kesejahteraan ekonomi semata, maka konsep Islam bukan hanya manifestasi nilai ekonomi, tetapi juga pada nilai spritual, sosial dan politik Islami secara integral dan menyeluruh. Nilai ekonomi Islam  yang pokok berangkat dari suatu kenyataan bahwa hak milik atas segala sesuatunya adalah pada Allah semata. Setiap orang diberi kebebasan seluas-luasnya untuk memiliki harta kekayaan. Hak milik setiap orang mendapat pengakuan dan perlindungan dalam Islam, tetapi pada harta benda mereka ada hak untuk orang-orang fakir dan miskin. Bahkan hewanpun berhak mendapat bagiannya (QS Al-Baqarah 51:19). Sesungguhnya kewajiban moral ini dilakukan dengan rasa sukarela berlaku bagi semua elemen masyarakat  Ciri kesadaran moral inilah yang membedakan Islam dengan konsep welfare state.

Terlepas dari kekurangan dan kelemahan konsep welfare state, yang menjadi persoalan penting bagi kita adalah bahwa nilai-nilai ekonomi Islam, masih banyak teremplimentasi di negara-negara non Islam dibanding pada negara Islam itu sendiri. Jika di Barat porsi perhatian dan perlindungan sosial pemerintah terhadap orang miskin, jompo, cacat dan anak-anak terlantar adalah lebih baik prakteknya. Justeru sebaliknya di negara-negara Islam atau mayoritas penduduknya Islam jaminan sosial bagi kelompok-kelompok kurang beruntung diberikan secara sporadis. Kondisi ini pernah disinggung oleh Muhammad Abduh sekian puluh tahun yang lalu, “Di Barat saya seringkali melihat Islam tanpa muslim, tetapi di Timur saya banyak menjumpai muslim tanpa Islam. Banyak penguasa Islam kini hidup bergelimang kemewahan, hidup di Istana bagaikan raja-raja yang terpisah dari rakyatnya. Mereka lebih tertarik dengan jet pribadi, mobil mewah atau plesiran keluar negeri.

DAFTAR  PUSTAKA

Bessant, Judith, Rob Watts, Tony Dalton dan Paul Smith, Talking Policy: How Social Policy in Made, Crows Nest: Allen and Unwin, 2006.

Edi Suharto, Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial (cetakan ketiga), Alfabeta, Bandung, 2006.

Esping-Andersen, After The Golden Age? Welfare state Dilemmas in Global Economy” dalam Gosta Esping Andersen (Ed), Welfare state in a Transition: National Adaptations in Global Economic, 1997.

John Harris “State Social Work and Social Citizenship in Britain: From Clientelism to Consumerism” dalam The British Journal of  Social Work, Vol. 29, No.6, 1999.

M. B. Hendrie Anto, Pengantar Ekonomika Mikro Islami, Ekonisia, Yogyakarta, 2003.

Mannan, M. A. Islamic Economic: Theory and Practice, Lahore: SH Muhammad Ashraf, 1970.

Mannan, Teori dan Praktik Ekonomi Islam, PT Dana Bhakti Waqaf, Yogyakarta, 1995.

Paul Spicker, Social Policy: Themes and Approaches, Prentice Hall, London, 1995

Siswono Yudo Husodo, Membangun Negara Kesejahteraan, makalah disampaikan pada seminar Mengkaji Ulang Relevansi Welfare state dan Terobosan Melalui Desentralisasi –Otonomi di Indonesia, Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta dan Perkumpulan Prakarsa Jakarta, Wisma MM Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 25 Juli 2006.

Syed Nawab Khaider Naqvi, Etika dan Ilmu Ekonomi Suatu Sintesis Islami, Bandung: Mizan, Bandung, 1993.


[1] Paul Spicker, Social Policy: Themes and Approaches, (London: Prentice Hall, 1995), hlm. 82

[2]Esping-Andersen, After The Golden Age? Welfare state Dilemmas in Global Economy” dalam Gosta Esping Andersen (Ed), Welfare state in a Transition: National Adaptations in Global Economic, 1997, hlm. 1-31

[3]Lihat Siswono Yudo Husodo, Membangun Negara Kesejahteraan, makalah disampaikan pada seminar Mengkaji Ulang Relevansi Welfare state dan Terobosan Melalui Desentralisasi –Otonomi di Indonesia, Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta dan Perkumpulan Prakarsa Jakarta, Wisma MM Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 25 Juli 2006.

[4]Edi Suharto, Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial (cetakan ketiga), (Bandung: Alfabeta, 2006).

[5]Bessant, Judith, Rob Watts, Tony Dalton dan Paul Smith, Talking Policy: How Social Policy in Made, (Crows Nest: Allen and Unwin, 2006).

[6] Ibid

[7]John Harris “State Social Work and Social Citizenship in Britain: From Clientelism to Consumerism” dalam The British Journal of  Social Work, Vol. 29, No.6, 1999, hlm.  915-937

8Edi Suharto, Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial (cetakan ketiga), (Bandung: Alfabeta, 2006).

[9] Syed Nawab Khaider Naqvi, Etika dan Ilmu Ekonomi Suatu Sintesis Islami, (Bandung: Mizan, 1993), hlm. 116-117

[10] M. B. Hendrie Anto, Pengantar Ekonomika Mikro Islami, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), hlm. 364-365

[11]Mannan, Teori dan Praktik Ekonomi Islam, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Waqaf, 1995), hlm. 361





KEDUDUKAN SISTEM EKONOMI ISLAM DALAM SISTEM EKONOMI BESAR DUNIA LAINNYA

29 04 2010

Oleh:  Dr. (Cand) Muhaimin, S. Ag, M. I. S.

A. PENDAHULUAN

Makalah ini ini membahas tentang kedudukan sistem ekonomi Islam dalam sistem ekonomi besar dunia lainnya, khususnya sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Pada tahap awal akan dibahas sistem ekonomi kapitalis, selanjutnya dibahas sistem ekonomi sosialis untuk bahan perbandingan, dan terakhir sistem ekonomi Islam yang kemudian dilihat posisinya berada dimana, lebih dekat ke kapitalis atau sosialis? Pada bahasan tentang kapitalisme akan diuraikan perihal seluk beluk sistem ekonomi kapitalis murni hingga dalam perkembangannya telah mengalami transformasi menjadi sistem ekonomi kapitalis neoliberal. Pada bagian awal dipaparkan perihal filosofi (paham/ideologi) yang mendasari sistem ekonomi kapitalis (murni) dan menjadi landasan gerak sistem tersebut. Uraian dipertajam dengan menelaah ciri-ciri dan karakteristik penerapan sistem ekonomi kapitalis murni secara teoritik dan empirik. Untuk memperkaya pemahaman, maka disajikan ilustrasi praktek penerapan sistem ekonomi kapitalis di dunia. Selanjutnya dibahas perihal transformasi sistem ekonomi kapitalis murni menjadi sistem ekonomi kapitalis neoliberal dengan perkembangannya yang makin pesat hingga sekarang. Secara khusus dipaparkan ideologi yang mendasari sistem ekonomi tersebut, yaitu neoliberalisme. Paparan diperjelas dengan penelaahan ciri-ciri dan karakteristik sistem ekonomi kapitalis neoliberal dan penerapannya di negara-negara dunia, khususnya di Indonesia.

Berikutnya makalah ini membahas perihal pengertian dan konsep dasar sistem ekonomi sosialis-komunis murni dan variasinya dalam perkembangan sejarah. Di sana akan dipaparkan filosofi (paham/ideologi) yang menjadi dasar sistem ekonomi sosialis-komunis. Bahasan diikuti dengan uraian perihal ciri-ciri sistem ekonomi sosialis-komunis (murni) sesuai dengan pandangan pemikir-pemikirnya. Untuk memperkaya pemahaman tentang sosialis maka akan diuraikan ilustrasi praktek berlakunya sistem ekonomi sosialis-komunis di dunia. Seterusnya  akan dibahas perkembangan pemikiran dan praktek sistem ekonomi sosialis yang telah mengalami perubahan (transformasi) ke dalam  sistem ekonomi sosialis pasar (market socialism). Selanjutnya akan diuraikan bagaimana sistem ini berbeda dengan sistem sosialis-komunis (murni) dalam hal ciri-ciri penerapannya yang sudah mengalami modifikasi (penyesuaian) dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Pada bagian akhir pembahasan tentang siste ekonomi Sosialis akan diberikan contoh kasus penyelenggaraan sistem ekonomi sosialis-pasar tertutama di negara-negara yang dulunya berpaham komunis seperti halnya China.

Terakhir, akan dibahas secara lengkap tentang sistem ekonomi Islam dan seluk beluknya. Setelah itu, penulis akan mencoba memberikan analisis secara tajam dan mendalam tentang posisi sistem ekonomi Islam, apakah lebih dekat dengan sistem ekonomi Kapitalis atau Sosialis? Inilah pertanyaan inti yang akan dijawab oleh makalah ini. Semoga makalah ini dapat memberikan kontribusi pemikiran yang positif untuk memperjelas kedudukan sistem ekonomi Islam dalam sistem-sistem ekonomi dunia lainnya kapitalis dan sosialis.

B. SISTEM EKONOMI KAPITALIS

B.1.   Filosofi Sistem Ekonomi Kapitalis

Sistem Ekonomi Kapitalis muncul pada abad ke-17 ketika dominasi gereja di Eropa mulai runtuh. Dominasi gereja, yang mendoktrinkan kepentingan gereja di atas segala kepentingan,  diruntuhkan oleh pandangan yang menekankan pada liberalisme, individualisme, rasionalisme atau intelektualisme, materialisme dan humanisme. Pemikiran-pemikiran tersebut menjadi dasar Sistem Ekonomi Kapitalis. Pemikiran liberalisme meletakkan kebebasan individu sebagai hal yang paling utama. Rasionalisme mengajarkan bahwa peranan rasio (pikiran) lebih penting daripada perasaan.  Materialisme  adalah paham yang menyatakan bahwa hakikat kebenaran adalah sesuatu yang dapat dibuktikan secara empiris, yaitu diraba, didengar, dan dirasa. Sementara itu humanisme adalah paham yang menyatakan bahwa bagi manusia yang penting adalah kehidupan di dunia ini, hidup sesudahnya di luar jangkauan manusia sehingga tidak perlu dipikirkan (Hudiyanto, 2004: 21).

Jika sebelumnya gereja dengan doktrin-doktrinnya menghalang-halangi umat Kristen untuk mengumpulkan kekayaan karena kekayaan sepenuhnya milik gereja, maka setelah keruntuhannya masyarakat Eropa pada zaman itu mulai benar-benar memikirkan penimbunan kekayaan. Pada saat yang sama terjadi perubahan fokus mendapatkan kekayaan. Jika sebelumnya, mereka sangat tergantung dengan perdagangan maka setelah kemunculan penemuan teknologi baru seperti mesin uap, mereka beralih pada industri. Modal yang semula dialokasikan pada perdagangan dialihkan pada pembangunan industri. Pada masa itulah muncul Adam Smith (1776) yang menjadi peletak ideologi kapitalisme.

B.2 Ciri-ciri Sistem Ekonomi Kapitalis

Ciri-ciri Sistem Ekonomi Kapitalis:

a.   Penjaminan atas hak milik perseorangan

Hak milik pribadi adalah hal yang paling penting dalam kapitalisme.  Setiap orang berhak menimbun kekayaan pribadi sebesar-besarnya tanpa mengindahkan posisi orang lain yang tidak memiliki kemampuan untuk melakukan hal yang sama.

b.   Mementingkan diri sendiri (self interest)

Karena menekankan individualisme, maka dalam Sistem Ekonomi Kapitalis setiap individu sepenuhnya dibebaskan berorientasi pada diri sendiri. Segala aktivitas ekonomi dan sosial yang dilakukan sepenuhnya untuk kepentingan diri sendiri. Para kapitalis mempercayai kehadiran “tangan-tangan gaib” (invisible hands) yang akan mempertemukan setiap kepentingan individu tersebut dalam sebuah titik keseimbangan (equilibrium).

c.   Pemberian kebebasan penuh

Paham liberalisme yang menjadi dasar pemikiran kapitalisme memungkinkan setiap pihak memiliki kebebasan penuh untuk melakukan aktivitas ekonomi. Campur tangan negara dalam aktivitas ekonomi dibatasi hanya sebagai penyedia fasilitas dan pengatur lalu lintas sehingga semua orang dapat melakukan aktivitas ekonominya dengan lancar. Para kapitalis percaya jika setiap individu mendapatkan kepuasan maka akan tercipta kemakmuran dalam masyarakat (harmony of interest). Pemberian kebebasan kepada para pelaku ekonomi ini diyakini dapat diikuti dengan ketertiban dalam kehidupan karena ada “tangan-tangan gaib” yang membawa pada titik keseimbangan.

d.   Persaingan bebas (free competition)

Dalam sistem kapitalis, persaingan antarpelaku ekonomi di masyarakat dimungkinkan. Persaingan dapat terjadi antarpenjual yang dapat memberikan kualitas terbaik kepada pembeli. Sebaliknya beberapa pembeli dapat saling bersaing untuk memberikan harga terbaik. Secara umum pasar diibaratkan sebagai pasar persaingan sempurna, yaitu situasi ketika posisi tawar masing-masing produsen dan konsumen seimbang, sehingga pembeli dan penjual tidak dapat menjadi penentu harga (price setter) tetapi hanya bertindak sebagai pengambil harga (price taker). Harga yang disepakati adalah harga keseimbangan antara penawaran dan permintaan.

e.   Harga sebagai penentu (price system)

Para kapitalis sangat percaya pada mekanisme pasar yang bekerja menentukan harga keseimbangan antara penawaran dan permintaan barang dan jasa. Dalam kondisi apapun negara tidak boleh melakukan intervensi terhadap pasar. Jika pada satu waktu penawaran berlebihan sehingga mengakibatkan merosotnya harga, maka negara diminta diam saja karena mekanisme pasar dengan sendirinya akan menentukan harga keseimbangan baru.

f.    Peran negara minimal

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pada Sistem Ekonomi kapitalis mekanisme pasarlah yang satu-satunya diyakini baik dan boleh bekerja di pasar. Oleh karena itu negara memiliki peran yang sangat minim. Negara hanya menjaga keamanan dan ketertiban, menetapkan hak-hak kekayaan pribadi, menjamin perjanjian kedua belah pihak ditaati, menjaga persaingan tanpa hambatan, mengeluarkan mata uang, dan menyelesaikan persengketaan pihak buruh dan pemilik modal.

Sistem Ekonomi Kapitalis memberikan kebebasan individu untuk berusaha mendapatkan kekayaan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya. Kebebasan tersebut mendorong individu melakukan berbagai inovasi ekonomi dan teknologi yang mendorong kemajuan.  Namun, kapitalisme membuat pihak yang tidak memiliki posisi tawar (modal) yang sama dengan pihak lain secara struktural tidak akan dapat bekerja dalam pasar, sehingga ia tidak dapat mencapai kemakmuran. Padahal posisi tawar yang tidak seimbang inilah yang banyak terjadi dalam kehidupan nyata.

Akibatnya terjadi monopoli, pasar hanya dikuasai oleh sekelompok orang saja.  Apabila monopoli terjadi maka terjadi ketimpangan kemakmuran. Pihak yang dapat bekerja di pasar akan mendapatkan kemakmuran yang besar sedangkan sebaliknya pihak yang “tersingkir” dari pasar tidak akan sejahtera. Jika semua orang berorientasi pada diri mereka sendiri, maka kepentingan publik akan terabaikan, misalnya pembangunan jembatan umum, rumah sakit, dan jalan raya tidak akan dilakukan karena dianggap tidak menguntungkan secara ekonomi.

B.3. Perkembangan Ekonomi Kapitalis Neoliberal

Sistem Ekonomi Kapitalis yang muncul sejak abad ke-17 telah mengalami perkembangan yang luar biasa. Jika sebelumnya sistem ekonomi bekerja di bawah lingkup negara (meskipun negara tidak diperbolehkan campur tangan) maka sekarang kapitalisme telah bergerak melampaui batas-batas wilayah negara.

Sistem Ekonomi kapitalis-neo liberal sering kali ditandai dengan globalisasi. Awal tahun 1990-an arus pemikiran tentang globalisasi ekonomi mewarnai hampir seluruh dunia. Terminologi yang berkaitan dengan globalisasi ini, seperti negara tanpa batas, liberalisasi ekonomi, perdagangan bebas, integrasi ekonomi dunia, dan sebagainya menjadi semacam dogma seolah itulah yang diyakini yang akan membawa dunia pada kemajuan ekonomi, hapusnya kemiskinan, serta mengecilnya kesenjangan antarnegara. Upaya ke arah globalisasi ini sangat didukung negara-negara adikuasa ekonomi, yang memang sudah akrab dengan liberalisasi ekonomi berabad lebih awal dibanding negara berkembang.

Bonnie Setiawan (2000: 4) menyebutkan bahwa ekonomi kapitalis neoliberal mulai berkembang sejak diterapkan pemerintahan Tatcher di Inggris dan Reagan di AS. Doktrin pokok dari ekonomi Neoliberal Thatcher adalah paham kompetisi – kompetisi di antara negara, di antara wilayah, di antara perusahaan-perusahaan, dan tentunya di antara individu. Kompetisi adalah keutamaan, dan karena itu hasilnya tidak mungkin jelek. Karena itu kompetisi dalam pasar bebas pasti baik dan bijaksana. Kata Thatcher suatu kali, “Adalah tugas kita untuk terus mempercayai ketidakmerataan, dan melihat bahwa bakat dan kemampuan diberikan jalan keluar dan ekspresi bagi kemanfaatan kita bersama”. Artinya, tidak perlu khawatir ada yang tertinggal dalam persaingan kompetitif, karena ketidaksamaan adalah sesuatu yang alamiah. Akan tetapi ini baik karena berarti yang terhebat, terpandai, terkuat yang akan memberi manfaat pada semua orang.

Hasilnya, di Inggris sebelum Thatcher, satu dari sepuluh orang dianggap hidup dibawah kemiskinan. Kini, satu dari empat orang dianggap miskin; dan satu anak dari tiga anak dianggap miskin. Thatcher juga menggunakan privatisasi untuk memperlemah kekuatan Serikat Buruh. Dengan privatisasi atas sektor publik, maka Thatcher sekaligus memperlemah Serikat-Serikat Buruh di BUMN yang merupakan terkuat di Inggeris. Dari tahun 1979 sampai 1994, maka jumlah pekerja dikurangi dari 7 juta orang menjadi 5 juta orang (pengurangan sebesar 29%). Pemerintah juga menggunakan uang masyarakat (para pembayar pajak) untuk menghapus hutang dan merekapitalisasi BUMN sebelum dilempar ke pasar. Contohnya Perusahaan Air Minum (PAM) mendapat pengurangan hutang 5 milyar pounds ditambah 1,6 milyar pounds dana untuk membuatnya menarik sebelum dibeli pihak swasta.

Demikian pula di Amerika, kebijakan neo-Liberal Reagan telah membawa Amerika menjadi masyarakat yang sangat timpang. Selama dekade 1980an, 10% teratas meningkat pendapatannya 16%; 5% teratas meningkat pendapatannya 23%; dan 1% teratas meningkat pendapatannya sebesar 50%. Ini berkebalikan dengan 80% terbawah yang kehilangan pendapatan; terutama 10% terbawah, jatuh ke titik nadir, kehilangan pendapatan15%. Sejak 1980-an pula, bersamaan dengan krisis hutang Dunia Ketiga, maka paham neo-Liberal menjadi paham kebijakan badan-badan dunia multilateral Bank Dunia, IMF dan WTO.

Tiga poin dasar neo-Liberal dalam multilateral ini adalah: pasar bebas dalam barang dan jasa; perputaran modal yang bebas; dan kebebasan investasi. Sejak itu Kredo neo-Liberal telah memenuhi pola pikir para ekonom di negara-negara tersebut. Kini para ekonom selalu memakai pikiran yang standard dari neo-Liberal, yaitu deregulasi, liberalisasi, privatisasi dan segala jampi-jampi lainnya. Kaum mafia Berkeley UI yang dulu neo-klasik, kini juga berpindah paham menjadi neo-liberal. Poin-poin pokok neo-Liberal dapat disarikan sebagai berikut:

1. ATURAN PASAR. Membebaskan perusahaan-perusahaan swasta dari setiap keterikatan yang dipaksakan pemerintah. Keterbukaan sebesar-besarnya atas perdagangan internasional dan investasi. Mengurangi upah buruh lewat pelemahan serikat buruh dan penghapusan hak-hak buruh. Tidak ada lagi kontrol harga. Sepenuhnya kebebasan total dari gerak modal, barang dan jasa.

2. MEMOTONG PENGELUARAN PUBLIK DALAM HAL PELAYANAN SOSIAL. Ini seperti terhadap sektor pendidikan dan kesehatan, pengurangan anggaran untuk ‘jaring pengaman’ untuk orang miskin, dan sering juga pengurangan anggaran untuk infrastruktur publik, seperti jalan, jembatan, air bersih – ini juga guna mengurangi peran pemerintah. Di lain pihak mereka tidak menentang adanya subsidi dan manfaat pajak (tax benefits) untuk kalangan bisnis.

3. DEREGULASI. Mengurangi paraturan-peraturan dari pemerintah yang bisa mengurangi keuntungan pengusaha.

4. PRIVATISASI. Menjual BUMN-BUMN di bidang barang dan jasa kepada investor swasta. Termasuk bank-bank, industri strategis, jalan raya, jalan tol, listrik, sekolah, rumah sakit, bahkan juga air minum. Selalu dengan alasan demi efisiensi yang lebih besar, yang nyatanya berakibat pada pemusatan kekayaan ke dalam sedikit orang dan membuat publik membayar lebih banyak.

5. MENGHAPUS KONSEP BARANG-BARANG PUBLIK (PUBLIC GOODS) ATAU KOMUNITAS. Masyarakat harus mencari sendiri solusinya atas tidak tersedianya perawatan kesehatan, pendidikan, jaminan sosial dan lain-lain; dan menyalahkan mereka atas kemalasannya (Setiawan, 2006: 3-5) .

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan program di Bank Dunia dan IMF ini, maka program neo-Liberal, mengambil bentuk sebagai berikut:

1. Paket kebijakan Structural Adjustment (Penyesuaian Struktural), terdiri dari komponen-komponen: (a) Liberalisasi impor dan pelaksanaan aliran uang yang bebas; (b) Devaluasi; (c) Kebijakan moneter dan fiskal dalam bentuk: pembatasan kredit, peningkatan suku bunga kredit, penghapusan subsidi, peningkatan pajak, kenaikan harga public utilities, dan penekanan untuk tidak menaikkan upah dan gaji.

2. Paket kebijakan deregulasi, yaitu: (a) intervensi pemerintah harus dihilangkan atau diminimumkan karena dianggap telah mendistorsi pasar; (b) privatisasi yang seluas-luasnya dalam ekonomi sehingga mencakup bidang-bidang yang selama ini dikuasai negara; (c) liberalisasi seluruh kegiatan ekonomi termasuk penghapusan segala jenis proteksi; (d) memperbesar dan memperlancar arus masuk investasi asing dengan fasilitas-fasilitas yang lebih luas dan longgar.

3. Paket kebijakan yang direkomendasikan kepada beberapa negara Asia dalam menghadapi krisis ekonomi akibat anjloknya nilai tukar mata uang terhadap dollar AS, yang merupakan gabungan dua paket di atas ditambah tuntutan-tuntutan spesifik disana-sini.

Menurut Wyane Ellwood, proses globalisasi sudah mulai sejak lima abad yang lalu (abad ke-16) dengan dimulainya era kolonialisme Eropa. Perkembangan mutakhir adalah munculnya integrasi kawasan Asia Pasifik melalui dibentuknya Asia-Pacific Economic Forum (APEC) yang dimotori negara-negara seperti Australia, Amerika, dan Kanada. Kemudian General Agreement on Tariff and Trade (GATT) pada tahun 1995 diperluas menjadi General Agreement on Trade and Service (GATS) dan dibentuk organisasi yang kini dikenal dengan World Trade Organization (WTO). WTO didasari pada asumsi bahwa perdagangan bebas dunia akan meningkatkan perdagangan dunia. Berbagai perangkat organisasi ekonomi dunia itu diharapkan akan membantu percepatan perwujudan globalisasi untuk mengangkat kemakmuran dunia.

Namun di penghujung tahun 1990-an gerakan berlawanan arah dengan kecenderungan globalisasi justru yang menguat. Globalisasi kini terus digugat banyak negara. Impian untuk percepatan pembangunan ekonomi dan penghapusan kemelaratan ternyata tidak mewujud. Situasi yang ada justru melahirkan keadaan sebaliknya, dan ketimpangan negara kaya-miskin dinilai makin membesar. Perusahaan besar dan negara kaya mengambil untung lebih besar dari globalisasi ekonomi tersebut. Diperkirakan  25 persen perdagangan dunia berlangsung dalam perusahaan global atau intra-company trade. Porsi yang sama juga terjadi antara negara maju yang tergabung dalam European Community (EC) dan NAFTA. Hanya sebagian kecil dari perdagangan dunia ini yang bisa dinikmati negara-negara berkembang. Hal yang sama juga terjadi dalam liberalisasi finansial, yang dikendalikan oleh lembaga keuangan internasional serta dikomando negara-negara adikuasa ekonomi dan pemilik modal di pasar uang dunia.

Kesimpulan dari uraian yaitu bahwa pemikiran-pemikiran liberalisme, rasionalisme, materialisme, dan humanisme menjadi dasar Sistem Ekonomi Kapitalis. Pemikiran liberalisme meletakkan kebebasan individu sebagai hal yang paling utama. Rasionalisme mengajarkan bahwa peranan rasio (pikiran) lebih penting daripada perasaan.  Materialisme  adalah paham yang menyatakan bahwa hakikat kebenaran adalah sesuatu yang dapat dibuktikan secara empiris, yaitu diraba, didengar, dan dirasa. Sementara itu humanisme adalah paham yang menyatakan bahwa bagi manusia yang penting adalah kehidupan di dunia ini, hidup sesudahnya di luar jangkauan manusia sehingga tidak perlu dipikirkan

Ciri-ciri Sistem Ekonomi Kapitalis adalah adanya penjaminan atas hak milik perseorangan, mementingkan diri sendiri (self interest), pemberian kebebasan penuh, persaingan bebas (free competition), harga sebagai penentu (price system), dan peran negara minimal. Tiga poin dasar ekonomi kapitalis neo-Liberal dalam multilateral adalah: pasar bebas dalam barang dan jasa; perputaran modal yang bebas; dan kebebasan investasi. Sejak itu Kredo neo-Liberal telah memenuhi pola pikir para ekonom di negara-negara tersebut. Kini para ekonom selalu memakai pikiran yang standard dari neo-Liberal, yaitu deregulasi, liberalisasi, privatisasi dan segala jampi-jampi lainnya.

C. SISTEM EKONOMI SOSIALIS

C.1. Sejarah Perkembangan Sistem Ekonomi Sosialis

Munculnya paham sosialis merupakan antithesa dari sistem ekonomi kapitalis. Ada keterkaitan erat, baik kritik Marx terhadap sistem ekonomi kapitalis maupun evedensi pijakan teori paham sosialis. Marx secara jujur, bahkan lebih jujur dari kaum feodal sendiri, mengakui bahwa pada tataran nilai, terutama kapitalis-feodal memang penuh dengan nilai suci dan luhur, dengan sikap dan adat seperti kerukunan, kegotong-royongan, dan penghormatan terhadap penguasa atau bangsawan, dengan tatanan sosial di mana kedudukan di atas dan di bawah dianggap sesuatu yang adi duniawi. Namun dari nilai suci ini pula, Marx menemukan arah terjangnya terhadap kapitalis yang kemudian, dalam teorinya, dijadikan hulu ledak bagi lahirnya revolusi sosial.

Menurut Karl Marx segala macam hubungan, tatanan, sikap, perasaan, upacara, dan norma feodal itu sebenarnya tidak lebih dari pada selubung suci (dari sini pula kemudian Marx mengatakan bahwa agama adalah candu) yang menutup-nutupi eksploitasi kelas-kelas atas feodal terhadap kelas-kelas bawah. Di belakang perasaan sungkan dan hormat masyarakat terhadap penguasa serta kepercayaannya akan kebaikannya tersembunyilah kerakusan kelas-kelas atas yang hidup dari pekerjaan rakyat. Nilai-nilai feodal tidak lebih dari selubung idelogis kenyataan bahwa masyarakat feodal adalah masyarakat berdasarkan penghisapan manusia atas manusia, yang menyebabkan alienasi, keterasingan seseorang dari apa yang telah dibuat oleh tangannya sendiri.

Eksploitasi dan persaingan inilah yang kemudian membentuk kelas proletarian. Sebagaimana diketahui hukum keras kapitalisme adalah persaingan. Demi persaingan, produktivitas produksi harus ditingkatkan terus-menerus. Artinya, biaya produksi perlu ditekan serendah mungkin sehingga hasilnya dapat dijual semurah mungkin dan dengan demikian menang terhadap hasil produksi saingan. Dengan demikian, lambat-laun semua bentuk usaha yang diarahkan secara tidak murni ke keuntungan akan kalah. Dan itu berarti bahwa hanya usaha-usaha besar yang dapat survive. Toko-toko dan perusahaan-perusahaan kecil tidak dapat menyaingi efisiensi kerja usaha-usaha besar. Lama-kelamaan semua bidang produksi maupun pelayanan dijalankan secara kapitalistik. Yang akhirnya tinggal dua kelas sosial saja; para pemilik modal yang jumlahnya sedikit dan modalnya amat besar, dan kelas buruh yang jumlahnya banyak dan tak punya apa-apa.

Kelas buruh menjadi semakin sadar akan situasinya, akan ekploitasi yang mereka derita, akan kesamaan situasi mereka sebagai kelas proletariat. Mereka berhadapan dengan kaum kapitalis, kemudian kaum buruh mengorganisasikan diri dalam serikat-serikat buruh. Dengan demikian perjuangan proletarian semakin efektif. Solidaritas antara mereka semakin besar. Menurut Marx, kaum kapitalis yang memproduksi kelas proletar yang akan menghancurkan kapitalis sendiri, yakni ledakan revolusioner oleh kaum proletar yang tak dapat dihindari.

Revolusi itu pada permulaannya, kata Marx, bersifat politis; proletariat merebut kekuasaan negara dan mendirikan “kediktatoran proletaritat”, mereka menggunakan kekuasaan negara untuk menindas kaum kapitalis untuk mencegah kaum kapitalis memakai kekayaan dan fasilitas luas yang masih mereka kuasai. Apabila sisi-sisi perbedaan kelas dalam masyarakat sudah hilang, maka dengan sendirinya kediktatoran proletariat juga hilang karena tidak ada kelas yang perlu diawasi dan ditindas lagi. Jadi dengan merebut kekuasaan dan menghapus hak milik pribadi, proletariat akhirnya menciptakan masyarakat tanpa kelas. Dalam masyarakat tanpa kelas, negara sebagai ‘panitia untuk mengurus kepentingan borjuis’ tidak mempunyai dasar lagi; “negara tidak ‘dihapus’, negara menjadi layu dan mati sendiri. Maka komunisme itu adalah ‘loncatan umat manusia dari kerajaan keniscayaan ke dalam kerajaan kebebasan’ (Hadi, 2006: 1-2).

C.2. Konsep Pemikiran Ekonomi Sosialis

Darsono (2002: 1) mengemukakan bahwa sosialisme ialah suatu ideologi yang mengagungkan kapital milik bersama seluruh masyarakat atau milik negara sebagai alat penggerak kesejahteraan manusia. Kepemilikan bersama kapital atau kepemilikan kapital oleh negara adalah dewa di atas segala dewa, artinya semua yang ada di dunia ini harus dijadikan kapital bersama seluruh masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan melalui sistem kerja sama, hasilnya untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama, dan distribusi hasil kerja berdasar prestasi kerja yang telah diberikan. Rousseau mengajukan pendapat bahwa hak milik perorangan merupakan perampokan dan dalam tata kehidupan ilmiah hal semacam itu tidak dikenal. Dalam rumusan slogan sosialis yang sangat terkenal, Louis Blanc menyatakan “setiap orang bekerja sesuai kemampuannya dan setiap orang mendapat bagian sesuai kebutuhannya”.

Ideologi sosialisme hakikatnya adalah menelanjangi keserakahan kapitalisme. Bapak ideologi  sosialisme adalah Karl Marx dengan Teori Materialisme Dialektika dan Materialisme Historis, dan Das Kapital. Kemudian ideologi sosialisme dikembangkan oleh Althusser dengan Teori Strukturalisme, Antonio Gramsci dengan Teori Hegemoni, Samir Amin dan Adre Gunder Frank dengan Teori Ketergantungan, Max Hokreimer, Hebert Marcuse, Theodor W. Adorno dengan Teori Kritisnya yang ingin membebaskan manusia dari belenggu penindasan dan penghisapan, tetapi anti dogmatisme yang artinya Marxisme tidak boleh dijadikan dogma (keyakinan membuta).

Pemikiran Sistem Ekonomi Sosialis sesungguhnya telah muncul sejak abad ke-16 yang disebut sebagai sosialisme utopis. Polarisasi yang tajam antara si kaya dan si miskin dalam struktur sosial ekonomi masyarakat Inggris pada abad ke-16 memunculkan berbagai kritik, yang konsepnya disebut sebagai “sosialisme utopia”. Gagasan ini merupakan tanggapan langsung pada tahap awal perkembangan kapitalisme, termasuk yang sebelum dikonsepsikan secara sistematis oleh Adam Smith pada tahun 1776. Tokoh-tokoh penganjur sosialisme utopia di antaranya adalah Thomas More (1478-1535), Tomasso Campanella (1568-1639), Franscis Bacon (1560-1626), dan dikembangkan oleh Robert Owen (1771-1858), Charles Fourer (1772-1837), dan Louis Blanc (1811-1882).

Marx menyumbang  kepada teori pembangunan ekonomi dalam tiga hal, yaitu dalam arti luas memberikan penafsiran sejarah dari sudut ekonomi, dalam arti sempit merinci kekuatan yang mendorong perkembangan kapitalis, dan terakhir menawarkan jalan alternatif tentang pembangunan ekonomi terencana.

Penafsiran secara materialistik terhadap sejarah yang mencoba untuk memperlihatkan bahwa semua peristiwa sejarah adalah hasil perjuangan ekonomi yang terus-menerus diantara berbagai kelas dan kelompok dalam masyarakat. Sebab utama perjuangan adalah pertentangan antara cara produksi dengan hubungan produksi. Cara produksi menunjuk pada perjanjian produksi tertentu dalam masyarakat yang menentukan keseluruhan cara hidup sosial, politis, dan keagamaan. Hubungan produksi berhubungan dengan struktur kelas masyarakat yang ditandai secara khas oleh komponen berikut:

  1. Organisasi buruh dalam bentuk pembagian kerja dan kerja sama, keterampilan kerja dan status buruh dalam konteks sosial yang berhubungan dengan tingkat kebebasan atau perbudakan.
  2. Lingkungan geografis dan pengetahuan tentang pemanfaatan sumber dan bahan.
  3. Proses dan sarana teknik dan keadaan ilmu pengetahuan pada umumnya.

Menurut Marx, setiap struktur kelas masyarakat terdiri dari kelas pemilik tanah dan bukan pemilik tanah. Karena cara produksi tunduk pada perubahan maka evolusi masyarakat akan terjadi apabila kekuatan produksi bertentangan dengan struktur kelas masyarakat. Hubungan pemilikan yang ada berubah menjadi belenggu karena kekuatan produksi itu. Kemudian datanglah periode revolusi sosial. Periode ini menuju ke arah perjuangan kelas antara orang kaya dengan orang miskin, yang akhirnya meruntuhkan seluruh sistem sosial tersebut. Tetapi bagi Marx tidak pernah ada tatanan masyarakat yang menghilang sebelum keseluruhan kekuatan produksi tuntas berkembang, dan hubungan produksi yang baru dan lebih tinggi tidak pernah akan muncul sebelum kondisi material kehadirannya matang di dalam kandungan masyarakat yang lama.

Marx menggunakan teori nilai lebih sebagai basis ekonomi bagi perjuangan kelas di dalam kapitalisme, dan atas dasar teori nilai lebih inilah ia membangun suprastruktur analisa pembangunan ekonominya. Perjuangan kelas semata-mata hasil dari penumpukan nilai lebih di tangan segelintair kapitalis. Kapitalisme menurut Marx terbagi  ke dalam dua kelompok besar, yaitu para pekerja yang menjual tenaga buruh dan para kapitalis yang memiliki alat-alat produksi. Tenaga buruh serupa dengan komoditi lainnya. Pemilik tenaga menjual tenaganya menurut harga dalam pasar tenaga kerja, yaitu nilainya. Nilai disini sama dengan nilai komoditi lain, merupakan jumlah tenaga yang diperlukan untuk menghasilkan tenaga buruh tersebut. Dengan perkataan lain, nilai tenaga buruh adalah nilai dari sarana kehidupan yang diperlukan untuk mempertahankan hidupnya, ditentukan oleh jumlah jam yang diperlukan untuk menghasilkan tenaga buruh itu.

Nilai komoditi yang diperlukan untuk nafkah kehidupan buruh tidak pernah sama dengan nilai produk buruh tersebut.  Jika seorang buruh bekerja sehari sepuluh jam, tetapi ia memerlukan enam jam untuk menghasilkan barang-barang guna memenuhi kehidupannya ia akan digaji sama dengan enam jam tenaga. Perbedaan senilai empat jam tenaga itu masuk ke kantong kapitalis dalam bentuk keuntungan, sewa dan bunga. Marx menyebut kerja yang tidak dibayar ini dengan nilai lebih. Kelebihan tenaga yang diberikan tanpa menerima apa-apa ini disebut oleh Marx sebagai tenaga lebih.

Tenaga lebih inilah yang membawa kepada akumulasi modal. Tenaga lebih semata-mata hanya memperbesar keuntungan kapitalis. Motif utama kapitalis adalah untuk meningkatkan nilai lebih guna memperbesar keuntungan. Ia mencoba memperbesar keuntungan dengan tiga cara :

  1. Dengan memperpanjang jam kerja agar meningkatkan jam kerja tenaga lebih.
  2. Dengan mengurangi jumlah jam yang diperlukan untuk menghasilkan makanan buruh. Ini sama juga dengan pengurangan dalam upah kehidupan.
  3. Dengan meningkatkan tenaga yaitu meningkatkan produktivitas tenaga. Ini memerlukan perubahan teknologi yang membantu meningkatkan keseluruhan output dan menurunkan biaya produksi.

Dari ketiga cara tersebut, menurut Marx, peningkatan produktivitas kerja adalah pilihan yang paling mungkin karena dua cara lainnya, yaitu memperpanjang jam kerja dan pengurangan upah, memiliki berbagai keterbatasan. Oleh sebab itu, agar dapat meningkatkan produktivitas tenaga, para kapitalis itu menabung nilai lebih tersebut, menginvestasikannya kembali dalam rangka memperoleh persediaan modal yang banyak dan dengan demikian merupakan penumpukan modal.

C.3. Ciri-Ciri dan Praktik Sistem Ekonomi Sosialis

Sistem Ekonomi Kapitalis yang diterapkan di Eropa membawa kemakmuran bagi masyarakat, walaupun kemakmuran tersebut tidak bertahan lama. Pada awal abad ke-20, terjadi kondisi kelesuan ekonomi (malaises). Mekanisme pasar yang diharapkan menyelesaikan depresi ekonomi tersebut ternyata tidak kunjung terjadi. Maka kemudian muncul Sistem Ekonomi Sosialis yang pada abad ke-16 telah dipikirkan dan diyakini dapat menjawab masalah ekonomi saat itu.

Sistem Ekonomi Sosialis dilandasi oleh falsafah kolektivisme dan organisme. Kolektivisme adalah ajaran yang menyatakan bahwa setiap orang adalah warga masyarakat. Oleh karena masyarakat adalah sebuah kesatuan tersendiri maka  kepentingan masyarakat harus lebih dahulu diutamakan daripada kepentingan pribadi. Organisme adalah pandangan bahwa selain kepentingan dan kebutuhan masyarakat, negara sebagai sebuah kesatuan juga memiliki kepentingan dan kebutuhan. Oleh karena itu, negara sebaiknya berperan besar dalam sistem ekonomi untuk menjamin pemenuhan kepentingan dan kebutuhan setiap warga negara (Hudiyanto, 2002: 33-34).

Dalam Sistem Ekonomi Sosialis, pemerintah sangat berperan untuk menentukan jalannya perekonomian, atau umum dikenal sebagai perencanaan terpusat atau centralized planning sehingga hak milik dan inisiatif ekonomis individu kurang mendapat tempat yang layak. Di samping itu, negara adalah pelayan rakyat. Negara harus membuat undang-undang untuk melindungi kepemilikan bersama seluruh masyarakat atas alat-alat produksi. Di samping itu negara harus melaksanakan kebijakan politik yang melindungi  dan menguntungkan kaum pekerja (Darsono, 2002: 18).

Ciri-ciri Sistem Ekonomi Sosialis adalah:

a.   Negara sangat berkuasa dalam pemilikan bersama (kolektivitas) semua faktor produksi. Pemilikan bersama ini dimaksudkan agar semua faktor produksi diarahkan untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan bersama bukan berorientasi terhadap keuntungan pribadi.

b.   Produksi dilakukan sesuai dengan kebutuhan (production for needs). Negara akan mengatur semua produksi barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat, bukan hanya barang dan jasa yang bernilai ekonomi saja karena seluruh kegiatan ekonomi tidak diarahkan untuk menimbun kekayaan individu tetapi kesejahteraan bersama.

c.   Perencanaan ekonomi (economic planning). Negara melakukan perencanaan yang ketat untuk memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam sistem ini mekanisme pasar tidak lagi berlaku karena negara yang menentukan semua harga (price setter).

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, sistem ini ingin melindungi semua pihak, terutama kelompok marjinal yang tidak memiliki faktor produksi. Perlindungan tersebut dimaksudkan agar semua masyarakat mendapatkan kesejahteraan yang setara. Namun, secara umum sistem ini menghambat ekspresi dan mengurangi semangat orang untuk bekerja dan berprestasi, yang pada akhirnya makin menurunkan kreativitas dan produktivitas masyarakat. Negara dan perencanaan ekonomi yang sentralistik tidak dapat menjamin bahwa produksi dan distribusi barang dan jasa sesuai kebutuhan masyarakat karena pada tingkatan tertentu negara tidak memiliki kemampuan produksi dan distribusi sebesar kebutuhan masyarakat.

Kelebihan dari sistem ekonomi sentralistik adalah ia bisa membuat perencanaan tertentu secara mudah. Negara atau pemerintah dapat menentukan arah perekonomiannya secara keseluruhan. Perencanaan makroekonomi yang bisa mengatur tingkat konsumsi tingkat konsumsi dan investasi serta pengadaan barang-barang kolektif (barang publik) dan barang-barang konsumen akan lebih mudah dirumuskan dan diawasi. Model perencanaan sentralistik menekankan pentingnya pengetahuan mengenai faktor-faktor teknologis atas pengelolaan perekonomian secara keseluruhan sesuai dengan tujuan atau kehendak lembaga perencana pusat.

Kesulitan atau masalah praktis pertama yang dihadapi oleh badan atau lembaga perencanaan pusat dalam suatu ekonomi sentralistik yang bertanggung jawab melaksanakan fungsi alokasi sumber daya adalah bagaimana membangun sebuah sistem informasi yang seluas dan selengkap mungkin sehingga dapat merangkum setiap konsumen, produsen dan setiap jenis barang.

Suatu lembaga pusat tidak sekedar menetapkan harga begitu saja melainkan secara cermat menyusun tahapan-tahapan alokasi dari semua jenis barang dan jasa untuk berbagai keperluan atau penggunaan. Setelah itu, ia harus mampu mengumpulkan dan mengolah aneka informasi yang akan memungkinkannya memperkirakan kontribusi marjinal dari suatu barang dan jasa terhadap kesejahteraan semua penduduk. Setelah itu, lembaga tersebut harus dapat merumuskan rencana baru yang memanfaatkan berbagai input dari rencana sebelumnya sehingga ia bisa mengetahui jenis penggunaan barang dan jasa mana yang kontribusinya lebih tinggi sehingga dari waktu ke waktu ia bisa menyajikan rencana alokasi yang semakin baik. Dengan demikian sistem ekonomi sentralistik yang bersangkutan benar-benar mampu menjalankan fungsi alokasinya secara efisien.

Kelemahan sistem ekonomi sentralistik terletak pada kecenderungan inefisiensi yang sangat besar atas pelaksanaan fungsi alokasi, terutama alokasi terhadap aneka barang atau produk konsumen dan alokasi permodalan. Meskipun lembaga pusat itu pada prinsipnya dapat, secara efisien, memberlakukan harga-harga bayangan dan rasio-rasio pertukaran antara berbagai jenis sumber daya atau faktor-faktor produksi , kemungkinan praktek pelaksanaan dari mekanisme semacam itu masih sangat diragukan. Pengawasan harga dan penerapannya sebagai alat atau instrumen untuk menentukan keputusan-keputusan ekonomi dari para konsumen dan produsen ternyata lebih cenderung mengakibatkan inefisiensi, baik dalam konsumsi maupun dalam produksi.

Dalam prakteknya, sistem ekonomi sentralistik justru banyak mengalami kegagalan fatal, tidak jarang sistem tersebut bahkan tidak mampu menjalankan fungsi-fungsi pengelolaan ekonomi yang paling mendasar. Ini dibuktikan dengan terjadinya kekurangan atau kelangkaan berbagai barang kebutuhan pokok, produksi yang berlebihan atas jenis produk tertentu, kekeliruan alokasi modal dan faktor produksi tenaga kerja sehingga mengakibatkan kelangkaan dana investasi dan lonjakan pengangguran.

Hal-hal seperti itu selalu muncul jika menyimak perekonomian dari negara-negara Eropa Timur. Lembaga perencanaan raksasa yang terdapat di negara-negara tersebut menggunakan harga untuk mengalokasikan sumber-sumber, namun harga-harga itu tidak sesuai dengan kondisi-kondisi permintaan dan penawaran. Dalam sistem ekonomi sentralistik yang ideal, instrumen harga tidak diperlukan. Negara atau pemerintah dapat mengetahui nilai relatif dari setiap jenis barang berdasarkan tingkat preferensi barang yang bersangkutan.

Akan tetapi dalam prakteknya tidak ada perekonomian yang bisa dikelola dengan cara seperti itu. Walaupun, sebagai contoh, perekonomian Uni Soviet dahulu pengaturannya didasarkan pada kerangka kerja perencanaan raksasa — untuk menjalankan fungsi alokasi sumber-sumber daya di berbagai kawasan, pabrik dan untuk seluruh konsumen — ia tetap menggunakan instrumen harga dalam bentuk tertentu, yakni harga administratif. Unit-unit tunggal dalam perekonomian Uni Soviet diberi suatu anggaran khusus agar masing-masing unit dapat membuat keputusan sendiri-sendiri mengenai alokasi sumber daya. Itu tidak berarti bahwa keputusan-keputusan dari unit-unit tersebut dapat sepenuhnya mengelola alokasi sumber daya; jadi disitu tetap terlihat adanya batas-batas tertentu dari fungsi perencanaan walaupun sebagian besar keputusan ekonomi dari para konsumen dan produsen tetap ditentukan melalui perencanaan.

Pada akhirnya serangkaian perubahan ekonomi secara drastis juga melanda kedudukan dan fungsi perencanaan. Dari waktu ke waktu makin terbukti betapa terbatasnya peran perencanaan sehingga para administrator harus mencari instrumen lain untuk mengumpulkan informasi untuk meningkatkan efisiensi.

Perubahan pola produksi dan manajemen dalam sistem ekonomi sentralistik menjadi semakin sulit ditangani akibat begitu kecilnya rangsangan dan insentif bagi setiap individu untuk berinisisatif menciptakan inovasi-inovasi yang diperlukan. Penerapan berbagai macam indikator kinerja tidak akan banyak membantu karena dalam sistem ekonomi sentralistik yang mengandalkan hirarki pengawasan secara ketat, indikator-indikator semacam itu sangat mudah dimanipulasi. Keruntuhan dramatis dan mendadak yang dialami oleh sistem-sistem ekonomi sentralistik Eropa Timur pada akhir tahun 1980-an nampaknya merupakan reaksi akhir atas berbagai kelemahan yang terkandung di dalamnya yang sudah sangat berlarut-larut.

Sebagai kesimpulannya adalah bahwa Sosialisme muncul karena adanya eksploitasi kelas-kelas atas terhadap kelas-kelas bawah, penghisapan manusia atas manusia lain yang menyebabkan alienasi, keterasingan seseorang dari apa yang telah dibuat oleh tangannya sendiri. Hukum persaingan menuntut adanya peningkatan produktivitas secara terus-menerus. Artinya, biaya produksi perlu ditekan serendah mungkin sehingga hasilnya dapat dijual semurah mungkin dan dengan demikian menang terhadap hasil produksi saingan. Dengan demikian, lambat-laun semua bentuk usaha yang diarahkan secara tidak murni ke keuntungan akan kalah. Dan itu berarti bahwa hanya usaha-usaha besar yang dapat survive. Toko-toko dan perusahaan-perusahaan kecil tidak dapat menyaingi efisiensi kerja usaha-usaha besar. Lama-kelamaan semua bidang produksi maupun pelayanan dijalankan secara kapitalistik. Yang akhirnya tinggal dua kelas sosial saja; para pemilik modal yang jumlahnya sedikit dan modalnya amat besar, dan kelas buruh yang jumlahnya banyak dan tak punya apa-apa.

Kelas buruh menjadi semakin sadar akan situasinya, akan ekploitasi yang mereka derita, akan kesamaan situasi mereka sebagai kelas proletariat. Mereka berhadapan dengan kaum kapitalis, kemudian kaum buruh mengorganisasikan diri dalam serikat-serikat buruh. Dengan demikian perjuangan proletarian semakin efektif. Solidaritas antara mereka semakin besar. Menurut Marx, kaum kapitalis yang memproduksi kelas proletar yang akan menghancurkan kapitalis sendiri, yakni ledakan revolusioner oleh kaum proletar yang tak dapat dihindari.

Dalam Sistem Ekonomi Sosialis, pemerintah sangat berperan untuk menentukan jalannya perekonomian, atau umum dikenal sebagai perencanaan terpusat atau centralized planning sehingga hak milik dan inisiatif ekonomis individu kurang mendapat tempat yang layak. Di samping itu, negara adalah pelayan rakyat. Negara harus membuat undang-undang untuk melindungi kepemilikan bersama seluruh masyarakat atas alat-alat produksi. Di samping itu negara harus melaksanakan kebijakan politik yang melindungi  dan menguntungkan kaum pekerja.

Ciri-ciri Sistem Ekonomi Sosialis adalah:

a.   Negara sangat berkuasa dalam pemilikan bersama (kolektivitas) semua faktor produksi.

b.   Produksi dilakukan sesuai dengan kebutuhan (production for needs).

c.   Perencanaan ekonomi (economic planning).

Kelebihan dari sistem ekonomi sentralistik adalah ia bisa membuat perencanaan tertentu secara mudah. Negara atau pemerintah dapat menentukan arah perekonomiannya secara keseluruhan. Perencanaan makroekonomi yang bisa mengatur tingkat konsumsi dan investasi serta pengadaan barang-barang kolektif (barang publik) dan barang-barang konsumen akan lebih mudah dirumuskan dan diawasi. Model perencanaan sentralistik menekankan pentingnya pengetahuan mengenai faktor-faktor teknologi atas pengelolaan perekonomian secara keseluruhan sesuai dengan tujuan atau kehendak lembaga perencana pusat.

Kelemahan sistem ekonomi sentralistik terletak pada kecenderungan inefisiensi yang sangat besar atas pelaksanaan fungsi alokasi, terutama alokasi terhadap aneka barang atau produk konsumen dan alokasi permodalan. Meskipun lembaga pusat itu pada prinsipnya dapat, secara efisien, memberlakukan harga-harga bayangan dan rasio-rasio pertukaran antara berbagai jenis sumber daya atau faktor-faktor produksi , kemungkinan praktek pelaksanaan dari mekanisme semacam itu masih sangat diragukan. Pengawasan harga dan penerapannya sebagai alat atau instrumen untuk menentukan keputusan-keputusan ekonomi dari para konsumen dan produsen ternyata lebih cenderung mengakibatkan inefisiensi, baik dalam konsumsi maupun dalam produksi.

D. SISTEM EKONOMI ISLAM

Dua sistem ekonomi dunia yang telah disebutkan di atas, yaitu kapitalis dan sosialis terbukti tidak mampu memberikan jawaban memuaskan bagi berbagai problem ekonomi dunia. Sistem ekonomi sosialis tidak menjadi tawaran menarik jika melihat semakin sedikitnya negara-negara dunia yang mempergunakan sistem ini. Kalaupun ada (Cina misalnya) penerapannya tidak lagi mencirikan secara khusus sistem ekonomi sosialis. Sedangkan kapitalisme hanya semakin melahirkan ketimpangan sosial dan ekonomi antara negara­-negara maju dengan negara berkembang dan terbelakang.

Dengan demikian tampaknya diperlukan adanya satu sistem ekonomi yang mampu menunjukkan keberimbangan sisi ekonomi dan sosial yang dituntut oleh manusia secara umum. Sistem itu adalah sistem ekonomi Islam.

Sistem ekonomi Islam bersumber dari sekumpulan hukum yang disyari’atkan oleh Allah yang ditujukan untuk menyelesaikan berbagai problem kehidupan, terutama dalam bidang ekonomi, dan mengatur atau mengorganisir hubungan manusia dengan harta benda, memelihara dan menafkahkannya. Tujuan sistem ekonomi ini adalah untuk menciptakan kemakmuran dan keadilan dalam . kehidupan manusia, merealisasikan kesejahteraan mereka, dan meng­hapus kesenjangan dalam masyarakat Islam melalui pendistribusian kekayaan secara berkesinambungan, mengingat adanya kesenjangan ; itu sebagai hasil proses sosial dan ekonomi yang penting.

Pemikiran ekonomi Islam dilandasi oleh beberapa asas, antara antara lain (Al-Kailani, et.al, 1995: 194-195):

1. Hakekat kepemilikan harta adalah milik Allah, sesuai dengan firman-Nya dalam QS An-Nur:33: “Dan berikanlah kepada mereka .rebagian harta Allah yang dikaruniakan  kepadamu.”

2. Kelompok diberikan hak penguasaan dalam harta Allah, sesuai dengan firman-Nya dalam QS Al-Hadid:7: “Dan nafkahkanlah sebahagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya.” Asas ini memberikan pengertian bahwa kepemilikan manusia terhadap suatu harta benda tidak lain merupakan hasil usaha mereka dan kemudian membelanjakannra sebagai duta pemilik esensi semua jenis harta yaitu Allah SWT.

3. Membatasi kepemilikan dan penggunaan harta dengan cara-cara legal. Dalam Islarn, harta hanya diakui sebagai milik jika sumber dan penggunaannya legal.

4. Harta yang tidak dipergunakan untuk memenuhi hak Allah dan hak hamba menjadi harta simpanan yang dapat membahayakan kepentingan umum serta dapat menghambat laju pertumbuhan ekonomi masyarakat. Firman Allah dalam QS. Al-Taubah:34: “Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang amat pedih.”

5.  Rotasi harta kekayaan merupakan persoalan yang diperhatikan oleh Islam agar tidak hanya berputar pada orang-orang kaya saja. Firman Allah dalam QS. Al-Hasyr:7: “Agar harta itu tidak hanya berkutut pada orang kaya di untara kamu.”. Ayat ini merupakan pondasi prinsip keberimbangan (qaidah al-tawazun al-mali) dalam masyarakat Islam.

D.1.  Kapital Dalam Pandangan Islam

Kapital dalam pandangan ekonomi merupakan segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan dengan cara apapun melalui berbagai pemanfaatan materiil. Sebagaimana segala sesuatu yang memiliki nilai dapat dikategorikan sebagai kapital, maka kapital itu juga mencakup segala macam barang dan nilai seperti tanah, pohon, dan rumah

Landasan pokok pandangan Islam terhadap posisi kapital/harta (Al-Khatib, Abdul Karim, 1976:29-30):

1.  Harta merupakan bagian kebutuhan pokok kehidupan dimana manusia selalu membutuhkannya. Harta merupakan salah satu bagian lima tujuan pokok (al-maqasid al-khamsah) yang dijaga oleh srari’at Islam demi mempertahankan eksistensi kemuliaan manusia.

2. Harta merupakan mediasi, bukan tujuan tunggal. Hal ini disebabkan karena penyediaan harta ditujukan demi kepentingan manusia dan untuk menopang hidup serta kehidupannya. Harta bukanlah tujuan hidup dan ia tidak patut melalaikan manusia dari penghambaan kepada Tuhannya atau kewajiban agamanya. Kesahajaan hidup jauh lebih mulia daripada kekayaan itu sendiri. Posisi harta bagi manusia tidak lebih hanya untuk memenuhi kebutuhan makan, sandang, atau untuk dishadaqahkan sebagaimana yang digariskan oleh Nabi Muhammad SAW:

3.  Harta tidaklah menjadi ukuran kunci atau menjadi barom­eter kemuliaan manusia. Manusia tidak dilihat dari kepemilikan yang dipunyai, karena harta sesungguhnya merupakan ukuran materiil. Barometer manusia adalah ketakwaan dan konsistensinya. Oleh karenanya, tidak diperkenankan untuk menjadikan harta sebagai mediasi intervensi atas persoalan-persoalan negara Islam, alat untuk memaksakan kehendak di dalamnya, atau alat untuk mengeksploitasi dan menyakiti manusia lainnya.

4. Harta dalam Islam memiliki posisi urgen dan kepemilikannya dijaga. Al-Qur’an sendiri menyebutkan harta sebanyak 76 kali. Harta yang diposisikan legal yaitu harta yang dapat menjamin terwujudnya kebutuhan manusia melalui bentuk usaha, penafkahan, dan pengembangannya. Islam juga menjamin keamanan di tangan pemiliknya dan penjagaan dari pencurian, perampasan, dan pencopetan, atau segala bentuk perbuatan yang diharuskan adanya hukuman yang tidak lain ditujukan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan tersebut.

5. Kekayaan hakekatnya adalah milik Allah sedangkan manusia hanya menjadi pengganti kedudukan kepemilikan Allah yang bersifat mutlak itu.

D.2.  Prinsip Dasar Sistem Ekonomi Islam

Lebih jelas prinsip dasar sistem ekonomi Islam adalah sebagai berikut:

(i)      Kebebasan individu. Individu mempunyai hak kebebasan sepenuhnya untuk berpendapat atau membuat suatu keputusan yang dianggap perlu dalam sebuah negara Islam. Karena tanpa kebebasan tersebut individu muslim tidak dapat melaksanakan kewajiban mendasar dan penting dalam menikmati kesejahteraan dan menghindari terjadinya kekacauan dalam masyarakat.

(ii) Hak terhadap harta. Islam mengakui hak individu untuk memiliki harta. Walaupun begitu ia memberikan batasan tertentu supaya kebebasan itu tidak merugikan kepentingan masyarakat umum.

(iii)     Ketidaksamaan ekonomi dalam batas yang wajar. Islam mengakui adanya ketidaksamaan ekonorni di antara orang perorang tetapi tidak membiarkannya menjadi bertambah luas, ia mencoba menjadikan perbedaan tersebut dalam batas-batas yang wajar, adil dan tidak berlebihan.

(iv)     Kesamaan sosial. Islam tidak menganjurkan kesamaan ekonomi tetapi ia mendukung dan menggalakkan kesamaan sosial sehingga sampai tahap bahwa kekayaan negara yang dimiliki tidak hanya dinikmati oleh sekelompok tertentu masyarakat saja. Di samping itu amat penting setiap individu dalam sebuah negara (Islam) mempunyai peluang yang sama untuk berusaha mendapatkan pekerjaan atau menjalankan berbagai aktivitas ekonomi.

(v)     Jaminan sosial. Setiap, individu mempunyai hak untuk hidup dalam sebuah negara Islam; dan setiap warga negara dijamin untuk memperoleh kebutuhan pokoknya masing­masing. Memang menjadi tugas dan tanggungjawab utama bagi sebuah negara Islam untuk menjamin setiap warga negara, dalam memenuhi kebutuhannya sesuai dengan prinsip “hak untuk hidup “. Dan terdapat persamaan sepenuhnya di antara warga negara apabila kebutuhan pokoknya telah terpenuhi.

(vi)     Distribusi kekayaan secara meluas. Islam mencegah penumpukan kekayaan pada kelompok kecil tertentu orang dan menganjurkan distribusi kekayaan kepada semua lapisan masyarakat. Untuk mencapai tujuan ini, Islam mengambil beberapa langkah positif dan negatif yang akan dibicarakan pada bab yang lain.

(vii) Larangan menumpuk kekayaan. Sistern ekonomi Islam melarang individu mengumpul­kan harta kekayaan secara berlebihan dan mengambil langkah-langkah yang perlu untuk mencegah perbuatan yang  tidak baik tersebut supaya tidak terjadi dalam negatif.

(viii) Larangan terhadap organisasi anti sosial. Sistem ekonomi Islam melarang semua praktek yang merusak dan anti sosial yang terdapat dalam masyarakat, misalnya berjudi, minum arak, riba, menumpuk harta, pasar gelap dan sebagainya.

(ix) Kesejahteraan individu dan masyarakat. Islam mengakui kesejahteraan individu dan kesejahteraan sosial masyarakat yang saling melengkapi satu dengan yang lain, bukannya saling bersaing dan bertentangan antar mereka. Maka sistem ekonomi Islam mencoba meredakan konflik ini sehingga terwujud kemanfaatan bersama.

E.      KEDUDUKAN SISTEM EKONOMI ISLAM ANTARA KAPITALIS DAN SOSIALIS

Pada dasarnya sistem ekonomi Islam berbeda dari sistem­sistem ekonomi kapitalis dan sosialis; dan dalam beberapa hal, merupakan pertentangan antara keduanya dan berada di antara kedua ekstrim tersebut. Sistem ekonomi Islam memiliki kebaikan-kebaikan yang ada pada sistem ekonomi kapitalis dan sosialis, tetapi bebas daripada kelemahan yang terdapat pada kedua sistem tersebut. Hubungan antara individu dalam sistem ekonomi Islam cukup tersusun sehingga saling membantu dan kerjasama diutamakan dari persaingan dan permusuhan sesama mereka. Untuk tujuan tersebut, sistem ekonomi Islam bukan saja menyediakan individu kemudahan dalarn bidang ekonomi dan sosial bahkan juga memberikan mereka juga pendidikan moral dan latihan tertentu yang membuat mereka merasa bertanggung jawab untuk membantu rekan-rekan sekerja dalam mencapai keinginan mereka atau sekurang-kurangnya tidak menghalangi mereka dalam usahanya untuk hidup.

Islam memandang masalah ekonomi tidak dari sudut pandang kapitalis yang mernberikan kebebasan serta hak pemilikan kepada individu dan menggalakkan usaha secara perseorangan. Tidak pula dari sudut pandang komunis, yang ingin menghapuskan semua hak individu dan menjadikan mereka seperti budak ekonomi yang dikendalikan oleh negara. Tetapi Islam membenarkan sikap mementingkan diri sendiri tanpa membiarkannya merusak masyarakat. Pemilihan sikap yang terlalu mementingkan diri sendiri di kalangan anggota masyarakat dapat dilakukan dengan melalui pengaan moral dan undang-undang. Di satu sisi pemahaman konsep ekonomi di kalangan masyarakat berubah dan diperbaiki melalui pendidikan moral serta di sisi yang lain, beberapa langkah tertentu yang legal diambil untuk memastikan sifat mementingkan diri golongan kapitalis tidak sampai ke tahap yang menjadikan mereka tamak serta serakah; dan bagi si miskin, tidak merasa iri hati, mendendam dan kehilangan sikap toleransi. Bagian yang terpenting dari prinsip-prinsip tersebut yang perlu bagi organisasi ekonomi dalam masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah dinyatakan tadi ialah hak pemilikan individu, yang perlu untuk kemajuan manusia bukan saja senantiasa dijaga dan terpelihara tetapi terus didukung dan diperkuat.

Di bawah sistem ekonomi Islam, penumpukan kekayaan oleh sekelompok orang dihindarkan dan langkah-langkah dilakukan secara otomatis untuk memindahkan aliran kekayaan kepada anggota masyarakat yang belum bernasib baik. Mendalami sistem tersebut kita akan mendapatkan kelemahan sistem ekonomi kapitalis yang berkembang menurut konsep persaingan bebas dan hak pemilikan yang tidak terbatas, ataupun kelemahan sistem ekonomi sosialis yang tumbuh akibat pengawasan yang terlalu ketat dan sikap diktator golongan kaum buruh serta tidak adanya pengakuan hak pemilikan terhadap harta. Sistem ekonomi Islam merupakan sistem yang adil dan seksama serta berupaya menjamin kekayaan tidak terkumpul hanya kepada satu kalumpok saja, tetapi tersebar ke seluruh masyarakat. Ciri­-ciri penting sistem ekonomi Islam tersebut digambarkan dalam ayat Al-Qur’an Surah Al-Hasyr: 7: “Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara golongan kaya saja di kalangan kamu“.

Islam menganjurkan suatu sistem yang sangat sederhana untuk peningkatan ekonomi masyarakat yang membolehkan anggotanya melakukan proses pembangunan ekonomi yang stabil dan seimbang, bebas dari kelemahan sistem kapitalis dan sosialis. Sistem ekonomi Islam menyediakan peluang­-peluang yang sama dan memberikan hak-hak alami kepada semua (yaitu hak terhadap harta dan bebas berusaha); dan pada saat yang sama menjamin keseimbangan dalam distribusi kekayaan; semata-mata untuk tujuan memelihara kestabilan dalam sistem ekonomi. Hak akan harta milik perseorangan dan kebebasan tidak diberikan tanpa batasan seperti dalam sistem kapitalis, tetapi diimbangi dengan batasan-batasan moral dan undang-undang. Secara keseluruhan langkah-­langkah tersebut mengakibatkan kekayaan senantiasa beredar secara terus-menerus di kalangan orang banyak dan tidak terakumulasi hanya pada pihak-pihak tertentu saja. Setiap individu mendapat bagian yang sewajarnya serta adil dan negara menjadi semakin makmur.

Dengan demikian dalam sistem ekonomi Islam tidak terdapat individu-individu yang menjadi pengelola kekayaan negara ataupun sebaliknya semua individu secara paksa diletakkan pada tingkat ekonomi yang sama. Tetapi, kondisi tersebut diperbaiki supaya setiap individu tanpa mengganggu individu yang lain, dapat memperoleh kekayaan yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara yang baik. Individu akan mengeluarkan pendapatannya secara lebih ekonomis tanpa mengganggu keseimbangan ekonomi masyarakat keseluruhan. Dalam sistem tersebut, tidak ada kemungkinan untuk beberapa individu mengambil kesempatan mengumpulkan kekayaan secara berlebihan, sementara mayoritas rakyat dibiarkan susah payah dalam memenuhi keperluan pokok hidupnya.

F. KESIMPULAN

Setelah penulis melakukan kajian mendalam terhadap sistem ekonomi Kapitalis dan  Sosialis, maka penulis dapat memberikan jawaban atas pertanyaan “Sistem ekonomi Islam : lebih dekat ke Kapitalis atau Sosialis?” sebagaimana berikut:

Sistem ekonomi Islam tidak bisa dikatakan lebih dekat ke Kapitalis, juga tidak bisa dikatakan lebih dekat ke Sosialis. Hal ini disebabkan karena sistem ekonomi Islam memiliki semua kelebihan yang ada pada sistem ekonomi Kapitalis dan Sosialis sekaligus, tetapi tidak memiliki kelemahan sebagaimana kelemahan yang dimiliki oleh kedua sistem tersebut.

Dengan demikian, posisi sistem ekonomi Islam adalah berada pada titik keseimbangan antara sistem ekonomi Kapitalis dan sistem ekonomi Sosialis. Dikatakan berada pada titik keseimbangan, karena sistem ekonomi Islam menyeimbangkan tujuan kemaslahatan hidup antara duniawi dan ukhrawi yang dalam Kapitalis dan Sosial hanya ditujukan untuk kemakmuran hidup di dunia semata. Kemudian Islam menyeimbangkan kepentingan individu dan kepentingan sosial yang dalam Kapitalis hanya mementingkan individu dan dalam Sosialis mementingkan kehidupan sosial, dalam arti bahwa dalam Islam individu akan mengeluarkan pendapatannya secara lebih ekonomis tanpa mengganggu keseimbangan ekonomi masyarakat keseluruhan, karenanya Islam menganjurkan supaya harta itu jangan hanya beredar di antara golongan kaya saja (QS Al-Hasyr: 7). Selanjut Islam menyeimbangkan  hak kepemilikan terhadap harta, dimana Islam memberikan kebebasan untuk memiliki harta, di sisi lain juga meminta pertanggungjawaban terhadap penggunaan harta. Sementara itu, Kapitalis menganut hak kepemilikan tak terbatas (mutlak) terhadap harta, dan Sosialis yang tidak mengakui adanya kepemilikan individu.

Jadi, sistem ekonomi Islam lebih tepat dikatakan berada pada posisi keseimbangan antara kapitalis dan sosialis, tidak lebih dekat kepada Kapitalis maupun Sosialis. Sistem ekonomi Islam lebih cocok sebagai pembawa misi keadilan ekonomi bagi semua umat manusia.

Wallahu a’lam

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah Abdul Husain al-Tariqi, Ekonomi Islam Prinsip Dasar dan Tujuan, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004.
Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, Jilid I, Jakarta: Dana Bhakti Waqaf, 1995.

Al-Kailani, Ibrahim Zaid et.al, Dirasat fi al-Fikri al-’Arabi al-Islami, Amman: Dar al-Fikr, 1995.

Al-Khatib, Abdul Karim, Al-Siyasah al-Maliyah fi al-Islam wa shilatuha bi al-Mu’amalat al-Mu’ashirah, Kairo: Dar al-Fikr Al-’Arabi, 1976.

Bello, Walden, Deglobalization, London: Pluto Press, 2004.

Callinicos, Alex, An Anti Capitalist Manifesto. Cambridge: Polity Press. 2003.

Darsono P. Konflik Ideologi. artikel di www.google.com, 2002.

Deliarnov, Perkembangan Pemikiran Ekonomi. Jakarta: PT Raja Grafindo Utama, 1995

Djiwandono, Sudrajad, Integrasi Pasar Keuangan dan Globalisasi serta Dampaknya terhadap Kebijakan Moneter Indonesia, Kuliah Umum di FE-UGM, Yogyakarta

Gilpin, Robert. The Challenge of Global Capitalis : The World Economy in 21 Century. Princeton: Princeton University Press, 2002.

Gregory Stuart. Comparative Economic System. Boston, 1982.

Grosmann, Gregory. Sistem Ekonomi, Jakarta, Bumi Aksara, 1986.

Hadi, Muhammad Kapitalisme, Sosialisme dan Pancasilaisme, artikel di www.google.com, 2006.

Hamid, Edy Suandi. Neoliberalisme, Globalisasi Ekonomi, dan Perekonomian Indonesia, Pidato Guru Besar, Yogyakarta, 2005.

Hudiyanto, Ke luar dari Ayun Pendulum Kapitalisme-Sosialisme. Yogyakarta: UMY Press, 2004

Jhingan, M.L. Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan. Jakarta. Penerbit Rajawali, 1992.

Khor, Martin Globalisasi Perangkap Negara-negara Selatan. Yogyakarta: Cindelaras, 2003..

Lane, Jan Erik, Ekonomi Politik Komparatif. Jakarta. PT Raja Grafindo Perkasa. 1994.

Merrett, David, Global Management Issues, University of Melbourne, Melbourne, 2005.

Mubyarto, Membangun Sistem Ekonomi. Yogyakarta: BPFE, 2000.

Mubyarto, Reformasi Sistem Ekonomi. Yogyakarta: Aditya Media, 2000.

Perkins, John, Confessions of an Economic Hit Man, Berret-Koehler, AS, 2004.

Pilger, John, The New Rulers of The World, Verso, UK, 2002.

Robinson, Joan. (1979). Aspects of Development and Underdevelopment. Cambridge: Cambridge University Press.

Rodrik, Dani, The Globalization Gone Too Far? Washington DC: Institute For International Economics, 1997.

Santosa, Awan, Liberalisasi Tidak Untuk Rakyat Kecil, dalam www.awansantosa.blogspot.com, 2005

Seda, F,  Membangun Ekonomi Pasar Sosial. Suara Karya Online, 2006.

Setiawan, Bonnie. Ekonomi Pasar Yang Neoliberalistik Versus Ekonomi Yang Berkeadilan Sosial, makalah Diskusi Publik “Ekonomi Pasar yang Berkeadilan Sosial”, ‘Forum Komunikasi Partai Politik dan Politisi untuk Reformasi’, 12 Juni 2006, DPR-RI, Jakarta.

Shipman, Alan. The Globalization Myth. Cambridge: Icon Books LTD, 2002.

Stiglitz, Joseph E. Globalization and Its Discontens. London: Penguin Books, 2002.

Stiglitz, Joseph E. The Roaring Nineties : Seeds of Destruction. London: Allen lane, 2003.

Swasono, Sri-Edi, Daulat Rakyat VS Daulat Pasar. Yogyakarta: Pustep-UGM, 2005.

Swasono, Sri-Edi. Ekspose Ekonomika: Mewaspadai Globalisme dan Pasar Bebas. Yogyakarta: Pustep-UGM, 2005.

Taqiyuddin al-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.

Thamrin, M. H, Ekonomi Pasar Sosial. Artikel di www.google.com, 2006.

Wayne, Ellwood, No-Nonse Guide to Globalization. Oxford: New International Publication, 2001.

Wolf, Martin, Why Globalization Works? New Heaven and London: Yale University Press, 2004.








Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.